JUNIAWAN PRIYONO

Persoalan impor limbah kembali mengemuka setelah sejumlah pemerintah daerah di kawasan timur Indonesia mengaku telah didekati oleh beberapa negara yang ingin mengekspor limbahnya secara langsung ke daerah tersebut. Bagi pejabat daerah yang mulai dipusingkan dengan upaya mencari sumber pemasukan dalam rangka otonomi daerah, maka penawaran ini sangatlah menggiurkan. Layaknya games SimCity 3000 di komputer, negara tetangga akan menawarkan modal untuk melaksanakan pembangunan dengan imbalan alokasi sebagian wilayah kita sebagai tempat pembuangan sampah. Penawaran ini memang mendatangkan uang, namun semudah dan sesederhana itukah? Tulisan ini berusaha mengajak para pejabat di daerah sebagai pengambil keputusan untuk lebih arif dalam menyikapi penawaran impor limbah dengan mengkajinya dari sisi peraturan dan hukum yang mengaturnya.

Sebenarnya persoalan impor limbah bukanlah bahasan yang baru. Pada tahun 1996, Indonesia sudah pernah mengimpor limbah dari Australia, berupa: 2.417 ton limbah timah bekas, 105 ton aki bekas, dan 29.500 buah baterai bekas. Pada tahun 1998, sebanyak 91 kontainer sampah plastik impor, dimana separuh daripadanya mengandung limbah B3, tertahan di pelabuhan Tanjung Priok sebagai barang ilegal. Belum lepas pula dari ingatan, polemik rencana impor limbah lumpur dari Singapura untuk reklamasi Teluk Pelambung dan Pulau Nipah. Itu semua menunjukkan bahwa Indonesia merupakan sasaran bagi pembuangan limbah dari negara-negara maju.

Permasalahan limbah radioaktif dan bahan beracun yang mengancam kesehatan dan lingkungan termasuk dalam tujuh persoalan dunia yang keberadaannya terus diperdebatkan. Perhitungan global menunjukkan bahwa pada setiap tahunnya terdapat tiga juta ton limbah B3 yang melintas perbatasan antar negara. Konvensi Basel -konvensi yang mengatur perpindahan limbah antar negara- yang ditandatangani pada tahun 1989, sebenarnya telah melarang hal tersebut. Persoalan yang mengganjal adalah apakah limbah radioaktif harus tetap disimpan dan atau dibuang di negara yang menghasilkan limbah tersebut, sedangkan produk yang dihasilkan bisa dinikmati oleh negara lain.

Liberalisasi perdagangan dunia yang ditandai dengan penghapusan hak setiap pemerintah mengontrol ekspor oleh WTO (World Trade Organization) dikhawatirkan akan mengganggu keberadaan Konvensi Basel. Liberalisasi perdagangan dunia memudahkan industri di negara maju yang masih menggunakan teknologi yang mencemari lingkungan menghindarkan diri dari peraturan lingkungan yang diberlakukan secara ketat di negaranya. Ekspor limbah B3 dari negara maju ke negara berkembang akan meningkat sejalan dengan semakin ketatnya peraturan di negara tersebut. Jika sedari sekarang tidak cepat mengantisipasinya, Indonesia -terutama kawasan timur- akan menjadi lahan empuk bagi pembuangan limbah.

Limbah B3, seperti apa toh?
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 1999 pasal 1, yang dimaksud dengan limbah bahan berbahaya dan beracun (selanjutnya disingkat menjadi limbah B3) adalah setiap limbah yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak dan/atau mencemarkan lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan kesehatan manusia. Menurut Prof. Sugeng Martopo (Alm.), Guru Besar Ilmu Lingkungan Fakultas Geografi UGM, kriteria bahan yang bersifat racun dan berbahaya adalah: (1) Eksplosif yaitu senyawa yang mudah meledak; (2) Oxidant yaitu terjadi reaksi eksotermis bila kontak dengan bahan yang mudah menyala; (3) Extremely flammable, Highly flammable, dan Flammable berkaitan dengan sifat pembakaran; (4) Very toxic yaitu bahan-bahan yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan yang bersifat akut maupun kematian; (5) Harmful jika hanya menimbulkan resiko kesehatan sampai batas-batas tertentu, (6) Corrosive yaitu korosif pada kulit; (7) Irritant yaitu menyebabkan pembengkakan pada kulit; (8) Dangerous for the Environment yaitu menimbulkan gangguan secara langsung pada lingkungan, (9) Carsinogenic bila terhirup, terserap, atau terkena kulit, serta dapat menimbulkan kanker, (12) Mutagenic yaitu dapat menyebabkan perubahan pada gen, dan (13) Terratogenic yaitu senyawa yang bila terhirup dapat tercerna pada embrio (malformation of the embryo). Rincian dari masing-masing jenis dapat dibaca pada Lampiran PP No 85 tahun 1999.

