jump to navigation

Proteksi Kebakaran Bangunan Gedung December 28, 2013

Posted by Juniawan Priyono in Bencana.
add a comment

Pada tanggal 8 Oktober kemarin, terjadi kebakaran di lantai 5 Gedung Pertamina Tower, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Kebakaran dipicu oleh korsleting listrik di ruang komputer. Empat hari kemudian, terjadi peristiwa yang sama. Kali ini menghanguskan lantai 11 Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Jakarta.

Bekerja pada lingkungan kelistrikan memang sangat rawan terhadap bahaya kebakaran, baik karena listrik statis maupun listrik dinamis. Kebakaran listrik sebenarnya tidak perlu terjadi jika persyaratan pemasangan dan keamanannya terpenuhi. Pada sistem jaringan lama, untuk sampai pada pemakai dipergunakan sistem pengaman bertingkat. Kemungkinan kebakaran sebagai akibat timbulnya panas yang berlebih sangat kecil. Kebakaran terjadi karena tindakan para pemakai daya listrik yang tidak paham tentang bahaya listrik. Sebagai contoh, diameter kawat listrik yang dipakai tidak sesuai dengan besaran arus yang melewatinya, menyebabkan panas yang berlebih pada penghantar hingga meleleh. Timbullah hubungan singkat disertai bunga api yang mengakibatkan kebakaran.

Berbeda dengan pentahapan penanggulangan bencana secara umum yaitu pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi; proteksi kebakaran hanya mengenal pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Pencegahan ditujukan untuk mengantisipasi sebelum terjadi kebakaran, sedangkan penanggulangan untuk mengantisipasi sesaat kebakaran dan bencana terjadi. Sistem proteksi kebakaran juga memiliki aturan tersendiri. Andai terjadi peristiwa kebakaran hingga menyebabkan korban jiwa dan kerugian harta benda, (boleh jadi) UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana tidak berlaku. Bencana kebakaran tidak disebutkan sebagai salah satu jenis bencana. Dalam Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2010-2012 pun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengindentifikasi 15 jenis ancaman/bahaya, tanpa kebakaran (bangunan gedung). Kejadian kebakaran disebutkan dalam dokumen Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2010-2014 sebagai dampak kegagalan teknologi akibat kesalahan desain, pengoperasian atau kelalaian manusia dalam menggunakan teknologi. Artinya terdapat ketidakjelasan dan ketidakkonsistenan dalam penyebutan jenis bencana dalam UU PB maupun dokumen terbitan BNPB.

Berpijak dari masalah tersebut, membincangkan proteksi kebakaran bangunan gedung, kita kembalikan kepada aturan yang lebih spesifik, yaitu UU 28/2002 tentang Bangunan Gedung. Ditambah aturan pelaksana dan teknisnya: PP 36/2005, Permen PU 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis IMB Gedung, Permen PU 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, Permen PU 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran, dan Permen PU 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Kemudian untuk Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana Kebakaran mengacu ke Permendagri 62/2008.

Proteksi Pasif dan Aktif

Berdasarkan PP 36/2005, fungsi bangunan gedung diklasifikasikan berdasarkan tingkat kompleksitas, permanensi, risiko kebakaran, zonasi gempa, lokasi, ketinggian, dan/atau kepemilikan. Klasifikasi bangunan gedung berdasarkan tingkat risiko kebakaran dibedakan menjadi berisiko tinggi, sedang, dan rendah. Dalam ranah proteksi kebakaran, risiko terbagi menjadi dua: yang dapat dikendalikan (controlable risk) dan yang tidak dapat dikendalikan (uncontrolable risk). Risiko kebakaran sendiri merupakan risiko murni yang dapat dikendalikan.

Proteksi kebakaran terkait erat dengan persyaratan teknis bangunan gedung yakni persyaratan keandalan bangunan gedung. Khususnya persyaratan keselamatan berupa kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan bahaya petir.

Setiap bangunan gedung—kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana—harus dilindungi terhadap bahaya kebakaran dengan sistem proteksi pasif dan aktif. Sistem proteksi kebakaran pasif dibentuk melalui pengaturan penggunaan bahan dan komponen struktur bangunan, kompartemenisasi atau pemisahan bangunan berdasarkan tingkat ketahanan terhadap api, serta perlindungan terhadap bukaan. Sementara sistem proteksi kebakaran aktif terdiri dari sistem pendeteksian kebakaran manual/otomatis, sistem pemadam kebakaran berbasis air (springkler, pipa tegak, slang kebakaran), serta sistem pemadam kebakaran berbasis bahan kimia (APAR).

Setiap bangunan gedung dengan ketinggian di atas lima lantai harus menyediakan sarana hubungan vertikal berupa lift dan lift kebakaran. Lift kebakaran dapat berupa lift khusus kebakaran atau lift penumpang biasa atau lift barang yang dapat diatur pengoperasiannya sehingga dalam keadaan darurat dapat digunakan secara  khusus oleh petugas pemadam kebakaran.

Setiap bangunan gedung juga harus menyediakan sarana evakuasi berupa sistem peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat, dan jalur evakuasi yang dapat menjamin kemudahan pengguna apabila terjadi bencana atau keadaan darurat. Penyediaan sarana evakuasi disesuaikan dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung, jumlah dan kondisi pengguna bangunan gedung, serta jarak pencapaian ke tempat yang aman. Sarana pintu keluar darurat dan jalur evakuasi harus dilengkapi dengan tanda arah yang mudah dibaca dan jelas. Setiap bangunan gedung harus memiliki manajemen penanggulangan bencana.

Pemilik, pengelola, dan/atau penghuni bangunan gedung bertanggung jawab untuk memenuhi Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Apabila bangunan dianggap tidak aman oleh Otoritas Berwenang Setempat (OBS), maka pemilik/pengelola/penghuni harus memperbaikinya dengan melakukan rehabilitasi, pembongkaran, atau tindakan lainnya yang disetujui OBS. Pemilik/pengelola/penghuni bangunan harus menyimpan catatan pemeliharaan/ pemeriksaan/pengujian sistem proteksi kebakaran, sistem alarm kebakaran, sistem pengendalian asap, evakuasi darurat dan latihan relokasi, perencanaan darurat, sumber daya darurat, lift, serta peralatan lain. Pemilik juga harus menyediakan denah lantai untuk Instansi Pemadam Kebakaran (IPK).

Pemilik, pengelola, dan/atau pengguna yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi. Mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara/tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, penghentian pemanfaatan bangunan gedung, pembekuan/pencabutan IMB dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung, atau perintah pembongkaran bangunan gedung.

Peran Pemda

Pemerintah daerah memiliki peran krusial. Pertama; menyusun Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) yang merupakan segala hal berkaitan dengan perencanaan sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan, dan bangunan. RISPK disusun oleh bupati/walikota atas dasar rekomendasi teknis dari IPK dan ditetapkan dalam bentuk peraturan kepala daerah. Memiliki RISPK juga menjadi penambah nilai ekonomis suatu daerah. Kedua; menetapkan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung. Ketiga; membuat aturan pelaksana persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan dalam bentuk perda berpedoman pada Permen PU 26/PRT/M/2008. Keempat; melakukan pemeriksaan keandalan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan. Pemeriksaan menjadi bagian dari proses penerbitan SLF bangunan gedung. Kelima; merencanakan program pencegahan kebakaran di lingkungan bangunan dalam wujud Manajemen Penanggulangan Kebakaran (MPK) lingkungan bangunan. Kegiatannya antara lain: audit keselamatan kebakaran lingkungan, penyusunan dan penetapan organisasi, penyiapan SDM, penyiapan SOP koordinasi antarinstansi, dan pelatihan penanggulangan kebakaran (fire drill). Keenam; melakukan pengawasan dan pengendalian semenjak perencanaan pembangunan hingga pascakebakaran pada suatu bangunan gedung dan lingkungannya. Mencegah kebakaran lebih baik daripada menanggulangi.

Paradigma Penanggulangan Bencana October 30, 2013

Posted by Juniawan Priyono in Bencana.
add a comment

Dalam kolom Wacana di Harian Suara Merdeka (Selasa, 22/10/2013) berjudul Kebijakan Berisiko Bencana, Sri Mulyadi menuliskan bahwa banyak kebijakan yang diterapkan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menyimpang dari tiga filosofi penanggulangan bencana: menjauhkan masyarakat dari (ancaman) bencana, menjauhkan (ancaman) bencana dari masyarakat, atau hidup berdampingan secara harmonis dengan (ancaman) bencana. Dampaknya, kebijakan pembangunan tersebut malah mengundang atau mendatangkan bencana.

Tiga filosofi penanggulangan bencana yang dikutip dari Kepala BNPB tersebut bener tapi kurang pener. Maksudnya, filosofi pertama secara logika bisa dilakukan alias bener. Seperti halnya yang dicontohkan Sri Mulyadi yakni relokasi permukiman. Menjadi kurang pener karena pada kenyataannya sulit dilakukan. Jika mengingat konsep manajemen risiko, filosofi kedua meskipun terdengar puitis juga kurang pener. Ancaman bencana hanya bisa diminimalkan, bukan dijauhkan. Sementara filosofi ketiga memang bener dan sudah seharusnya dijalankan oleh masyarakat. Hal penting lainnya, penggunaan terminologi “ancaman bencana”—kata ancaman dalam tanda kurung sengaja ditambahkan—lebih tepat dibandingkan tanpanya karena memiliki pengertian yang sangat berbeda.

Bencana atau Ancaman Bencana 

Dalam “Terminologi Pengurangan Risiko Bencana” yang dilansir oleh UN/ISDR¾badan resmi PBB yang menangani pengurangan risiko bencana, bencana (disaster) diartikan sebagai gangguan serius pada berfungsinya komunitas atau masyarakat disertai kehilangan dan dampak yang luas terhadap manusia, materi, ekonomi, atau lingkungan; yang melampaui kemampuan komunitas atau masyarakat terdampak untuk mengatasinya menggunakan sumber daya yang dimiliki. Pembahasan tentang bencana biasanya diawali dengan adanya suatu fenomena yang mempunyai potensi ancaman terhadap kehidupan dan penghidupan. Dalam Disaster Management: A Disaster Manager’s Handbook, Nick Carter (1991) mengistilahkannya sebagai ancaman bencana (disaster threat). Mengutip Frederick Cuny (1983) dalam Disasters and Development, sesungguhnya alam semesta dan isinya ini bersifat netral. Hanya pada saat tertentu, ketika ancaman itu menjadi suatu peristiwa yang berdampak merugikan manusia, maka peristiwa itu disebut sebagai suatu bencana.

Berdasarkan penjelasan tersebut, jelaslah bahwa terminologi yang semestinya digunakan dalam filosofi penanggulangan bencana adalah ancaman bencana, bukannya bencana. Bencana toh sudah terjadi dan mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis—lihat definisi bencana dalam UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana. Menjauhkan masyarakat dari bencana, sama artinya dengan evakuasi pada masa tanggap darurat. Siapa yang bisa memindahkan bencana banjir, tsunami, erupsi gunungapi? Mungkinkah hidup nyaman harmonis dalam suasana kesusahan akibat tertimpa bencana?

Ada satu istilah lain yang semakna dengan ancaman yakni bahaya (hazard). Nick Carter mendeskripsikannya sebagai kejadian atau peristiwa yang mungkin mengancam (possible threatening event). Istilah bahaya biasa digunakan oleh UN/ISDR dan para pelaku penanggulangan bencana yang berafiliasi dengannya. Sebagaimana untuk menentukan risiko digunakan pendekatan: R = H x V/C, di mana R adalah risiko (risk), H adalah bahaya (hazard), V merupakan kerentanan (vulnerability), dan C adalah kapasitas (capacity). Jika kerentanan meningkat dan/atau dibarengi peningkatan kemampuan merusak dari suatu bahaya, maka risiko juga meningkat. Apabila bahaya dianggap given—meskipun pada beberapa jenis bisa dikelola, risiko dapat dikurangi dengan menurunkan kerentanan dan meningkatkan kapasitas. Hal inilah yang mendasari paradigma pengurangan risiko bencana dalam penanggulangan bencana terkini. Mahfum diketahui bahwa penanggulangan bencana telah mengalami perkembangan paradigma dari responsif (ada yang menggunakan istilah “represif” yang biasa digunakan dalam militer; artinya pun berbeda yakni bersifat menyembuhkan, padahal bencana tidak bisa disembuhkan) ke preventif, dari penanggulangan bencana secara konvensional menjadi holistik, dari menangani dampak menjadi mengelola risiko, dari sentralistis ke desentralistis, dari urusan pemerintah semata menjadi urusan bersama pemerintah dan masyarakat, dan dari sektoral menjadi multisektor.