Peraturan, Hukum, dan Sisi Lemahnya
Kebijakan pemerintah Indonesia yang masih memberikan ijin impor limbah, meskipun dimanfaatkan sebagai bahan baku daur ulang, tidak sesuai dengan jiwa Konvensi Basel. Hasil pertemuan berbagai pihak pada konvensi tersebut memutuskan pelarangan semua ekspor limbah B3 untuk tujuan pembuangan akhir dari negara industri ke negara non-OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) melalui keputusan II/2. Selain itu telah disepakati juga pelarangan semua ekspor limbah B3 untuk keperluan daur ulang dan reklamasi, termasuk untuk bahan baku, berlaku sejak tanggal 31 Desember 1997.

Larangan total impor limbah B3 sebenarnya telah diatur dalam PP No 19/1994 pasal 27 tentang Pengelolaan Limbah B3. Namun ketentuan tersebut diubah melalui PP No 12/1995 dengan tujuan membuka kemungkinan impor limbah B3 untuk penambahan bahan baku industri. Perubahan itu disebabkan adanya desakan dari instansi yang mengurus perdagangan dan perindustrian, serta upaya lobi dari negara OECD. Pemerintah pun berkilah bahwa larangan total akan melumpuhkan industri yang masih menggunakan limbah B3 sebagai bahan bakunya. Ternyata membuka kembali impor limbah B3 tersebut hanya sekedar mempertahankan beberapa industri aki, yang tidak sebanding dengan biaya lingkungan, sosial, dan politik yang harus dibayar oleh rakyat Indonesia. Banyak pihak yang tidak setuju dan mendesak pemerintah untuk melarang total impor semua jenis limbah, namun keputusan tetap jalan terus.

Keberadaan SK Menteri Perdagangan No 349/Kp/XI/1992 tentang larangan impor sampah atau limbah plastik ke wilayah Indonesia tidak ditaati karena adanya intervensi ‘tangan yang lebih kuat.’ Indonesia seharusnya belajar dari ketegasan negara-negara di Afrika yang dalam Konvensi Bamako telah melarang impor limbah B3 ke Afrika dan mengendalikan pergerakan lintas batas dan pengelolaan limbah B3 antar sesama negara Afrika.

Perangkat hukum yang berlaku di Indonesia juga masih banyak mengandung kelemahan, karena belum dimasukkannya ketentuan ancaman hukuman pidana bagi pelanggarnya, khususnya pengimpor limbah B3. Sanksi pidana dalam UU No 4/1982 tidak bisa diterapkan bagi importir, karena sanksi pidana dalam undang-undang tersebut hanya ditujukan bagi pelaku pencemaran yang terbukti melakukan pencemaran. Tengoklah kembali kasus impor sampah dari AS yang membuat hubungan Cina-AS meregang pada tahun 1996. Sejak saat itu, pemerintah Cina memperketat pengawasan untuk mencegah masuknya impor sampah ilegal, meningkatkan pemeriksaan bea cukai, dan memberikan hukuman berat bagi pelanggar. Walhasil, William Ping Chen, seorang pengusaha AS keturunan Cina, diganjar hukuman penjara sepuluh tahun karena terbukti menyelipkan 238 ton sampah dan limbah rumah sakit diantara dua juta ton kertas bekas dan pengapalan logam. Bandingkan dengan kasus tertahannya 91 kontainer limbah B3 di Pelabuhan Tanjung Priok, yang sampai sekarang tidak ada kaji tindak hukumnya.