Ketiga filosofi penanggulangan bencana, pada dasarnya merupakan perwujudan paradigma responsif ke preventif dan menangani dampak menjadi mengelola risiko. Menjauhkan masyarakat dari ancaman bencana merupakan bentuk usaha menurunkan kerentanan. Menjauhkan ancaman bencana dari masyarakat merupakan bentuk upaya meminimalkan ancaman/bahaya. Sedangkan hidup berdampingan secara harmonis dengan ancaman bencana merupakan bentuk usaha meningkatkan kapasitas masyarakat yang berisiko.

Memaknai filosofi pertama secara sempit dengan merelokasi masyarakat yang terpapar ancaman sangatlah sulit. Sekian juta penduduk Indonesia dan ratusan juta penduduk dunia tinggal di kawasan rawan bencana. Mau dipindahkan ke mana? Rasanya tak ada sejengkalpun wilayah di permukaan bumi yang tanpa ada ancaman bencananya. Kalaupun ada, hanyalah sementara waktu. Bumi tempat kita tinggal ini mengalami perubahan secara dinamis-alamiah untuk mencapai suatu keseimbangan. Akibat proses-proses dari dalam dan dari luar, bumi membangun dirinya ditunjukkan dengan pergerakan kulit bumi, pembentukan gunungapi, pengangkatan daerah dataran menjadi pegunungan yang merupakan bagian dari proses internal. Sedangkan proses eksternal berupa hujan, angin, dan fenomena iklim lainnya cenderung melakukan perusakan morfologi melalui proses degradasi, misalnya: pelapukan batuan, erosi, dan abrasi. Proses alam tersebut berjalan terus-menerus. Proses perubahan secara dinamis dari bumi ini dipandang sebagai potensi ancaman/bahaya bagi manusia yang tinggal di atasnya.

Relokasi berarti mencabut masyarakat dari akar kehidupannya. Nenek moyang kita memilih tinggal bermukim di suatu tempat dengan berbagai pertimbangan. Gunungapi menciptakan kesuburan, menghasilkan bahan mineral, dan menyediakan bahan galian untuk membangun. Sungai menyediakan kebutuhan air, urat nadi transportasi, dan wilayah pertanian yang subur. Laut dengan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya menyuplai bahan makanan. Yang salah adalah kita. Rakus mengeksploitasi sumber daya alam demi memenuhi kesenangan, tidak lagi mendasarkan pada kebutuhan. Jadi, filosofi pertama kurang pener sehingga tidak relevan untuk diajarkan.

Meminimalkan Ancaman

Tindakan menjauhkan ancaman bencana dari masyarakat (secara logika) tidak bisa dilakukan. Apa yang dicontohkan Sri Mulyadi, misalnya penyudetan sungai, normalisasi sungai, penghijauan kawasan pantai, dan reboisasi pascapenebangan hutan, bukanlah menjauhkan ancaman, tetapi menghindarkan ancaman atau lebih tepatnya meminimalkan ancaman dalam koteks manajemen risiko bencana. Bahaya erupsi gunungapi seperti leleran lava, awan panas, dan lahar hujan hanya dapat diminimalkan. Pertanyaan retorik “Siapa yang bisa memindah Gunungapi Merapi?” tak bakal muncul jika kita memahami konsep ini. Selain itu, menganggap Merapi sebagai sumber bencana adalah kesalahan besar. Silakan tanyakan kepada masyarakat yang tinggal di sana. Merapi adalah sumber kehidupan dan kemakmuran. Kesimpulannya, filosofi kedua juga kurang pener sehingga tidak relevan untuk disampaikan.

Nyaman Bersama Ancaman

Pelaku penanggulangan bencana sangat setuju dengan filosofi ketiga, hidup berdampingan secara harmonis dengan ancaman bencana. Makanya ada slogan ”hidup nyaman bersama ancaman”. Yang penting adalah masyarakat memahami risiko yang dihadapinya dan mampu mengelola risiko bencana tersebut. Kearifan lokal (indigenous knowledge) yang dimiliki harus terus disesuaikan dengan perubahan karakteristik ancaman/bahaya.

Sejalan dengan paradigma penanggulangan bencana terkini dan nafas otonomi daerah, desentralisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan solusinya. Prinsipnya, harus ada kejelasan dalam pembagian kewenangan penanggulangan bencana antararas pemerintahan, sumber pembiayaan yang memadai untuk melaksanakan kewenangan, dan upaya untuk memberdayakan masyarakat dan dunia usaha. Pemerintah berperan dalam, pertama, menyusun peraturan/hukum untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang mengancam dan dampak bencana. Kedua, mengatur kewenangan dan tanggung jawab penanggulangan bencana. Ketiga, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana yang sesuai dengan prinsip-prinsip penanggulangan bencana: cepat dan tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparan dan akuntabel, serta kemitraan. Keempat, menjamin upaya pengurangan risiko bencana terintegrasi dalam program pembangunan. Kelima, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penanggulangan bencana. Bencana?! Jika Siap Kita Selamat.

Trust Fund untuk Otonomi Pendanaan Penanggulangan Bencana August 28, 2013

Posted by Juniawan Priyono in Bencana, Disaster Reduction.
add a comment

Kebijakan otonomi daerah di Indonesia dimaksudkan untuk lebih memberdayakan pemerintah daerah dan mengoptimalkan pelayanan dasar kepada masyarakat. Sayangnya penggeseran wewenang dari pusat ke daerah seringkali tidak diiringi dengan pengalihan tanggung jawab pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat, contohnya dalam penanggulangan bencana. Pada saat kejadian bencana, pemerintah daerah cenderung lambat memberikan tanggapan dan acapkali mengharapkan penanganan langsung dari pusat. Alasan klasik adalah ketiadaan dana untuk penanggulangan bencana.

Konsekuensi otonomi daerah dan pembentukan kelembagaan yang otonom adalah kejelasan pengaturan pembiayaan pembangunan. Sesuai dengan peraturan bahwa sumber-sumber anggaran penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri dari dana darurat APBN untuk pemerintah daerah, bantuan Pemerintah, dana siap pakai untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan APBD. Padahal kebutuhan pendanaan untuk penanggulangan bencana sedemikian besar dibandingkan dengan kemampuan keuangan daerah yang sangat terbatas. Perlu kebijakan dalam mendayagunakan semua potensi sumber pendanaan yang tersedia. Contohnya sumbangan secara langsung dari masyarakat, lembaga donor, dan dunia usaha perlu difasilitasi dan diadministrasikan.

UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Salah satu kewenangan tersebut adalah pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang dalam level provinsi dan/atau kabupaten/kota. Berkaitan dengan penggalangan dana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau lembaga sefungsi diberikan hak untuk menggalang dana bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana sendiri, baik dari perusahaan, masyarakat, maupun lembaga internasional.

UU Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain. Pada saat prabencana, keterlibatan lembaga usaha berhubungan dengan upaya pencegahan bencana yang dilakukan pada saat lembaga usaha tersebut menjalankan usahanya. Berkaitan dengan pencegahan bencana saat menjalankan usahanya tersebut, peraturan perundang-undangan sektoral belumlah mengatur secara jelas. Keterlibatan lembaga usaha saat prabencana juga diatur dalam Pasal 74 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2008[1], peran serta lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dalam penanggulangan bencana bertujuan untuk mendukung penguatan upaya penanggulangan bencana, pengurangan risiko bencana, pengurangan penderitaan korban bencana, dan mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat. Lembaga non-pemerintah seperti LSM pada dasarnya memiliki fleksibilitas dan kemampuan yang memadai dalam upaya penanggulangan bencana. Kemampuan lembaga nonpemerintah dari sudut pendanaan dan kapasitas sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana telah berkembang dengan pesat dan seringkali lebih cepat dari Pemerintah dalam merespon kejadian bencana.

Pada tingkatan kabupaten/kota, peranserta lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dalam penanggulangan bencana perlu diatur secara khusus dalam peraturan daerah. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk: (1) menjamin penghormatan terhadap peran dan tindakan pemerintah daerah berdasarkan kepentingan masyarakat sebagai penanggung jawab utama dalam mengatur dan mengkoordinir kegiatan penanggulangan bencana; (2) memungkinkan masyarakat internasional memberikan dukungan dan kontribusi secara efektif dalam kegiatan penanggulangan bencana; (3) memperjelas proses, peran, dan tanggung jawab pemerintah daerah dan komunitas internasional dalam kegiatan penanggulangan bencana; (4) meminimalisasi hambatan-hambatan administrasi dan hukum yang dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pemberian bantuan internasional dalam situasi darurat; dan (5) menjamin kerjasama dan bantuan internasional yang diberikan sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan kualitas standar baik secara nasional maupun internasional.

Meskipun dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah, namun pemerintah daerah perlu mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat. Hal ini sesuai dengan PP No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Berdasarkan PP tersebut, dana yang bersumber dari masyarakat yang diterima oleh pemerintah daerah dicatat dalam APBD. Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan dana tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, yang sayangnya hingga saat ini belum ada.

Belajar dari Aceh

Pascatsunami Aceh dan gempabumi Nias, Pemerintah RI membentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk Aceh dan Nias (BRR) dengan mandat sebagai koordinator tunggal seluruh upaya rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk meningkatkan koordinasi dalam pembangunan kembali yang lebih baik (build back better), Pemerintah dan para donor sepakat membentuk Multi-Donor Fund (MDF), sesuai dengan pendekatan praktik terbaik yang disusun dalam Deklarasi Paris bagi Efektivitas Dana. Bank Dunia bertindak sebagai pengurus (trustee). Mengingat keragaman donor, Pemerintah RI membuat tiga pilihan tipe pembiayaan yaitu on-budget/on-treasury, on-budget/off-treasury, dan off-budget/off-treasury. Skema on-budget/on-treasury berarti donor tradisional, bilateral, dan multilateral menyalurkan dananya melalui anggaran Pemerintah dengan menandatangani perjanjian bantuan atau pinjaman dan mendukung kemitraan silang antarpemerintah. Skema on-budget/off-treasury bagi pendonor yang biasa bekerja dengan Pemerintah dan lebih suka bila pencairan dana bantuan dilakukan di luar KPPN khusus. Skema off-budget/off-treasury diperuntukkan bagi NGOs termasuk badan-badan PBB yang memiliki mekanisme pelaksanaan sendiri di lapangan.

Pada masa tanggap darurat, biasanya banyak sekali bantuan dari masyarakat, perusahaan, lembaga/organisasi nasional maupun internasional, dan negara tetangga yang mengalir tak terkontrol jika Pemerintah tidak siap menerimanya. Para donor pun memiliki keinginan bermacam dalam menyumbang. Sebagian donatur tidak mau menyalurkan dana hibah mereka melalui APBN, MDTF, atau badan-badan multilateral seperti PBB, World Bank, dan Asian Development Bank, serta NGO. Banyak donatur yang tidak mempunyai waktu dan fasilitas untuk mengelola dana dan program mereka sendiri. Recovery Aceh Nias Trust Fund (RANTF) dibentuk oleh BRR sebagai wadah penyaluran dana hibah tersebut. Dana yang masuk ke dalam RANTF dikelola secara profesional, bertanggung jawab, dan transparan oleh BRR

Pada tahap pemulihan pascabencana seperti di Aceh dan Nias, terdapat sejumlah aktivitas yang sangat diperlukan sebagai proyek penghubung, proyek lintas sektor untuk mengantisipasi kesenjangan, dan aktivitas yang sifatnya darurat. Diperlukan dana yang harus segera dapat diproses pencairannya tanpa melalui prosedur birokrasi yang panjang atau revisi anggaran yang memakan waktu lama, namun tetap memperhatikan akuntabilitas. RANTF mampu menjembatani dan mengelola dana hibah yang penyalurannya tanpa melalui kran APBN atau sering disebut sebagai off-budget.

Demi menyakinkan pencapaian tujuan dan sasaran, dalam melaksanakan pekerjaannya Tim RANTF menjalankan prinsip fleksibilitas, transparansi, dan akuntabilitas.[2] Dinamika pemulihan yang tinggi membutuhkan keluwesan dalam pengelolaan dana dan program, namun keterbukaan dan pertanggungjawaban harus terpenuhi. Keikutsertaan semua pemangku kepentingan perlu diperhitungkan dan dikoordinasikan untuk menjamin keberlangsungan. Metode Fund Project Matching diterapkan untuk menyelaraskan karakteristik dan tujuan para donor, penerima manfaat, dan pemangku kepentingan lainnya. Parameter dan indikator kesinambungan dimasukkan ke dalam proposal, struktur, biaya, hasil, dan pemeliharaan setiap kegiatan proyek. Indikator tersebut dimaksudkan untuk melihat sejauh mana keterlibatan masyarakat setempat (penerima manfaat, tokoh masyarakat, aparat pemda), keterlibatan perempuan, serta sadar-lingkungan.