Perdebatan terhadap keberadaan PP No 18/1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagai pengganti PP No 19/1994 jo PP No 12/1995 harus segera diakhiri. Peraturan Pemerintah yang merupakan modifikasi dari RCRA -uji tingkat bahaya limbah di AS- ini sebenarnya sudah mengatur limbah B3 secara terinci dan memenuhi standar seperti halnya di negara-negara barat. Oleh karena itu, sektor pertambangan dan energi yang menyatakan tetap berkomitmen pada pembangunan berwawasan lingkungan, seharusnya tidak berusaha melonggarkan lagi peraturan ini. Apalagi setelah ditetapkannya PP No 85/1999 tentang Perubahan atas PP No 18/1999, sehingga keraguan akan referensi, ukuran, metode, maupun penggolongan yang digunakan ‘seharusnya’ dihilangkan.

Berkaitan dengan masalah impor limbah, pemerintah harus melakukan pengawasan yang cermat terhadap lalu lintas limbah dari luar negeri. Sesuai isi Konvensi Basel bahwa ekspor-impor limbah tetap merupakan urusan pemerintah pusat dengan negara yang bersangkutan dan tidak dilimpahkan ke daerah. Daerah tidak diijinkan mengimpor limbah secara langsung. Pemerintah daerah yang tetap nekat untuk memasukkan limbah/sampah dengan alasan sebagai bahan baku industri, akan berhadapan dengan UU No 23/1997 tentang Larangan Pengelolaan Limbah Impor.

Penutup
Sebagai simpulannya, yang pertama bahwa impor limbah merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Basel. Kedua, meskipun peluang impor limbah dimungkinkan bagi kebutuhan bahan baku industri, namun perlu diingat bahwa biaya cleaning up-nya ternyata jauh lebih besar. Ketiga, sesuai dengan isi Konvensi Basel bahwa daerah tidak diijinkan mengimpor limbah secara langsung tanpa persetujuan dari pemerintah pusat. Keempat, diperlukan peraturan daerah yang khusus mengenai pengelolaan limbah B3 dengan mengacu PP No 18/1999 dan perubahan atasnya yang terdapat dalam PP No 85/1999.

Akhirnya, selamat memainkan peran ‘Walikota SimCity3000’ di daerah otonomi Bapak-Bapak. Semoga keputusan untuk melakukan pembangunan yang bersih lingkungan-lah yang diambil, tanpa menghiraukan tawaran impor limbah dari negara lain yang tampaknya menggiurkan itu.

Kita patut bergembira menyambut rencana konservasi Taman Nasional Gunung Merapi. Itu berarti ada perhatian dari pemerintah daerah untuk menjaga kelestarian alam bagi kesinambungan pembangunan. Semoga rencana tersebut benar-benar murni karena kebutuhan konservasi, bukannya pelarian untuk memperoleh bantuan dari luar akibat kesulitan pendanaan di era otonomi, ataupun sekedar latah meniru usulan pengajuan taman nasional di daerah lain yang muncul akhir-akhir ini.

Sungguh sangat disayangkan jika rencana tersebut gagal, dimana indikasi ke arah ini semakin nampak. TN Gunung Merapi yang (katanya) bakal dijadikan sebagai pilot project pengelolaan kawasan konservasi yang jauh dari konflik antara pemerintah dan masyarakat setempat, belum-belum sudah tersandung masalah. Pemerintah Propinsi Jawa Tengah akan memboikot rencana ini jika kantor pengelolanya berada di wilayah DIY. Sebagian masyarakat juga tidak setuju dan mempertanyakan konsep yang akan dikembangkan. Konsep perencanaannya pun terkesan belum matang, nampak dari lontaran pernyataan pejabat berwenang yang kurang optimis. Mungkinkah penundaan rencana peninjauan lokasi oleh empat menteri Kabinet Gotong Royong juga terkait dengan kekurangsiapan pendirian TN Gunung Merapi?