Berkaitan dengan strategi pendanaan, perlu dilakukan pendekatan dan pendampingan kepada para donor serta pemangku kepentingan lain yang melaksanakan programnya. Diupayakan adanya peningkatan komitmen pendonor agar setidaknya mencapai 50 persen dari jumlah bantuan yang telah dijanjikan. Para pendonor mencatatkan kegiatannya ke pangkalan data (database) dalam bentuk registrasi atau pemutakhiran dalam PCN (Project Concept Note). Dengan cara ini, faktor tumpang-tindih dapat direduksi dan sekaligus mendukung proses transparansi kegiatan donor kepada masyarakat.

RANTF mengeluarkan laporan keuangan pra-audit setiap enam bulan dan audit oleh akuntan publik pada akhir tahun. Sebagai salah satu divisi BRR, semua kegiatan dikonsolidasikan ke dalam laporan tahunan BRR yang diaudit oleh negara. Hal ini memberikan keyakinan penuh bahwa seluruh proyek rehabilitasi dan rekonstruksi yang didanai RANTF akan sepenuhnya terkontrol, termonitor, transparan, efisien, dan efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Laporan Auditor Publik¾yang disampaikan oleh Johanna Gani mewakili Grant Thornton Hendrawinata (anggota dari Grant Thornton International) selaku akuntan publik¾tentang keuangan RANTF BRR NAD-Nias bertanggal 28 Mei 2008, hasilnya adalah wajar tanpa pengecualian.[3] Keberhasilan RANTF sebagai sebuah mekanisme yang bisa dijadikan bahan pembelajaran (lesson learned), sudah tampak ketika tahun 2006, Ketua BPK menuliskan di dalam makalahnya tentang Audit of Tsunami Relief Funds pada kesempatan simposium internasional yang diselenggarakan oleh sebuah lembaga audit internasional INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions) di Wina, Austria. Anwar Nasution mencontohkan keberhasilan RANTF yang mampu meniadakan biaya adminstrasi (zero% cost administrative) pada pengelolaan dananya. Sangat berbeda jika dibandingkan dengan berbagai organisasi lainnya di NAD-Nias yang juga mengumpulkan dana dari pihak lain, namun harus memotongnya dengan biaya administrasi antara 3-6%.

Trust Fund untuk penanganan bencana seperti di Aceh dan Nias bukanlah satu-satunya. Pemerintah RI sudah melakukan hal yang sama untuk penanganan pascagempa bumi di Yogyakarta dan Jawa Tengah. RANTF juga menginisiasi pembentukan Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) dengan dukungan pendanaan dari DFID, Netherlands, dan EU bekerjasama dengan Bappenas, Departemen Kehutanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup.

Mengingat saat ini berlaku desentralisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana, maka pendanaan penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah. Hal yang mesti dilakukan adalah pemerintah daerah perlu mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat, dunia usaha, dan lembaga internasional. Sayangnya, Pasal 7 ayat (4) PP No. 22 Tahun 2008 menyatakan bahwa pemerintah daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri. Aturan ini sangat membatasi daerah untuk mengumpulkan dana penanggulangan bencana dan tidak sesuai dengan semangat otonomi daerah, khususnya desentralisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana. Sudah seharusnya BPBD atau lembaga sefungsi diberikan hak untuk menggalang dana penanggulangan bencana sendiri, baik dari perusahaan, masyarakat, maupun lembaga internasional. Oleh karena itu, pasal ini harus ditinjau kembali.

Kedua; sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2008, lembaga internasional atau lembaga asing nonpemerintah yang memberikan bantuan berupa dana harus menyampaikan atau mengirimkan secara langsung kepada BNPB. Tidak ada ketentuan yang mengatur apakah dana tersebut harus masuk APBN terlebih dahulu. Kemudian apakah BPBD atau lembaga sefungsi dapat langsung mengakses dana tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya penjabaran lebih lanjut dalam bentuk peraturan pelaksanaannya.

Ketiga; pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, biasanya ditemui kesenjangan antarsektor dan antardaerah. Dibutuhkan kegiatan yang tidak hanya mengantisipasi kesenjangan (gap) saja, melainkan juga kegiatan yang bersifat menjembatani (intermediary). Dalam upaya mereduksi kesenjangan, solusinya adalah proyek lintas-sektor, sedangkan kegiatan penjembatan merupakan prasyarat agar kegiatan lainnya tidak berhenti. Untuk itu dibutuhkan dana yang pencairannya harus cepat tanpa melewati prosedur birokrasi atau revisi anggaran yang berbelit-belit namun tetap menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan transparansi. Salah satu alternatif untuk mengantisipasi masalah tersebut adalah dengan membentuk saluran pendanaan berskema trust fund (dana perwalian). Skema pendanaan ini mampu menjembatani dan mengelola dana hibah yang penyalurannya tanpa melalui kran APBN. Bencana?! Jika Siap Kita Selamat.


[1] Peraturan Pemerintah tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana.

[2] Dikenal sebagai segitiga elemen efektivitas RANTF: speed (kecepatan), flexibility (fleksibilitas), dan transparency (transparansi). Dalam proses rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana, yang dibutuhkan adalah tindakan yang segera (rapid response) untuk menolong korban, namun dengan tetap mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara transparan.

[3] Agus. 2008. Keuangan RANTF BRR Wajar Tanpa Pengecualian. Harian Waspada, Minggu, 7 September.

Proteksi Kebakaran Bangunan Gedung March 28, 2013

Posted by Juniawan Priyono in Bencana.
add a comment

Tanggapan atas tulisan berjudul ‘Proteksi terhadap Kebakaran’ oleh Sukawi di SM 16 Maret 2013. Ada beberapa hal yang menarik untuk dicermati terkait sistem proteksi kebakaran, tanggung jawab, dan peran pemerintah daerah.

Berbeda dengan pentahapan penanggulangan bencana secara umum yaitu pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi; proteksi kebakaran hanya mengenal pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Pencegahan ditujukan untuk mengantisipasi sebelum terjadi kebakaran, sedangkan penanggulangan untuk mengantisipasi sesaat kebakaran dan bencana terjadi. Sistem proteksi kebakaran juga memiliki aturan tersendiri. Andai terjadi peristiwa kebakaran hingga menyebabkan korban jiwa dan kerugian harta benda, (boleh jadi) UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana tidak berlaku. Bencana kebakaran tidak disebutkan sebagai salah satu jenis bencana. Dalam Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2010-2012 pun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengindentifikasi 15 jenis ancaman/bahaya, tanpa kebakaran (bangunan gedung).

Berpijak dari masalah tersebut, membincangkan proteksi kebakaran bangunan gedung, kita kembalikan kepada aturan yang lebih spesifik, yaitu UU 28/2002 tentang Bangunan Gedung. Ditambah aturan pelaksana dan teknisnya: PP 36/2005, Permen PU 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis IMB Gedung, Permen PU 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, Permen PU 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran, dan Permen PU 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Kemudian untuk Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana Kebakaran mengacu ke Permendagri 62/2008.

Proteksi Pasif dan Aktif

Berdasarkan PP 36/2005, fungsi bangunan gedung diklasifikasikan berdasarkan tingkat kompleksitas, permanensi, risiko kebakaran, zonasi gempa, lokasi, ketinggian, dan/atau kepemilikan. Klasifikasi bangunan gedung berdasarkan tingkat risiko kebakaran dibedakan menjadi berisiko tinggi, sedang, dan rendah.

Proteksi kebakaran terkait erat dengan persyaratan teknis bangunan gedung yakni persyaratan keandalan bangunan gedung. Khususnya persyaratan keselamatan berupa kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan bahaya petir.

Setiap bangunan gedung—kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana—harus dilindungi terhadap bahaya kebakaran dengan sistem proteksi pasif dan aktif. Sistem proteksi kebakaran pasif dibentuk melalui pengaturan penggunaan bahan dan komponen struktur bangunan, kompartemenisasi atau pemisahan bangunan berdasarkan tingkat ketahanan terhadap api, serta perlindungan terhadap bukaan. Sementara sistem proteksi kebakaran aktif terdiri dari sistem pendeteksian kebakaran manual/otomatis, sistem pemadam kebakaran berbasis air (springkler, pipa tegak, slang kebakaran), serta sistem pemadam kebakaran berbasis bahan kimia (APAR).

Setiap bangunan gedung dengan ketinggian di atas lima lantai harus menyediakan sarana hubungan vertikal berupa lift dan lift kebakaran. Lift kebakaran dapat berupa lift khusus kebakaran atau lift penumpang biasa atau lift barang yang dapat diatur pengoperasiannya sehingga dalam keadaan darurat dapat digunakan secara  khusus oleh petugas pemadam kebakaran.

Setiap bangunan gedung juga harus menyediakan sarana evakuasi berupa sistem peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat, dan jalur evakuasi yang dapat menjamin kemudahan pengguna apabila terjadi bencana atau keadaan darurat. Penyediaan sarana evakuasi disesuaikan dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung, jumlah dan kondisi pengguna bangunan gedung, serta jarak pencapaian ke tempat yang aman. Sarana pintu keluar darurat dan jalur evakuasi harus dilengkapi dengan tanda arah yang mudah dibaca dan jelas. Setiap bangunan gedung harus memiliki manajemen penanggulangan bencana.

Pemilik, pengelola, dan/atau penghuni bangunan gedung bertanggung jawab untuk memenuhi Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Apabila bangunan dianggap tidak aman oleh Otoritas Berwenang Setempat (OBS), maka pemilik/pengelola/penghuni harus memperbaikinya dengan melakukan rehabilitasi, pembongkaran, atau tindakan lainnya yang disetujui oleh OBS. Pemilik/pengelola/penghuni bangunan harus menyimpan catatan pemeliharaan/ pemeriksaan/pengujian sistem proteksi kebakaran, sistem alarm kebakaran, sistem pengendalian asap, evakuasi darurat dan latihan relokasi, perencanaan darurat, sumber daya darurat, lift, serta peralatan lain. Pemilik juga harus menyediakan denah lantai untuk Instansi Pemadam Kebakaran (IPK).

Pemilik, pengelola, dan/atau pengguna yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi. Mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara/tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, penghentian pemanfaatan bangunan gedung, pembekuan/pencabutan IMB dan SLF bangunan gedung, atau perintah pembongkaran bangunan gedung.

Pemerintah daerah memiliki peran krusial. Pertama; menyusun Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK). Memiliki RISPK juga menjadi penambah nilai ekonomis suatu daerah. Kedua; menetapkan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung. Ketiga; membuat aturan pelaksana persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan dalam bentuk perda berpedoman pada Permen PU 26/PRT/M/2008. Keempat; melakukan pemeriksaan keandalan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan. Kelima; merencanakan program pencegahan kebakaran di lingkungan bangunan, misalnya audit keselamatan kebakaran lingkungan, penyiapan SDM, dan pelatihan penanggulangan kebakaran. Keenam; melakukan pengawasan dan pengendalian semenjak perencanaan pembangunan hingga pascakebakaran pada suatu bangunan gedung dan lingkungannya. Bencana?! Jika Siap Kita Selamat.

Upaya PRB Melalui Gerakan PKK October 13, 2012

Posted by Juniawan Priyono in Bencana, Disaster Reduction, Jender.
add a comment

Hari ini, Sabtu tanggal 13 Oktober 2012, masyarakat memperingati Hari Pengurangan Risiko Bencana Sedunia. Sejak tahun 2010, peringatan yang biasanya jatuh pada hari Rabu minggu kedua bulan Oktober, diganti menjadi tanggal 13 Oktober berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB No. 64/200 tanggal 21 Desember 2009. Tema yang diangkat adalah ”Women and Girls – the [in]Visible Force of Resilience”. Jika dialihbahasakan secara bebas (agar mudah dipahami) kurang lebih berarti ”Perempuan dan Anak Perempuan – Kekuatan yang (Tidak) Nampak Menuju Ketangguhan dalam Menghadapi Bencana”. Menurut terminologinya, ketangguhan (resilience) merupakan kapasitas sistem, komunitas atau masyarakat yang potensial terpapar bahaya untuk beradaptasi dengan cara menolak atau berubah untuk mencapai dan memelihara tingkatan fungsi dan struktur yang dapat diterima. Hal ini ditentukan oleh sejauh mana sistem sosialnya dapat mengatur dirinya secara mandiri untuk meningkatkan kapasitasnya untuk belajar dari bencana-bencana yang terjadi sebelumnya demi perlindungan masa depan yang lebih baik dan memperbaiki langkah-langkah pengurangan risiko (UN/ISDR, 2009). Mengapa ini penting untuk diangkat oleh UN/ISDR—lembaga PBB yang khusus menangani strategi pengurangan risiko bencana—sebagai tema kampanye tahun ini?