Kategori areal konservasi yang ada di Indonesia adalah kawasan pelestarian alam (taman nasional, tahura, taman wisata alam), kawasan suaka alam (cagar alam, suaka margasatwa), dan hutan lindung. Sesuai dengan UU No. 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Beserta Ekosistemnya, dalam pasal 1 ayat 14 disebutkan bahwa taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

Secara umum, kriteria penetapan Taman Nasional di Indonesia mengikuti petunjuk dari IUCN, yaitu: (1) satu atau beberapa ekosistem tidak terjadi perubahan yang disebabkan adanya kegiatan eksploitasi atau penyerobotan lahan; spesies flora dan fauna, kondisi geomorfologi, dan kondisi habitatnya mempunyai nilai ilmiah, pendidikan dan nilai rekreasi, ataupun memiliki lansekap alam dan keindahan yang tinggi; (2) pemerintah pusat memandang perlu serta memberikan perhatian untuk melindungi ataupun menyetop kegiatan eksploitasi atau pemilikan lahan, serta mencari upaya yang efektif untuk mempertahankan kelestarian flora dan fauna beserta ekosistemnya, termasuk kondisi geomorfologi dan keindahan alamnya; dan (3) adanya pola pengaturan pengunjung sesuai dengan kondisi-kondisi tertentu untuk kepentingan pendidikan, kebudayaan, dan rekreasi, serta untuk mendapatkan inspirasi. Berdasarkan Indonesian Conservation Plan bab 39, penetapan taman nasional juga harus memenuhi kriteria tambahan berikut: (1) berukuran 100 ribu hektar di pulau-pulau besar seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian; atau berukuran 10 ribu hektar di pulau-pulau kecil; (2) hanya pada kawasan dengan prioritas 1 yang berarti sesuai untuk kawasan konservasi utama/penting yang mengalami masalah dalam menjamin habitat, namun tidak tercantum dalam sistem perlindungan.
Menilik persyaratan tersebut, sebenarnya rencana pendirian TN Gunung Merapi bisa terus dilanjutkan dengan mengikutsertakan kawasan di Propinsi Jawa Tengah, sehingga persyaratan luasan minimal dapat terpenuhi. Data yang ada menunjukkan calon site TN Gunung Merapi mempunyai luasan 8.472 ha, dimana 1.791 ha berada di wilayah DIY dan selebihnya 6.961 ha berada di wilayah Jawa Tengah. Sebagai perbandingan, bahwa TN Gunung Gede Pangrango di Jawa Barat mempunyai luas 15.000 ha, sedangkan TN Baluran di Jawa Timur mempunyai luas 26.630 ha. Selain itu, calon lokasi taman nasional juga memenuhi syarat keaslian ekosistem, keindahan alam, kelestarian flora dan fauna, serta dapat difungsikan juga sebagai taman wisata. Andaikata rencana pendirian TN Gunung Merapi gagal, maka strategi konservasi dapat diturunkan menjadi pendirian Cagar Alam Gunung Merapi dengan lingkup cagar alam di Kabupaten Sleman yang sudah ada sebelumnya.

Pengelolaan kawasan konservasi biasanya ditangani oleh PHPA/KSDA dan Dinas Kehutanan. Namun pada kenyataannya melibatkan banyak pihak, sehingga diperlukan wadah yang mampu menjalinkan kesatuan pendapat. Apalagi rencana kawasan konservasi TN Gunung Merapi meliput tiga wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Sleman (Propinsi DIY) dan Kabupaten Magelang serta Kabupaten Boyolali (Propinsi Jawa Tengah), sehingga dibutuhkan koordinasi yang intensif.
Sebagai langkah awal dapat dibentuk Badan Pengelola (BP) yang terdiri dari petugas-petugas pemerintah dan swasta yang bekerja penuh. Sebagai lembaga yang berbadan hukum, BP dapat mencari dukungan finansial dari organisasi pemberi dana dan mencari tenaga dari luar untuk membantu implementasi pengelolaan. Pada tahap awal, BP dipimpin oleh seorang direktur yang membawahi kepala bagian administrasi, kepala bagian pendidikan lingkungan, asisten tehnik bidang kehutanan, asisten tehnik bidang pengembangan masyarakat, sekretaris, bendahara, dan petugas lapangan.

Akhirnya, semoga tulisan ini bisa dijadikan sebagai bahan renungan dan pemikiran bagi para pengambil kebijakan dalam rangka pendirian TN Gunung Merapi. Prof. Emil Salim pernah menyampaikan bahwa strategi konservasi sumberdaya alam di Indonesia adalah konservasi yang ditujukan bagi kepentingan rakyat banyak, demi keadilan sosial yang merata dengan tujuan mempertinggi mutu hidup (quality of life) bangsa Indonesia. Untuk menunjang usaha tersebut perlu melibatkan peran serta masyarakat melalui grassroot movement. Jadi sebenarnya inti keberhasilan pelaksanaan konservasi sumberdaya alam di Indonesia adalah pemberdayaan masyarakat. Jika masih ragu, mari kita duduk bersama dalam sebuah dialog untuk mencari solusi dan sekaligus sebagai sarana sosialisasi.

Cerita dalam buku-buku lama menggambarkan Jakarta sebagai kota yang menyenangkan dan sejuk. Ketika masih disebut Batavia dengan pusatnya di sekitar Museum Fatahillah, terdapat lima jalan utama yang menjadi akses masuk dari wilayah pinggiran. Di kedua sisi jalan utama yang menghubungkan pusat kota dengan kawasan Ancol dibuat taman. Batavia dikelilingi oleh hutan primer, yang diperkirakan masih bertahan hingga abad ke-18.

Pada bulan Oktober 1995, kota Jakarta dinobatkan oleh UNEP (United Nations for Environmental Project) sebagai kota berudara paling buruk ketiga di dunia setelah Mexico City dan Bangkok. Kondisi ini disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan, industri, dan rumah tangga yang menggunakan bahan bakar fosil, sehingga menghasilkan polutan CO, HC, NOx, SOx, Pb, dan TSP (partikulat tersuspensi) yang mencemari udara.

Kedua ilustrasi tersebut menjadi sesuatu yang kontras dan menunjukkan bahwa Jakarta tidak lagi ‘hijau.’ Jakarta harus dihijaukan. Kemanakah program Jakarta Hijau Berkicau. Sebenarnya Taman Kota atau Hutan Kota kah yang diperlukan Jakarta?

Hutan kota mulai diperbincangkan oleh para ahli kehutanan di AS pada tahun 1967. Prof. John W. Anderson mengemukakannya dalam sebuah seminar di Universitas Carbondale, Illinois Selatan. Sejak saat itu, para ahli tersebut membentuk Commision on Education in Agriculture and Natural Resources sebagai wadah untuk memikirkan hutan kota (Grey and Denneke, 1986).

Gagasan program hutan kota di Indonesia dipengaruhi oleh keberhasilan kota-kota di negara lain dalam mengembangkan hutan kota. Kota Volgograd di Rusia mengembangkan hutan kota sebagai jalur pelindung (shelter belt) dan pematah angin (wind breaker). Para perencana kota New York dan Cairo menyadari bahwa pepohonan dalam bentuk tegakan lebih mengatasi permasalahan lingkungan kota dibandingkan dengan taman dan rerumputan. Para pengelola kota Frankfurt dan Chicago membangun hutan kota di wilayah pinggiran kota dan di tengah kota untuk menjaga kelestarian lingkungan.
Berpijak dari teladan tersebut dan alasan untuk melestarikan sumberdaya hutan, maka pemerintah DKI Jakarta membentuk Dinas Pertamanan Kota pada awal dekade 70-an. Sebagai realisasinya, pada tahun 1985 dilakukan studi penyusunan pola pengembangan hutan perkotaan di DKI Jakarta yang bertujuan untuk memantapkan konsep, mengukur potensi, dan menyusun program pengembangan.