Sering kita saksikan di televisi, bagaimana penderitaan kaum perempuan dan anak-anak (perempuan) setelah kejadian bencana. Ditampilkan secara dramatis, penuh cucuran airmata. Sesungguhnya, perempuan dan anak perempuan memang mengalami dampak dari kejadian bencana secara tidak seimbang dibandingkan dengan laki-laki, sebagai akibat dari status jender mereka di dalam masyarakat. Namun, media massa sering lupa bahwa perempuan juga menjadi bagian penting dalam aktivitas tanggap darurat. Perempuan ternyata sangat efektif dalam menggerakkan massa. Mereka membentuk kelompok dan jaringan laksana para aktor sosial yang bekerja untuk memenuhi tekanan kebutuhan masyarakat korban. Pengalaman kejadian gempa bumi Bantul Mei 2006 dan erupsi Gunungapi Merapi September 2010 telah menjadi buktinya.

Lebih Rentan

Mengapa perempuan lebih rentan ketika terjadi bencana? Elaine Enarson (2000) dalam tulisannya yang berjudul “Gender and Natural Disasters” menyatakan bahwa perempuan ‘dibuat’ menjadi lebih rentan terhadap bencana melalui peran sosial yang dibangun masyarakat. Perempuan memiliki lebih sedikit akses ke sumber daya, misalnya jaringan sosial dan pengaruh, transportasi, informasi, pendidikan, keterampilan, kontrol sumber daya alam dan ekonomi, mobilitas individu, jaminan tempat tinggal dan pekerjaan, bebas dari kekerasan, dan kendali atas pengambilan keputusan. Yang tak kalah penting adalah kesehatan kaum perempuan, khususnya kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual, yang sedari awal harus dikenali sebagai komponen kunci dalam upaya PRB.

Perempuan ‘dianggap’ bertanggung jawab terhadap tugas-tugas domestik seperti mengurus anak, orang tua yang berusia lanjut, dan anggota keluarga yang memiliki ketidaksempurnaan fisik/mental. Mereka tidak memiliki kebebasan berpindah tempat untuk mencari pekerjaan setelah mengalami bencana. Laki-laki sering berpindah tempat, meninggalkan rumah tangga yang harus diambil alih tanggung jawabnya oleh perempuan.

Rumah atau tempat tinggal seringkali hancur akibat bencana. Banyak keluarga yang terpaksa mengungsi ke tempat penampungan sementara. Keterbatasan fasilitas untuk hidup sehari-hari, misalnya sarana untuk memasak akan menambah beban domestik perempuan. Di saat yang bersamaan, beban ekonominya juga bertambah karena (terpaksa) harus memfungsikan sedikit kebebasan dan mobilitas yang dimiliki untuk mencari alternatif sumber pendapatan keluarga. Ketika sumber daya ekonomi perempuan berkurang, maka posisi tawar mereka di dalam rumah tangga juga terpengaruh secara berlawanan.

Beberapa kajian juga menunjukkan adanya peningkatan kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan/pelecehan seksual setelah kejadian bencana alam di tempat pengungsian. Temuan Tim Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Aceh (2006) yang dipublikasikan dalam ”Laporan Kondisi Hak Asasi Manusia Perempuan Pengungsi di Aceh: Sebagai Korban juga Survivors” menunjukkan bahwa 74% atau 108 dari 146 kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan penyintas adalah kekerasan seksual. Tindak kekerasan seksual ini terjadi di ranah domestik sejumlah 44 dari 80 kasus (55%) dan mayoritas terjadi di ranah publik sejumlah 64 dari 66 kasus (97%). Secara sepintas, tindak kekerasan ini tidak jauh berbeda dari sejumlah temuan kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan bukan penyintas. Penelusuran lebih mendalam terhadap 108 kasus tersebut menunjukan adanya kekhususan pengalaman yang terkait dengan kondisi pengungsian dan sejarah panjang konflik bersenjata di Aceh.

Peran

Dengan mengusung tema ”Women and Girls – the [in]Visible Force of Resilience”, perempuan dan anak perempuan diberdayakan untuk berkontribusi sepenuhnya dalam pembangunan berkelanjutan melalui upaya PRB. Khususnya di bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, kepemerintahan, serta perencanaan penggunaan lahan dan perencanaan sosial ekonomi yang merupakan pendorong utama risiko bencana.

PRB merupakan rencana terpadu yang bersifat lintas sektor dan lintas wilayah, serta meliputi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam implementasinya, masyarakat merupakan subyek, obyek, sekaligus sasaran utama upaya PRB dan berupaya mengadopsi dan memperhatikan kearifan lokal (local wisdom) dan pengetahuan tradisional (traditional knowledge) yang ada dan berkembang dalam masyarakat. Sebagai subyek, masyarakat diharapkan dapat aktif mengakses saluran informasi formal dan non-formal, sehingga upaya PRB secara langsung dapat melibatkan masyarakat. Pemerintah bertugas mempersiapkan sarana, prasarana, dan sumber daya yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan PRB. Dalam rangka menunjang dan memperkuat daya dukung tersebut, sejauh memungkinkan, upaya-upaya PRB harus menggunakan dan memberdayakan sumber daya setempat. Dalam hal ini termasuk—tetapi tidak terbatas pada—sumber dana, sumber daya alam, keterampilan, proses-proses ekonomi dan sosial masyarakat.

Selain sumber daya lembaga pemerintah dan nonpemerintah, swasta, perguruan tinggi, dan media massa; kita juga memiliki sumber daya lain yang dapat berperan serta dalam PRB yakni organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Sesuai dengan tema kampanye PRB tahun ini, maka PKK sangat layak untuk diangkat. Tim Penggerak PKK yang anggotanya kebanyakan perempuan—meskipun  unsur keanggotaan laki-laki juga ada—merupakan para relawan, yang menyediakan sebagian waktunya untuk PKK. Sasaran PKK adalah keluarga, khususnya ibu rumah tangga sosok sentral dalam keluarga. Tim Penggerak PKK berperan sebagai motivator, fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak. Pembinaan teknis kepada keluarga dan masyarakat dilaksanakan dalam kerjasama dengan unsur dinas instansi pemerintah terkait.

Bukti nyata terkait upaya PRB melalui Gerakan PKK sudah ada. Dua tahun berturut-turut (2008-2009), Ketua Tim Penggerak PKK Kota Yogyakarta Ibu Dyah Suminar memperoleh penghargaan Ksatria Bakti Husada Kartika dari Departemen Kesehatan RI atas keberhasilannya dalam penanggulangan bencana dan situasi krisis daerah, peningkatan peran posyandu oleh PKK, strategi pengembangan dan pengenalan produk dalam kewirausahaan, melaksanakan sosialisasi untuk memotivasi perilaku hidup bersih dan sehat dalam keluarga, dan sebagai motivator pembentukan tim pembangunan desa binaan. Selain itu, juga dinilai berhasil dalam menggerakkan pelaksanaan gerakan sayang ibu, serta aktif dalam perbaikan gizi masyarakat.

Kapasitas

Mengurangi risiko bencana berarti menurunkan kerentanan dan meningkatkan kapasitas. Sepuluh Program Pokok PKK merupakan cerminan upaya meningkatkan kapasitas. Sebagai contoh, kepedulian terhadap lanjut usia dengan membentuk Poksila dan program pengembangan kehidupan berkoperasi. Program pangan di Pokja III dengan peningkatan kualitas pangan keluarga melalui penyuluhan pengolahan makanan, penganekaragaman makanan, ’13 pesan’ gizi seimbang, dan usaha ekonomi produktif. Tim Penggerak PKKjuga aktif membentuk kelompok wanita tani dan memanfaatkan halaman/tanah pekarangan melalui HATINYA PKK (Halaman Asri Indah dan Nyaman). Program perumahan dan tata laksana rumah tangga berusaha meningkatkan pemasyarakatan perumahan yang sehat dan layak huni. Program kesehatan di Pokja IV memantapkan kualitas dan kuantitas posyandu dan pengorganisasian Tabulin (tabungan ibu bersalin). Terkait program kelestarian lingkungan hidup dengan penyuluhan ’16 poin’ perilaku hidup bersih dan sehat.

Pengurangan risiko bencana yang efektif memerlukan partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan penerapan kegiatan PRB dapat memastikan kegiatan tersebut sesuai dengan tingkat risiko dan kebutuhan masyarakat yang terpapar ancaman/bahaya. Partisipasi komunitas dalam PRB harus digalakkan melalui penegakan kebijakan-kebijakan khusus, penggalakan jejaring, pengelolaan strategis sumber daya sukarela, pengakuan peran dan tanggung jawab, dan delegasi serta pembagian kewenangan dan sumber daya yang diperlukan. Bencana?! Jika Siap Kita Selamat.

Peran Serta Masyarakat dalam PRB October 12, 2012

Posted by Juniawan Priyono in Bencana, Disaster Reduction.
add a comment

Pandangan konvensional menganggap bencana sebagai peristiwa atau kejadian yang tak terhindarkan. Korban harus segera mendapatkan pertolongan, sehingga fokus dari penanggulangan bencana (PB) lebih kepada bantuan (relief) dan kedaruratan (emergency). Paradigma PB kemudian berkembang mengarah ke faktor-faktor kerentanan di dalam masyarakat. Upaya yang dilakukan lebih bersifat pengintegrasian PB ke dalam program pembangunan. Misalnya melalui perkuatan ekonomi, penerapan teknologi, dan pengentasan kemiskinan. Paradigma tersebut pun mulai ditinggalkan, beralih ke pengurangan risiko. Perpaduan sudut pandang teknis dan ilmiah dengan memperhatikan faktor sosial, ekonomi, dan politik digunakan dalam merencanakan pengurangan risiko bencana (PRB). Dalam paradigma ini, PB bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola risiko bencana.

Badan PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana (UN/ISDR) mendefinisikan risiko sebagai kemungkinan adanya konsekuensi merugikan atau dugaan kerugian (kematian, cedera, harta benda, mata pencaharian, terganggunya kegiatan ekonomi, atau kerusakan lingkungan), yang disebabkan oleh interaksi antara bahaya alami atau yang diinduksi oleh manusia dan kondisi yang rentan.

PRB adalah kerangka kerja unsur-unsur konseptual, yang mempertimbangkan kemungkinan untuk meminimalkan kerentanan dan risiko bencana seluruh penduduk untuk menghindari (pencegahan) atau membatasi (mitigasi dan kesiapsiagaan) akibat buruk dari bahaya, dalam konteks pengembangan yang luas (UN/ISDR, 2009). PRB merupakan rencana terpadu yang bersifat lintas sektor dan lintas wilayah, serta meliputi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam implementasinya, masyarakat merupakan subyek, obyek, sekaligus sasaran utama upaya PRB dan berupaya mengadopsi dan memperhatikan kearifan lokal (local wisdom) dan pengetahuan tradisional (traditional knowledge) yang ada dan berkembang dalam masyarakat.

Sebagai subyek, masyarakat diharapkan dapat aktif mengakses saluran informasi formal dan non-formal, sehingga upaya PRB secara langsung dapat melibatkan masyarakat. Pemerintah bertugas mempersiapkan sarana, prasarana, dan sumber daya yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan PRB. Dalam rangka menunjang dan memperkuat daya dukung tersebut, sejauh memungkinkan, upaya PRB harus menggunakan dan memberdayakan sumber daya setempat. Dalam hal ini termasuk—tetapi tidak terbatas pada—sumber dana, sumber daya alam, keterampilan, serta proses-proses ekonomi dan sosial masyarakat.

Peran serta

Bagaimana cara menumbuhkan peran serta masyarakat dalam upaya PRB? Sebagaimana umumnya, masyarakat Jawa senantiasa tunduk dan taat kepada pimpinan, baik pimpinan formal maupun nonformal. Ditinjau dari sisi pembangunan, hal ini bernilai positif karena masyarakat merupakan SDM yang potensial untuk diajak bersama mendukung dan menunjang pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Di sisi lain, karakter yang pasif menyimpan potensi negatif yakni menghambat proses pembangunan karena tidak berkembangnya inovasi dalam masyarakat terkait program pembangunan daerah.