Para ahli yang tergabung dalam Society of American Foresters (1974) mendefinisikan hutan kota (urban forest) sebagai sebidang lahan sekurang-kurangnya seluas 0,4 ha untuk vegetasi pepohonan dengan kerapatan minimal sepuluh persen (jarak antar pohon terjauh 10 meter) dalam suatu komunitas yang utuh, di alamnya terdiri dari flora dan fauna dan unsur biotik lainnya, dengan lokasi yang terjangkau dari permukiman penduduk kota. Untuk Indonesia, khususnya DKI Jakarta, Kanwil Dephut dan FMIPA UI (1986) telah mengemukakan batasan tentang program hutan kota (urban forestry) dan hutan kota (urban forest) berdasarkan berbagai definisi para ahli, yaitu: (i) hutan kota seyogyanya harus dapat dinikmati oleh masyarakat perkotaan, sehingga pemanfaatannya harus terbuka untuk umum, (ii) lokasi hutan kota seyogyanya tidak melebihi jarak tempuh dengan jalan kaki dari pusat-pusat permukiman, (iii) dalam keadaan sudah terbuka dengan jaringan transportasi umum, lokasi hutan kota dapat dihitung dengan ukuran sama dengan cara sebelumnya (jarak tempuh dengan jalan kaki) dari titik-titik akhir (terminal) perhentian transportasi umum itu, sehingga lokasi hutan kota tidak memerlukan batas wilayah administrasi kota, (iv) hutan kota dikelola berdasarkan asas kekekalan hasil untuk tujuan manfaat serba guna, sehingga ia harus merupakan tegakan hutan dengan kawasan minimal yang dapat memenuhi asas kelestarian dan tujuan serba guna kehutanan tersebut.

Beberapa landasan operasional dalam pembangunan dan pengembangan hutan kota Jakarta adalah: UU No. 5 th 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan, UU No. 4 th 1982 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 5 th 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Instruksi Mendagri No. 14 th 1988 tentang Ruang Terbuka Hijau, dan Keppres No. 20 th 1992 tentang Gerakan Penghijauan Nasional.

Luas hutan yang harus ada pada sebuah kota belum dapat ditentukan secara pasti karena perbedaan pendapat diantara para pakar. Berikut ini akan dikemukakan beberapa pandangan yang berkaitan dengan hal tersebut: (i) Odum (1985) merinci model ekosistem kota dimana 15 persen dari wilayah kota harus berbentuk taman dan jalur hijau, (ii) Kunto (1986) mengemukakan bahwa luas hutan kota terbangun dapat dihitung berdasarkan pendekatan pemenuhan Oksigen dengan formula: L = (aV + bW)/20.

-missing file

Perkembangan kota Jakarta telah mengubah iklim mikro dalam kota. Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan banyak sekali lahan pertanian dan ruang terbuka hijau yang diubah menjadi kawasan permukiman dan industri. Perubahan penggunaan lahan tersebut mengakibatkan peningkatan suhu udara kota Jakarta. Bahan bangunan seperti aspal, semen, dan beton menjadi penyerap dan penyimpan panas matahari. Ditambah lagi dengan penggunaan alat pemanas, pendingin udara, dan pembangkit listrik yang menghasilkan buangan panas. Kenaikan suhu udara juga diakibatkan oleh kegiatan industri, transportasi, dan rumah tangga yang menggunakan bahan bakar fosil. Proses pembakaran yang terjadi menghasilkan gas CO, NOx, SOx, dan HC; yang menimbulkan efek rumah kaca (greenhouse effect).

Daerah perkotaan yang padat dan terbuka akan mempunyai suhu yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pinggiran. Perbedaan distribusi suhu ini sering disebut dengan istilah pulau bahang (heat island). Akibat dari timbulnya pulau bahang adalah terjadinya pemanasan setempat.

Panas dianggap sebagai salah satu bentuk pencemar udara yang perlu mendapatkan perhatian yang serius. Panas dapat merugikan manusia, baik dari segi kesehatan fisik maupun mental. Intensitas suhu yang tinggi bukan saja mengganggu kesenangan manusia, melainkan juga dapat mengganggu kerja organ tubuh manusia.

Tubuh manusia harus tetap terjaga pada suhu 37 oC. Keseimbangan tubuh diatur oleh thermoregulator melalui peningkatan atau penurunan sirkulasi darah dan pembukaan atau penutupan kelenjar keringat. Jika total jumlah panas yang dilepas dan tambahan panas yang diterima oleh tubuh melampaui keseimbangan, maka thermoregulator akan bereaksi yang ditandai dengan keluarnya keringat. Kondisi udara kota yang panas dan lembab menyebabkan keringat tidak dapat berevaporasi, kulit tubuh tetap basah, dan panas tubuh meningkat. Kondisi seperti ini dirasakan sebagai bentuk ketidaknyamanan (discomfort). Tanda-tanda ketidaknyamanan terjadi secara bertahap, antara lain: tubuh akan merasa gerah karena kulit basah oleh keringat, terjadi stress, tubuh lesu, penurunan gairah kerja, dan timbulnya perasaan jengkel.