Masyarakat Jawa taat kepada nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat. Masyarakat tidak berani melanggar nilai-nilai yang dilarang dan/atau ditabukan. Adanya inovasi program pembangunan, khususnya program PRB yang selaras dengan nilai-nilai budaya yang berkembang; cenderung mudah mendapatkan dukungan dari masyarakat. Pengembangan program PRB berbasis masyarakat pun dapat berlangsung secara optimal.

Karakteristik lain yang telah lama berkembang di dalam masyarakat adalah gotong royong. Kegotongroyongan dapat menjadi potensi positif dalam mendukung upaya PRB. Namun demikian, semangat gotong royong juga dapat menjadi potensi negatif karena masyarakat korban bencana menjadi tidak mempunyai semangat kemandirian yang tinggi dan hanya mengandalkan bantuan dari masyarakat di sekitarnya.

Berdasarkan ‘Kerangka Kerja Aksi Hyogo 2005-2015: Membangun Ketahanan Bangsa dan Komunitas terhadap Bencana’, bencana dapat diredam secara berarti jika penduduk mempunyai informasi yang cukup dan terdorong pada budaya pencegahan dan ketahanan terhadap bencana, yang pada akhirnya memerlukan pencarian, pengumpulan, dan penyebaran pengetahuan dan informasi yang relevan tentang bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Pemerintah harus menyediakan informasi yang mudah dimengerti tentang risiko bencana dan pilihan-pilihan perlindungan, terutama untuk masyarakat di  wilayah-wilayah dengan risiko tinggi, sehingga dapat mendorong dan memungkinkan penduduk untuk mengambil tindakan dalam rangka meredam risiko dan membangun ketahanan. Informasi tersebut harus mencakup pengetahuan tradisional asli dan warisan budaya yang relevan sertan harus dapat disesuaikan bagi berbagai sasaran masyarakat dengan mempertimbangkan faktor-faktor budaya dan sosial.

PRB yang efektif memerlukan partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan penerapan kegiatan PRB dapat memastikan kegiatan tersebut sesuai dengan tingkat risiko dan kebutuhan masyarakat yang terpapar ancaman/bahaya. Masyarakat diperkenalkan dengan berbagai ancaman yang ada di wilayahnya, bagaimana cara menjinakkan ancaman (hazards), mengurangi kerentanan (vulnerability) yang dimiliki, serta meningkatkan kemampuan (capacity) dalam menghadapi ancaman/bahaya. Partisipasi komunitas dalam PRB harus digalakkan melalui penegakan kebijakan khusus, penggalakan jejaring, pengelolaan strategis sumber daya relawan, pengakuan peran dan tanggung jawab, adanya delegasi serta pembagian kewenangan dan sumber daya yang diperlukan.

Berdasarkan Pasal 52 PP No. 8 Tahun 2008, masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Laporan (harus) disertai dengan data dan informasi yang akurat. Pemerintah daerah kemudian menindaklanjuti laporan tersebut berdasarkan pertimbangan Kepala Bappeda dan Kepala SKPD sesuai mekanisme yang telah diatur oleh pemerintah daerah. Ini merupakan bagian dari pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Bencana?! Jika Siap Kita Selamat.

Merajut Kembali Kehidupan Perempuan Aceh Pascabencana October 11, 2012

Posted by Juniawan Priyono in Bencana, Disaster Reduction, Jender.
add a comment

Pernahkah Anda berkunjung ke tenda pengungsian korban tsunami di Naggroe Aceh Darussalam? Cobalah tengok kawasan Lampuuk yang terletak di Kecamatan Lhok Nga, Kabupaten Aceh Besar. Meskipun kebutuhan pangan tercukupi, namun para pengungsi yang ada di sana mengalami keresahan. Mereka menyadari bahwa bantuan tersebut hanya untuk sementara, selanjutnya mereka harus berusaha hidup mandiri. Mereka ingin bekerja untuk mendapatkan penghasilan, termasuk diantaranya kaum perempuan yang jumlahnya tinggal sedikit. Kebanyakan perempuan di Lampuuk memang bekerja, sehingga tidaklah mengherankan jika perekonomian keluarga di kawasan itu sangat baik. Jarang sekali ditemui rumah semi permanen. Semua rumah dibuat dari beton dan kadang malah bertingkat pula. Kaum perempuan di Lampuuk terkenal gigih dalam bekerja di sektor informal, seperti: membuat bordir, membuat kue, berjualan, dan membuat ikan kayu. Namun itu cerita dahulu sebelum bencana tsunami menerpa.

Sejarah menunjukkan bahwa kaum perempuan Aceh memiliki keberanian yang dikagumi oleh lawan. Sultan Alaiddin Riayat Syah IV (1589-1604) pernah membentuk armada laut berkekuatan dua ribu prajurit. Mereka terdiri dari para janda yang suaminya mati sahid bertempur di Selat Malaka melawan serdadu Portugis. Kapal tersebut dinahkodai oleh Laksamana Malahayati. Aceh juga memiliki Cut Nyak Dhien yang melanjutkan perang gerilya melawan serdadu Belanda, setelah suaminya Teuku Umar gugur. Selain itu ada pejuang perempuan bernama Ratu Safiatuddin yang memerintah Aceh selama 35 tahun. Sejak abad ke-15 Aceh sudah mengenal sultan perempuan (sultanah) bernama Nih Rasih. Selama 34 tahun masa pemerintahannya, perempuan banyak dilibatkan dalam Mahkamah Rakyat dan beberapa menduduki posisi ulee balang.

Konflik bersenjata yang berlangsung selama 30 tahun sangat mempengaruhi kaum perempuan Aceh. Banyak diantara mereka yang ikut bertempur di garis depan, sementara yang lainnya memikul tanggung jawab terhadap anggota keluarganya. Pada kurun 1989-2004, dalam setiap tahun muncul 900-an janda cerai mati (dikenal sebagai inong balee) karena suaminya meninggal atau hilang. Hal ini masih diperparah lagi dengan adanya bencana gempabumi dan tsunami 26 Desember 2004. Berdasarkan data bulan April 2005 yang diperoleh dari UN ECOSOC, jumlah penduduk yang terusir secara internal menjadi pengungsi sebanyak 595.598 orang, dimana 37 persen diantaranya adalah perempuan.

Sebelum tsunami, jumlah perempuan di Aceh lebih sedikit daripada laki-laki. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2003 tercatat 4.213.821 jiwa penduduk, yang terdiri dari 2.121.633 laki-laki dan 2.092.188 perempuan. Sepertiga jumlah penduduk perempuan tinggal di perkotaan, sedangkan dua pertiganya lagi tinggal di pedesaan. Data ini memperlihatkan lebih banyak ureung inong (kaum perempuan) Aceh yang tinggal di desa dan rawan menjadi korban konflik. Padahal perempuan adalah salah satu sumberdaya untuk membangun daerah. Jika kurang pembinaan, dikhawatirkan bisa menjadi bom waktu dengan alasan kurangnya kepedulian dari pemerintah.

Elaine Enarson (2000) dalam buku laporannya yang berjudul ”Gender and Natural Disaster” menyatakan bahwa perempuan berada dalam posisi yang lebih rentan terhadap bencana melalui peran sosial yang dibangun oleh masyarakat. Perempuan memiliki lebih sedikit akses ke sumberdaya, misalnya: jaringan sosial dan pengaruh, transportasi, informasi, keterampilan (termasuk didalamnya melek huruf), kontrol sumberdaya alam dan ekonomi, mobilitas individu, jaminan tempat tinggal dan pekerjaan, bebas dari kekerasan, dan memegang kendali atas pengambilan keputusan. Padahal itu semua penting dalam kesiapsiagaan bencana, mitigasi, dan rehabilitasi. Perempuan juga menjadi korban pengelompokan jender terkait pekerjaan. Mereka terwakili dalam industri pertanian, wirausaha, dan sektor ekonomi informal. Mereka mendapatkan upah dibawah UMR, keamanan kerja yang terbatas, tidak mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan, dan ketiadaan organisasi untuk menyuarakan aspirasinya. Padahal sektor pertanian dan informal-lah yang pada umumnya paling terkena dampak peristiwa bencana alam. Oleh karena itu, perempuan lebih dari mewakili satu di antara penduduk yang tidak memiliki pekerjaan setelah kejadian bencana.

Diskriminasi terhadap perempuan di Aceh dalam penanganan pasca bencana gempabumi dan tsunami 26 Desember 2004 terkait erat dengan nilai-nilai dan praktik keseharian yang meminggirkan, membatasi, dan mengabaikan perempuan. Hasil temuan Komnas Perempuan untuk Aceh (2006) yang dituliskan dalam ”Laporan Kondisi Hak Asasi Manusia Perempuan Pengungsi di Aceh: Sebagai Korban juga Survivors” menunjukkan bahwa kaum perempuan (terutama janda) mengalami kesulitan untuk mengakses bantuan. Akses ini semakin kecil ketika suara dan peran sertanya dibatasi dan dibedakan dari laki-laki. Sistem pengambilan keputusan berdasarkan perwakilan, seringkali mengesampingkan perempuan yang menjadi kepala keluarga. Pada kelompok ini, janda adalah bagian mayoritas disamping anak perempuan yang menjadi kepala keluarga karena orang tuanya meninggal sebagai korban tsunami.

Perempuan dianggap bertanggung jawab terhadap tugas-tugas domestik, seperti: mengurus anak, orangtua, dan anggota keluarga yang memiliki ketidaksempurnaan fisik/mental. Mereka tidak memiliki kebebasan berpindah tempat untuk mencari pekerjaan setelah mengalami bencana. Laki-laki sering berpindah tempat dan meninggalkan rumah tangga yang harus diambil alih tanggungjawabnya oleh perempuan dengan angka statistik yang terus meningkat. Kegagalan untuk mengenali kenyataan dimana perempuan mempunyai beban ganda sebagai pekerja produktif dan melanjutkan keturunan berarti bahwa jangkauan penglihatan perempuan dalam masyarakat masih rendah. Sampai saat ini, perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan mereka sangatlah kurang.

Rumah atau tempat tinggal di perkampungan Lampuuk hancur akibat terjangan tsunami, sehingga banyak keluarga yang terpaksa mengungsi ke tempat hunian sementara. Keterbatasan fasilitas untuk kehidupan sehari-hari, misalnya aktifitas memasak berarti bahwa beban domestik perempuan bertambah pada saat yang bersamaan dengan beban ekonominya. Perempuan pengungsi terpaksa memfungsikan sedikit kebebasan dan mobilitas yang dimilikinya untuk mencari alternatif lain sebagai sumber pendapatan keluarga. Ketika sumberdaya ekonomi perempuan berkurang, maka posisi tawar mereka di dalam rumahtangga juga terpengaruh secara berlawanan.

Bagaimana kondisi Lampuuk sekarang? Setahun setelah kejadian bencana tsunami, belum banyak yang bisa dikerjakan dengan situasi desa yang masih porak poranda. Apalagi kawasan terpencil seperti Lampuuk yang sulit transportasinya. Jika dahulu kawasan tersebut banyak menghasilkan sulaman bordir yang indah, maka untuk sementara waktu harus dilupakan karena hampir semua perempuan pengrajin bordir meninggal sebagai korban tsunami. Rata-rata penduduk yang selamat dari tsunami memang memiliki bahan pangan yang melimpah untuk sementara, namun mereka tidak memiliki uang untuk modal kerja kembali. Kalaupun ingin beralih profesi sebagai pembuat kue yang tidak membutuhkan modal banyak, tapi hasilnya mau dipasarkan ke mana? Sejumlah 38 perempuan Lampuuk masih kebingungan mesti melakukan apa untuk masa depannya. Sebenarnya penduduk di Lampuuk memiliki sebidang kecil tanah di perbukitan. Tanah tersebut dahulunya ditanami cengkeh dan sayur-mayur. Namun sejak terjadi konflik bersenjata, tidak ada yang berani melangkahkan kaki ke bukit tersebut. Daerah perbukitan/pegunungan merupakan arena kontak senjata, tempat persembunyian GAM, serta tempat penyiksaan dan penyanderaan warga sipil.

Dua tahun masa rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan, denyut perekonomian mulai terasa meskipun belum lancar benar. Perempuan yang tersisa mulai memberdayakan ekonominya meskipun banyak mengalami kendala. Banyak perempuan memberdayakan diri menjadi pengrajin rotan untuk membantu ekonomi suami mereka yang umumnya nelayan. Mereka membuat tutup meja makan, alas peralatan makan, dan baki yang cantik dengan hiasan bordir khas Aceh. Kerajinan yang terakhir tersebut tergolong baru, hasil pembelajaran dan pengayaan yang dilakukan oleh sebuah LSM Internasional. Ada juga yang mulai membuka warung kelontong kecil, warung kopi dengan peralatan seadanya, dan membuat kue yang dititipkan di warung. Konsumennya masih terbatas sesama pengungsi, relawan atau pekerja sosial, dan pengunjung pantai Lampuuk. Usaha kecil dan menengah ini mempunyai basis yang kuat karena menggunakan bahan baku lokal, tenaga kerja lokal, dan pangsa pasar lokal. Kontribusinya terhadap perekonomian Aceh sangat besar, namun sayangnya masih terbatas pada produk kerajinan, sebagian kecil manufaktur untuk pasar lokal, perdagangan, dan jasa.

Pemulihan mata pencaharian dan pendapatan sangat penting bagi kaum perempuan. Dislokasi telah mengakibatkan kerugian dan atau hilangnya mata pencaharian, yang akan menambah kesulitan ekonomi. Rendahnya tingkat pendidikan (melek huruf) kaum perempuan Aceh membatasi pilihan atas berbagai alternatif pekerjaan. Padahal sesungguhnya program rehabilitasi sudah mencakup peluang untuk itu. Partisipasi perempuan Aceh dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi juga belum maksimal. Perempuan memang diorganisasikan dalam komite perempuan atau kelompok perempuan pedesaan oleh LSM lokal maupun internasional. Kelompok ini cenderung hanya memiliki orientasi pemulihan ekonomi. Padahal dibutuhkan pemberdayaan kaum perempuan dalam lingkup yang lebih luas, terutama partisipasi aktif dalam proses pengambilan kebijakan dan akses untuk mengontrol sumberdaya.

Pemerintah semestinya mengambil langkah-langkah strategis guna mencapai usaha rekonstruksi yang melibatkan partisipasi perempuan. Pendekatan ini membutuhkan waktu yang lebih lama, namun akan memberikan hasil pemulihan yang lebih nyata dan berkelanjutan. Sudah banyak masukan yang diberikan oleh lembaga kemasyarakatan dan LSM dari hasil pertemuan warga, workshop, dan seminar. Pada intinya, terdapat tujuh prinsip bagi pemulihan perempuan Aceh pasca tsunami dan konflik, yaitu: bemalim mancari ilmu, mencari pekerjaan, mencari ketakziman kepada pemimpin yang punya wibawa, mencari kebahagiaan, kembali bergairah, kembali gagah, dan percaya diri yang akhirnya senang. Jak Beudoh Beusaree Ta Bangun Aceh (Mari bangkit bersama membangun Aceh).

(Ditulis menjelang kepulangan dari Aceh pada Desember 2006. Terima kasih kepada CARE International Indonesia atas kesempatan menjadi DRR Supervisor, meskipun hanya sebentar.)

Bangunan Kesehatan Bebas dari Bencana: Sekokoh RSU Gunungsitoli dan Seaman Puskesmas Lampulo October 14, 2009

Posted by Juniawan Priyono in Bencana, Disaster Reduction.
add a comment

Sekalipun terjadi bencana, fasilitas kesehatan tidak boleh rusak. Harus bisa menjadi bangunan penyelamat bagi pasien dan tenaga medis, serta menjadi garda terdepan dalam layanan kondisi darurat. Bagaimana menjadikan rumah sakit sebagai lokus mitigasi dan pengurangan risiko bencana? UNISDR mencanangkan Rumah Sakit Bebas dari Bencana pada tahun 2008 dengan tiga tujuan utama. Pertama, proteksi atas hidup pasien dan pekerja kesehatan dengan memastikan tingkat keamanan struktur fasilitas kesehatan. Kedua, memastikan bahwa fasilitas kesehatan dan pelayanan kesehatan tetap dapat berfungsi secara memadai pascadarurat dan bencana. Ketiga, meningkatkan kapasitas atau kemampuan mereduksi risiko pekerja kesehatan, kelembagaan/organisasi termasuk manajemen kedaruratan. Dalam hal ini, pekerja kesehatan meliputi: dokter, perawat, paramedis, dan para pekerja pendukung yang bekerja menggunakan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas.

Perencanaan fasilitas kesehatan yang bebas dari bencana musti dilakukan secara matang. Diperlukan standar minimal untuk mengevaluasi kondisi bangunan dan kinerja fasilitas kesehatan dengan indeks keamanan rumah sakit (Hospital Safety Index – HSI) yang dikembangkan PAHO (Pan-American Health Organization). Perangkat (tools) ini sebenarnya sudah dikenal luas oleh kalangan insinyur bangunan yang terbiasa melakukan analisis kerentanan struktural dan non-struktural sebuah bangunan gedung biasa. Hanya saja kemudian bisa diterapkan secara lebih tegas pada bangunan kesehatan seperti rumah sakit ataupun puskesmas. Ini penting bagi pemerintah dan masyarakat dalam memahami sejauh mana tingkat kerentanan fasilitas kesehatan terhadap bencana, sehingga mitigasinya tepat. Ke depan, proyek-proyek konstruksi serta pengadaan barang dan jasa bagi rumah sakit dan puskesmas harus dikerjakan secara profesional karena menyangkut keselamatan orang banyak, serta proteksi atas aset-aset negara.

Nias pun Bersiap

Sebelum terjadi gempa 28 Maret 2005, fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Nias dan Nias Selatan terdiri dari 28 puskesmas rawat inap dan rawat jalan di berbagai kecamatan. Juga terdapat RSU Gunungsitoli, dan sebuah rumah sakit kecil di Hilisimaetano, Teluk Dalam; serta beberapa puskesmas pembantu dan poliklinik desa. Sebagian besar fasilitas kesehatan ini rusak akibat bencana gempabumi tersebut. Mengingat Nias termasuk kawasan rawan gempa dengan intensitas yang cukup tinggi, dalam memperbaiki sarana kesehatan tersebut BRR Perwakilan Nias mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan fasilitas kesehatan yang lebih tahan gempa dan disertai perlengkapan memadai untuk menghadapi darurat bencana. Langkah yang diambil BRR selaras dengan fokus Kampanye Pengurangan Risiko Bencana yang diluncurkan UNISDR dan WHO pada awal 2008 tentang pembangunan fasilitas kesehatan yang aman terhadap bencana.

Puskesmas Penyelamat PT Astra Honda Motor membangun sebuah pustu berlantai dua di Lampulo dilengkapi fasilitas dan peralatan yang memadai. Satu unit mobil ambulan, sumur bor, serta mengaspal jalan masuk sepanjang 100 meter. Bangunan pustu didesain sebagai bangunan penyelamatan. Atapnya berbentuk lantai yang bisa menampung warga jika terjadi banjir. Puskesmas Lampulo memiliki fasilitas yang sangat lengkap seperti ruang inap pasien untuk dua orang, ruang bayi, ruang bersalin, ruang poli, ruang obat, ruang dokter, ruang paramedis, ruang administrasi, ruang obat, ruang laboratorium dan ruang tunggu. Selain itu, puskesmas berlantai dua dengan luas bangunan 772 meter persegi dan luas lahan 400 meter persegi ini juga disediakan untuk ruang keluarga dokter di lantai dua. Puskesmas ini juga berfungsi sebagai escape building (gedung penyelamatan) jika terjadi tsunami.

Hari Pengurangan Risiko Bencana Sedunia Tahun 2009 October 14, 2009

Posted by Juniawan Priyono in Bencana, Disaster Reduction.
add a comment

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memelopori upaya pengurangan risiko bencana dengan menyerukan ke seluruh dunia untuk lebih memprioritaskan upaya pengurangan risiko bencana sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam pembangunan berkelanjutan. Perhatian PBB terhadap masalah pengurangan risiko bencana (PRB) dimulai dengan dikeluarkannya resolusi dalam sidang Majelis Umum ke-2018 mengenai Bantuan dalam Situasi Bencana Alam dan Bencana Lainnya pada tanggal 14 Desember 1971.

Resolusi ini kemudian ditindaklanjuti dengan Resolusi No. 46/182 Tahun 1991 mengenai Penguatan Koordinasi Bantuan Kemanusiaan PBB dalam Hal Bencana. Pada tanggal 30 Juli 1999, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB mengeluarkan Resolusi No. 63 Tahun 1999 tentang Dekade Pengurangan Risiko Bencana Internasional. Dalam resolusi ini, Dewan Ekonomi dan Sosial mengharapkan agar PBB memfokuskan tindakan kepada pelaksanaan Strategi Internasional untuk Pengurangan Risiko Bencana (International Strategy for Disaster Reduction/ISDR). Strategi ini merupakan landasan dari kegiatan-kegiatan PBB dalam PRB, yang sekaligus memberikan arahan kelembagaan melalui pembentukan kelompok kerja lintas instansi/lembaga/organisasi. Strategi PRB mencakup kegiatan-kegiatan jangka menengah hingga jangka panjang, yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Resolusi No. 63 tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Majelis Umum dengan mengeluarkan Resolusi No. 56/195 bertanggal 21 Desember 2001, yang menetapkan peringatan Hari Pengurangan Risiko Bencana Internasional dalam rangka mendorong agar upaya-upaya berkelanjutan PRB menjadi agenda tahunan negara-negara peratifikasi.

Selanjutnya ditetapkan setiap hari Rabu minggu kedua bulan Oktober, dunia memperingati Hari Pengurangan Risiko Bencana Internasional (International Day for Disaster Reduction). Tema yang diambil untuk tahun 2008-2009 adalah “Rumah Sakit Bebas dari Bencana.”

Kearifan Perempuan Suku Dani dalam Mengatasi Bencana Kekeringan January 7, 2008

Posted by Juniawan Priyono in Bencana, Jender, Lingkungan.
add a comment

Selagi kita melihat perempuan sesungguhnya mengalami penderitaan akibat bencana alam, namun itu semua hanyalah separuh gambaran. Bencana alam juga memberikan kesempatan unik kepada perempuan untuk menghadapi tantangan dan mengubah status jender mereka di dalam masyarakat. Perempuan sudah membuktikan bahwa keberadaan dirinya sangat dibutuhkan, ketika tiba saatnya untuk memberikan tanggapan terhadap peristiwa kebencanaan.

Tersebutlah ”Liwa”, seorang perempuan suku Dani yang menjalani segala bentuk penderitaan sejak masih kanak-kanak. Kematian ibunya yang bernama Aburah merupakan awal kemalangan bagi dirinya. Kugara (ayahnya) menikah dengan Lapina. Beruntung ibu tirinya menyayangi Liwa seperti anak kandungnya sendiri. Namun itu semua tidak berlangsung lama, tepatnya semenjak ayahnya meninggal dalam sebuah perang suku. Liwa mulai merasakan kekejaman adat, dimana sebagai tanda berduka cita ia harus merelakan ruas jarinya dipotong ketua adat. Adat yang sadis, diskriminatif, dan secara nalar tidak dapat diterima namun juga tidak bisa ditolak. Kebahagiaan sempat dirasakan saat menikah dengan Ibarak, tetapi itupun juga tidak berlangsung lama. Sebagaimana lelaki suku Dani lainnya, Ibarak hanya makan, tidur, dan merokok. Liwa harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka. Liwa harus bekerja di kebun dan memberi makan babi-babi peliharaan mereka, meskipun kondisi tubuhnya lemah karena mengandung atau sehabis melahirkan. Pada suatu malam, terjadi kebakaran di honai ” pilamo” tempat tinggal kaum lelaki. Seluruh anak lelaki Liwa meninggal sebagai korban. Liwa merasa sedih dan memutuskan untuk pergi karena tidak ada lagi alasan baginya untuk tetap hidup. Ada sebuah sungai yang amat dalam di daerah Fugima, dimana perempuan yang sudah tidak mampu menanggung beban hidup akan datang ke tempat itu, meninggalkan sali (pakaian perempuan suku Dani yang menutupi tubuh bagian bawah) di bebatuan, memberati tubuhnya dengan batu, kemudian menceburkan diri ke dalam sungai. Ke sanalah Liwa pergi. Diceritakan kembali dari Novel Etnografi berjudul ”Sali, Kisah Seorang Wanita Suku Dani” karya Dewi Linggasari.