Ketidaknyamanan fisiologis yang dirasakan setiap orang sangatlah kualitatif dan relatif. Untuk menyederhanakan dan memudahkan pengukuran secara kuantitatif, The US National Weather Service telah membuat kriteria indeks ketidaknyamanan (discomfort index) dengan pendekatan: IK = T – 0.55(1 – 0.01KR)(T – 50); dimana: IK = Indeks Ketidaknyamanan, T = suhu udara (ISBB) dalam o F, KR = kelembaban relatif dalam persen. Indeks Suhu Basah dan Bola (ISBB) diukur dengan rumus: ; dimana: sba = suhu basah alami, sb = suhu bola, dan sk = suhu kering. Rumus tersebut dipakai sebagai alat pendekatan untuk mencari nilai indeks ketidaknyamanan. Kriteria skala indeks ketidaknyamanan menggunakan skala interval indeks ketidaknyaman sebagai indikator dan persentase pernyataan dalam setiap kategori skala ketidaknyamanan sebagai indikasi. Skala IK menurut WHO (1969) adalah: (1) IK < 70, berarti 100% menyatakan nyaman, (2) IK = 70 – 80, berarti 50% menyatakan nyaman sedangkan 50% -nya lagi menyatakan tidak nyaman dan sangat tidak nyaman, (3) IK > 80 berarti 100% menyatakan tidak nyaman dan sangat tidak nyaman.

Metode pengukuran tersebut sangatlah bersifat teknis dan membutuhkan penelitian yang lama. Untuk itu dapat dicoba pengukuran ketidaknyamanan fisiologis melalui pengisian kuesioner yang berisi 30 pertanyaan indikator ketidaknyamanan fisiologis. Pernyataan ini merupakan penilaian diri terhadap: gejala kelelahan fisik, pelemahan fisik, dan motivasi (masing-masing 10 pertanyaan). Beberapa contoh pertanyaan tersebut, antara lain: apakah pada kondisi seperti sekarang ini Anda merasa pusing, mengalami sakit kepala, stress, susah berkonsentrasi, mata kabur, malas bekerja, mengantuk, dan sebagainya. Setiap pernyataan diberikan nilai antara 1 sampai 4. Nilai ketidaknyamanan fisiologis diperoleh dari hasil penggabungan nilai ketiga puluh pernyataan tersebut dan dikategorikan dalam skala ketidaknyamanan berikut: (1) nyaman (nilai 30 – 60), (2) tidak nyaman (61 – 90), dan (3) sangat tidak nyaman (91 – 120).

Metode yang lebih sederhana untuk mengukur ketidaknyamanan fisiologis adalah dengan uji fisik dengan pengukuran kecepatan mengetukkan jari tangan (finger-tapping) selama satu menit. Semakin banyak jumlah ketukan menunjukkan kondisi yang lebih nyaman.

Pemakaian alat pendingin udara (air conditioner) hanya menyejukkan udara dalam ruangan. Bagaimanapun juga tetap diperlukan ruang terbuka hijau sebagai penjaga iklim mikro kota. Proses evapotranspirasi tumbuhan memerlukan panas yang diambilkan dari lingkungan sekitarnya, sehingga terjadi ameliorasi suhu udara perkotaan. Sebagai catatan, sebuah pohon yang tumbuh menyendiri dapat menguapkan 400 liter airtanah. Jumlah tersebut setara dengan lima buah unit pendingin berkapasitas 2.500 kcal/jam selama 20 jam sehari. Berkaitan dengan kenyaman fisiologis, kita bisa mengkaji kembali kemungkinan pengembangan hutan kota Jakarta yang berfungsi mendinginkan dan memelihara kualitas udara kota, serta mengurangi biaya kebutuhan pendingin udara.