Pegunungan Jayawijaya adalah “rumah” bagi Suku Dani. Mereka hidup dari berburu dan meramu hasil hutan dan sungai yang terdapat di sekitar kampung. Suku Dani juga membuka hutan menjadi ladang-ladang pertanian. Pembukaan hutan menjadi ladang dan penjagaan keamanannya adalah tugas kaum laki-laki suku Dani, sedangkan penanaman dan pemeliharaan tanaman yang lebih memerlukan kepekaan perasaan terhadap alam menjadi tugas kaum perempuan. Pembagian tugas ini tercermin pula dalam permukiman mereka. Kaum lelaki bertugas membuka kampung, membangun rumah, dan menjaga ketenteramannya. Kaum perempuan bertugas memelihara hunian seisinya, termasuk menumbuh-kembangkankan generasi penerus. Itulah konsep kesepasangan dalam budaya suku Dani. Sungguh memang tidak mudah menjadi perempuan suku Dani. Kisah tragis Liwa tidaklah berarti kaum perempuan suku Dani gampang menyerah karena mereka dikenal kuat dalam bekerja. Mereka juga memiliki kearifan lokal dalam mengatasi bencana, khususnya bencana kekeringan.

Sosio-kultural Suku Dani

Pada jalur pegunungan tengah Papua tinggal lima suku pedalaman, yaitu: Damal, Dani, Moni, Nduga, dan Mee. Suku-suku ini memiliki karakter, kepemimpinan, dan budaya yang hampir sama termasuk dialek bahasa. Perkampungan suku Dani pertama kali ditemukan di lembah Baliem ratusan tahun yang lalu. Seorang peneliti dari Amerika, Richard Archold, sekitar tahun 1935 mengadakan kontak dengan suku Dani untuk yang pertama kalinya. Sebutan “Dani” sebenarnya diberikan untuk orang Moni (Moni berarti orang asing) yang bermukim di dataran tinggi Paniai. Kata moni ini selanjutnya berubah menjadi ndani untuk mereka yang tinggal di Baliem. Penduduk lembah Baliem sendiri menyebut diri mereka nut akuni pallimeke, yang berarti kami dari Baliem. Suku Dani merupakan petani yang terampil dan telah menggunakan kapak batu, alat pengikis, pisau yang terbuat dari tulang binatang, bambu, tombak kayu, dan tongkat untuk menggali.

Suku Dani tinggal dalam kelompok-kelompok yang masih memiliki hubungan kekerabatan dalam sebuah usilimo atau sili. Beberapa sili yang berdekatan biasanya memiliki kedekatan hubungan kekerabatan. Kelompok sili yang dibentuk oleh adanya hubungan darah dan atau atas dasar persatuan teritorial dan politik berkembang menjadi kampung. Sebuah kampung dipimpin oleh seorang kepala suku dengan didampingi seorang panglima perang. Kedudukan panglima perang dalam struktur kehidupan masyarakat Dani yang sangat penting menunjukkan tingginya tingkat kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai gangguan terhadap ketenteraman lingkungannya. Hal ini disebabkan karena mereka tinggal di daerah hutan dengan tingkat kerawanan yang tinggi. Gangguan tersebut bisa datang dari binatang buas, bencana alam, dan atau suku-suku lain.

Sebagian besar masyarakat suku Dani memeluk agama Kristen. Meskipun demikian, banyak diantara upacara-upacara adat masih bercorak budaya lama yang diturunkan oleh nenek moyang mereka, terutama masyarakat yang berada di tempat terpencil di daerah pegunungan. Suku Dani percaya terhadap rekwasi. Kebanyakan upacara keagamaan diiringi dengan nyanyian, tarian, dan persembahan terhadap nenek moyang.

Bencana Kekeringan

Pada bulan Desember 1986, bencana kelaparan melanda Kecamatan Kurima, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Bencana yang terjadi akibat kemiskinan dan tragedi kemarau panjang ini menyebabkan sedikitnya 169 korban tewas. Masyarakat terlalu menikmati buah pandan (kelapa hutan) yang menjadi makanan sampingan, sehingga tidak sempat menanam umbi untuk makanan pokok. Padahal tanpa menanam umbi-umbian mereka tidak bisa makan. Selain itu, kemarau panjang membuat lahan perkebunan di wilayah tersebut gagal panen. Kondisi itu masih diperparah lagi dengan turunya hujan deras yang mengakibatkan bencana longsor di beberapa kawasan perkebunan/ladang.

Belum lekang pula dari ingatan kejadian di tahun 1997. Keganasan alam menimpa penduduk Jayawijaya, dimana sebagian besar penduduknya yang tinggal di lereng-lereng pegunungan yang sulit dijangkau itu dilanda kekeringan panjang yang belum pernah dialami sebelumnya. Kemudian menyusul bencana kebakaran hutan yang semakin menambah penderitaan. Umbi-umbian penopang hidup sehari-hari mati dan tidak dapat tumbuh lagi. Sementara itu, tidak tersedia sumber pangan alternatif lainnya.

Kekeringan merupakan salah satu bencana alam yang dampak kerugiannya berlangsung pelan namun pasti, dan biasanya kerusakan yang ditimbulkan bukanlah kerusakan fisik. Pada dasarnya, kekeringan merupakan kondisi kekurangan air untuk mencukupi kebutuhan pokok. Kekeringan biasanya terjadi akibat kondisi cuaca yang menyimpang dari kondisi normal, yang terjadi di suatu wilayah tertentu. Penyimpangan tersebut dapat berupa kurangnya curah hujan dibandingkan pada kondisi normal. Berdasarkan penyebabnya, kekeringan di Jayawijaya dibagi menjadi: kekeringan meteorologis, hidrologis, pertanian, dan kekeringan sosial ekonomi.

Kekeringan meteorologis merupakan kekeringan yang semata-mata diakibatkan oleh watak iklim wilayah. Pada saat-saat tertentu, suatu wilayah mengalami kekurangan air karena curah hujan lebih kecil daripada nilai penguapan air. Wilayah tersebut biasanya selalu kekurangan air pada musim kemarau, sehingga masyarakat sudah terbiasa dan mampu menyesuaikan aktivitasnya dengan iklim setempat. Meskipun demikian, penyimpangan musim masih dapat terjadi. Musim kemarau berlangsung lebih panjang daripada biasanya, sehingga terjadilah bencana kekeringan.

Kekeringan hidrologis merupakan  gejala menurunnya cadangan air (debit) sungai, waduk, dan danau; serta menurunnya permukaan air tanah sebagai dampak kejadian kekeringan. Kekeringan jenis ini biasanya disebabkan oleh kekeringan meteorologis, khususnya di wilayah yang kawasan hutannya sempit dan atau mengalami kerusakan. Oleh karena itu, keberadaan dan kelestarian hutan perlu dipertahankan agar dapat menyimpan air yang cukup.

Kekeringan pertanian merupakan kekeringan yang berdampak pada pertumbuhan tanaman. Kekeringan muncul  karena kadar lengas tanah berada di bawah titik layu permanen atau istilahnya  tanaman telah mengalami cekaman air. Dampak dari ketiga jenis kekeringan tersebut adalah terjadinya kekeringan sosial ekonomi, yaitu saat pasokan dan permintaan barang dan jasa terganggu, juga menurunnya cadangan pangan yang menimbulkan kelaparan dan bahkan kematian. Laporan IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) berjudul “Climate Change Impacts, Adaptation and Vulnerability” yang dikeluarkan pada April 2007 menunjukkan adanya dampak perubahan iklim yang sudah dan yang mungkin terjadi di masa depan. Laporan tersebut dibuat menggunakan data yang jauh lebih banyak dibandingkan laporan serupa pada tahun 2001. Disimpulkan adanya “high confidence” yang berarti 80 persen kemungkinan untuk menyatakan bahwa perubahan suhu yang terjadi akhir-akhir ini telah berdampak kepada banyak sistem fisik dan biologis alam.

Khusus untuk wilayah Indonesia, laporan IPCC mengindikasikan bahwa hanya satu lokasi yang mengalami perubahan fisik alam, yaitu Papua. Berdasarkan data tahun 1970 – 2004, kenaikan rerata suhu tahunan di Indonesia mencapai 0,2 – 1 derajat Celcius. Dampaknya adalah menurunnya produksi pangan, yang berakibat lebih jauh meningkatkan risiko bencana kelaparan. Selain itu juga mengakibatkan peningkatan kasus gizi buruk dan diare, serta perubahan pola distribusi hewan dan serangga sebagai vektor penyakit. Pihak yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim adalah masyarakat miskin karena kemampuan beradaptasi mereka yang rendah sebagai akibat minimnya sumberdaya yang dimiliki. Selain itu, kehidupan mereka cenderung sangat bergantung kepada sumberdaya yang rentan terhadap kondisi iklim.

Perubahan iklim ternyata memiliki karakteristik jender. Pertama, perempuan mengalami dampak berbeda dan lebih buruk  akibat perubahan iklim akibat peran sosial, diskriminasi, dan kemiskinan. Kedua, perempuan tidak diwakili kepentingannya dalam pengambilan keputusan terkait dengan perubahan iklim, emisi gas rumah kaca, adaptasi, dan upaya mitigasi. Perempuan harus diikutsertakan bukan hanya karena memiliki perspektif dan keahlian berbeda yang dapat disumbangkan.

Pengurangan Risiko Bencana (PRB)

Berdasarkan hasil Konferensi Sedunia tentang Pengurangan Resiko Bencana (World Conference on Disaster Reduction) yang diselenggarakan pada tanggal 18-22 Januari 2005 di Kobe, Hyogo, Jepang; dan dalam rangka mengadopsi Kerangka Kerja Aksi 2005-2015 dengan tema ‘Membangun Ketahanan Bangsa dan Komunitas Terhadap Bencana’ memberikan kesempatan untuk menggalakkan suatu pendekatan yang strategis dan sistematis dalam meredam kerentanan dan risiko terhadap bahaya. Konferensi tersebut menekankan perlunya mengidentifikasi cara-cara untuk membangun ketahanan bangsa dan komunitas terhadap bencana.

Bencana dapat diredam secara berarti jika masyarakat mempunyai informasi yang cukup dan didorong pada budaya pencegahan dan ketahanan terhadap bencana, yang pada akhirnya memerlukan pencarian, pengumpulan, dan penyebaran pengetahuan dan informasi yang relevan tentang bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Berkaitan dengan jender diperlukan usaha-usaha, antara lain: memastikan kesetaran akses kesempatan memperoleh pelatihan dan pendidikan bagi perempuan dan konstituen yang rentan dan menggalakkan pelatihan tentang sensitivitas jender dan budaya sebagai bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan pelatihan tentang pengurangan risiko bencana. Suatu perspektif gender harus diintegrasikan ke dalam seluruh kebijakan, perencanaan dan proses-proses pengambilan keputusan tentang pengelolaan risiko bencana, termasuk yang terkait dengan penjajagan risiko, peringatan dini, pengelolaan informasi, pendidikan, dan pelatihan.

Pengarusutamaan Jender dalam PRB

Mengapa perempuan lebih rentan terhadap bencana? Elaine Enarson (2000) dalam tulisannya yang bejudul ”Gender and Natural Disasters” menyatakan: “… jender membentuk dunia sosial di dalamnya, dimana berbagai peristiwa alam terjadi.” Perempuan ‘dibuat’ menjadi lebih rentan terhadap bencana melalui peran sosial yang dibangun masyarakat. Perempuan memiliki lebih sedikit akses ke sumberdaya, misalnya: jaringan sosial dan pengaruh, transportasi, informasi, keterampilan (termasuk didalamnya melek huruf), kontrol sumberdaya alam dan ekonomi, mobilitas individu, jaminan tempat tinggal dan pekerjaan, bebas dari kekerasan, dan memegang kendali atas pengambilan keputusan. Padahal itu semua penting dalam siklus penanggulangan bencana. Perempuan juga menjadi korban pengelompokan jender terkait pekerjaan. Mereka terwakili dalam industri pertanian, wirausaha, dan sektor ekonomi informal; dengan upah kerja dibawah UMR, keamanan kerja yang terbatas, tidak mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan dan organisasi untuk menyuarakan aspirasinya. Sektor pertanian dan informal pada umumnya yang paling terkena dampak peristiwa bencana alam. Oleh karena itu, perempuan lebih dari mewakili satu di antara penduduk yang tidak memiliki pekerjaan setelah terjadi bencana.

Pengalaman di negara-negara lain membuktikan adanya hubungan positif yang kuat antara perhatian jender dan partisipasi kaum perempuan terhadap tingkat keberhasilan proyek dan kesinambungan pengelolaan air bersih untuk mengatasi bencana kekeringan. Kaum perempuan merupakan kolektor, pengangkut, pengguna, dan pengelola utama air untuk keperluan rumah tangga. Kaum perempuan juga menjadi promotor dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sanitasi di lingkungan rumah tangga dan masyarakat. Sangat disayangkan jika pandangan kaum perempuan tidak terwakili secara sistematis dalam lembaga pembuat keputusan. Proyek penyediaan air dan sanitasi seharusnya bisa memberikan kesempatan yang luas untuk mempersempit kesenjangan ini.

Fokus pada jender akan memberi manfaat yang lebih besar dari sekedar kemampuan program penyediaan air dan sanitasi yang baik, yang tercermin dalam beberapa aspek, yaitu: proses penyediaan yang lebih baik, pengoperasian dan pemeliharaan yang lebih baik, pengembalian biaya, dan kesadaran terhadap higiene. Adapaun manfaatnya adalah sebagai berikut.  Pertama, manfaat ekonomi di mana akses yang lebih baik pada sumber air akan memberikan waktu yang lebih banyak untuk melakukan aktivitas mendatangkan pendapatan, memenuhi kebutuhan anggota keluarga, serta memberikan kesejahteraan dan waktu luang untuk kesenangan kaum perempuan.  Kedua, manfaat kepada anak-anak di mana mereka tidak terikat pada pekerjaan mengumpulkan air yang menghabiskan waktu. Hal ini akan membuat anak-anak perempuan dapat mengikuti kegiatan sekolah kembali. Dampaknya akan terlihat antar-generasi. Ketiga, pemberdayaan terhadap kaum perempuan di mana keterlibatan dalam program penyediaan air dan sanitasi akan memberdayakan kaum perempuan. Terlebih lagi jika kegiatan tersebut dihubungkan dengan program yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan dan sumberdaya produktif seperti pengembangan usaha kecil dan menengah.

Petik Pelajaran dari Koragi dan Popugoba

Kampung Koragi dan Popugoba adalah dua diantara sekian banyak kampung yang pernah mengalami kekeringan dan kebakaran hutan di Kabupaten Jayawijaya. Kedua kampung ini secara geogafis terletak di daerah pegunungan. Kondisi tanah dan batuan umumnya terdiri dari batu kapur/gamping dan granit, sedangkan di sekeliling lembah merupakan campuran antara endapan lumpur, tanah liat, dan lempung. Kampung Koragi berada dalam wilayah Kecamatan Yalengga, sedangkan Kampung Popugoba berada di wilayah Kecamatan Asolokobal.

Pada musim kering tahun 1997-1998, Kampung koragi mengalami kegagalan panen, padang rumput terbakar, mata air mengecil dan banyak diantaranya yang berhenti mengalir. Warga yang kelaparan terpaksa menjual babi untuk membeli makanan. Beberapa keluarga harus mengungsi untuk menghindari kebakaran lahan di sekitar tempat tinggalnya. Kekeringan di Popugoba menyebabkan kurang lebih 20 orang meninggal karena kelaparan. Binatang peliharaan, seperti: babi, ayam, dan anjing mati karena tidak ada makanan. Kaum perempuan harus mengambil air minum dari Sungai Baliem yang berjarak 10 km menuruni gunung dengan berjalan kaki selama 3 – 4 jam.

Tanaman pertanian di Kampung Koragi dan Popugoba antara lain: ubi jalar, keladi, jagung, kedelai, wortel, cabai, mentimun, kol, sawi, buncis, kacang tanah, kacang panjang, tebu, jahe, dan bayam. Tanaman ubi jalar ditanam bersama tanaman pertanian lainnya dengan sistem tumpang sari di pematang atau bedeng. Sementara itu, tanaman perkebunan yang ditanam adalah kopi, mangga, pepaya, alpukat, markisa, dan jeruk. Tidak semua hasil tanaman pertanian dan perkebunan dikonsumsi oleh keluarga. Ubi jalar, keladi, dan sayur-sayuran adalah jenis tanaman yang dikonsumsi keluarga sehari-hari. Sebagian hasil kebun buah dipisahkan untuk dikonsumsi sendiri maupun disimpan sebagai persediaan di musim kering, sedangkan lainnya dijual atau ditukar dengan kebutuhan rumah tangga. Sebagai hasil upaya tanggap bencana yang mereka lakukan, perempuan suku Dani juga sedang dalam proses mengembangkan keterampilan baru, yaitu mengelola sumberdaya alam dan pertanian dalam lingkungan yang sesuai.

Apabila ladang sudah siap ditanami, maka kaum perempuanlah yang menanam bibit tanaman, seperti:  hipere (ubi) dan talas. Selanjutnya perempuan pula yang memelihara tanaman di ladang hingga dapat dipetik hasilnya. Saat ini, sayur mayur mulai banyak ditanam di ladang. Hasilnya sebagian dijual ke pasar. Pada awalnya, kegiatan ini tidak berorientasi pada keuntungan ekonomis, melainkan untuk kepentingan sosialisasi saja. Biasanya hasil ladang ditukar dengan babi. Suku Dani adalah masyarakat subsisten yang menggantungkan kehidupannya pada kekayaan yang diberikan alam sekitarnya. Kegiatan jual-beli hasil ladang merupakan kegiatan baru bagi masyarakat Dani.

Tidak ada hasil sungai yang diambil untuk dijual. Jika mendapat ikan atau udang dari sungai kecil di dekat kampung hanya untuk dikonsumsi sendiri. Hasil hutan di sekitar kampung yang biasa diambil untuk dijual adalah daun paku, kayu bakar, kelapa hutan, dan madu. Semua orang memiliki akses yang sama ke hutan. Orang yang paling sering ke hutan dan ke sungai adalah laki-laki, sedangkan perempuan bekerja di lahan pertanian (kebun ubi). Kedua kampung juga memiliki peraturan adat yang dimaksudkan untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Masyarakat Kampung Koragi dan kampung Popugoba belum ada koperasi atau bank. Bila ada kebutuhan, penduduk kampung biasanya meminjam uang dari gereja setempat. Seluruh keluarga memiliki akses yang sama untuk meminjam uang di gereja. Uang pinjaman biasanya dikenakan bunga dan memiliki batas waktu pengembalian. Selain gereja, pihak lain yang berperan dalam memberikan pinjaman uang adalah teman dan sanak famili. Uang pinjaman dari teman dan atau sanak famili ini biasanya tidak dikenakan bunga dan batas waktu pengembalian berdasarkan kesepakatan. Sebagian besar penduduk kampung belum mengenal kebiasaan menabung di bank. Hanya beberapa keluarga saja yang sudah memiliki tabungan di bank. Hampir semua penduduk kampung lebih sering menyimpan kelebihan uangnya untuk membeli anak babi atau ayam agar bisa dipelihara dan dijual kembali.

Berbagai cara dilakukan warga kampung untuk mencegah dan mengatasi kekurangan makanan akibat bencana kekeringan, yaitu: (i) menghalangi meluasnya api ke pemukiman dan kebun dengan membuat parit pembatas; (ii) mencari sisa ubi di kebun yang belum mengering untuk dimakan karena biasanya ubi yang ditanam diantara bebatuan yang agak lembab belum mengering; (iii) memakan pisang sebagai pengganti ubi jalar dan keladi; (iv) meminta makanan dari sanak famili di kampung lain yang tidak terkena bencana; (v) menjual ternak untuk membeli makanan di pasar; (vi) menukar ternak dengan makanan dari kampung tetangga.

Bencana kekeringan dan kebakaran hutan/lahan mempengaruhi pendapatan keluarga. Beberapa cara yang dilakukan penduduk kampung, yaitu: (i) hanya mengambil kayu, madu, dan daun paku (untuk sayur) di area yang tidak kering untuk kemudian dijual; (ii) menjual ternak sebelum mati kekurangan makanan karena tidak mampu lagi memberi makanan; (iii) melapor ke kepala kampung mengenai bencana yang terjadi.

Ada beberapa cara yang dilakukan oleh kaum perempuan di Desa Popugoba dan Koragi untuk mengurangi pengeluaran. Pertama,  mengurangi bahkan menghentikan pembelian gula, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, penyedap rasa, teh, dan kopi; kecuali garam dan minyak tanah. Kedua, mengurangi besarnya sumbangan keluarga (biasanya berupa uang atau barang) untuk acara budaya dan acara keagamaan di kampung. Ketiga, mengurangi besarnya sumbangan untuk sanak saudara yang meminta sumbangan. Keempat, mengurangi pengeluaran untuk rokok dan sirih pinang.

Ketiadaan akses jalan –yang ada hanyalah jalan setapak– membuat hubungan perekonomian dari kampung dan sebaliknya tidak lancar. Penduduk kampung kesulitan membawa hasil tanaman atau ternak yang akan dijual ke pasar dalam jumlah banyak. Demikian juga sebaliknya, ketika membawa barang-barang dari kota ke kampung. Hasil panen yang mudah rusak dan tidak bisa dijual ke pasar dengan segera sangatlah mengurangi pendapatan keluarga. Pasar yang terdekat dengan kampung Popugoba adalah Pasar Misi, yang harus ditempuh dengan berjalan kaki menuruni gunung selama 1,5 jam hingga tiba di kampung Maima. Kemudian berjalan kaki lagi sekitar 15 menit untuk sampai di jalan raya, dimana angkutan umum (mobil) menuju ke kota Wamena melintas.

Beberapa hal penting juga penulis temukan ketika mempelajari pengetahuan dan budaya perempuan suku Dani mengenali kejadian alam. Orang Dani menentukan datangnya musim panas dan musim hujan dengan melihat posisi matahari pada waktu terbit. Apabila matahari terbit diufuk timur dan posisinya condong ke utara maka itu memberi tanda musim kering/panas mulai tiba. Apabila posisi matahari pada waktu terbit apabila condong ke selatan maka itu pertanda musim basah/hujan. Mereka tidak mengenal sistem perhitungan ataupun angka-angka untuk menentukan posisi lintang dan bujur. Jika di pagi hingga matahari naik sepenggalah nampak awan tipis di Puncak Trikora, maka pertanda musim kering tiba. Pada musim kemarau memang jarang sekali terdapat awan rendah, seperti: Stratus, Stratocumulus, maupun Nimbostratus. Pembelajaran bagi kami bahwa dimanapun mereka tinggal, mampu beradaptasi dengan lingkungan alam. Keselarasan dan keseimbangan dengan alam benar-benar dipahami dengan baik.

Bagi orang Papua, noken merupakan simbol perdamaian dan juga kesuburan bagi masyarakat di tanah Papua. Nama sejenis kantong ini boleh berbeda sesuai dengan suku masing-masing tapi penggunaan dan manfaatnya pasti sama, yaitu untuk menampung atau menyimpan hasil bumi, seperti: petatas, ubi, dan keladi. Bahkan ada beberapa suku di Papua yang menggunakan noken untuk menggendong bayi mereka dan juga anak-anak babi. Orang Dani mengenalnya dengan nama “su”. Noken memiliki konsep biologi (serat yang diambil dari pohon dan daun tikar), geografi (kekayaan alam yang bisa dijadikan apa saja), teknologi (berupaya membuat wadah untuk mengangkut), etnografi (fokus pada suatu benda atau kegiatan budaya), hingga filosofi (harus ditransfer kepada anak-anak muda supaya mempertahankan budaya nenek moyang) yang terkait satu sama lainnya. Diperlukan keterampilan khusus untuk membuat noken dan hanya diperbolehkan bagi kaum perempuan. Noken merupakan simbol penting bagi kesuburan pertanian. Jika dilihat sepintas, ukurannya memang kecil namun dapat menyimpan berbagai macam barang, termasuk anak babi. Noken juga merupakan sumber kesuburan kandungan seorang perempuan. Jika memiliki noken yang bagus, sudah tentu akan melahirkan anak-anak yang sehat. Seorang perempuan yang tidak tahu membuat noken dianggap belum dewasa, mandiri, mampu bekerja, dan layak untuk menikah.

Penutup

Perempuan suku Dani memiliki kearifan lokal untuk mengatasi bencana kekeringan dengan praktek-praktek terbaik, yaitu: (i) mengelola ekosistem secara berkelanjutan melalui perencanaan penggunaan lahan yang lebih baik; (ii) mengembangkan ketahanan pangan untuk memastikan ketahanan keluarga dan komunitas terhadap bencana kekeringan; dan (iii) memiliki sistem peringatan dini yang berbasis masyarakat, terutama sistem-sistem yang mudah dipahami dengan pranata mangsa.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.