jump to navigation

Geografi, Geopolitik, dan Geoekonomi December 28, 2013

Posted by Juniawan Priyono in Geopolitik.
add a comment

Dalam kolom Sambung Rasa di Harian Suara Merdeka (Jumat, 18/10/2013), seorang warga Semarang bertanya, “Kalau melihat masyarakat Jawa Tengah, apa keunikannya?” Menanggapi pertanyaan tersebut, Pak Ganjar Pranowo menuliskan bahwa Jawa Tengah itu bukan unik, tapi luar biasa. Wong pinter di Indonesia sebagian besar berasal dari provinsi ini. Artinya sumber daya manusianya bagus sekali. Dari sisi geografis, Jawa Tengah itu tengahnya Jawa. Beliau menginginkan Jawa Tengah tidak sekadar menjadi tengahnya Jawa, tetapi juga tengahnya Indonesia dan bahkan tengahnya dunia. Memandang Jawa Tengah tidak hanya dari 35 kabupaten/kota, tetapi geopolitik yang strategis sehingga dapat menjadi penyokong Indonesia. Potensi yang dimiliki luar biasa. Untuk mengelola itu semua, kualitas SDM (harus) semakin ditingkatkan.

Satu hal yang sangat menarik, Pak Gubernur mengangkat isu geopolitik Jawa Tengah. Geopolitik adalah tentang perspektif, tentang bagaimana seseorang memandang dunia. Pak Gubernur memandang betapa strategisnya posisi Jawa Tengah, betapa luar biasanya sumber daya alam dan manusia provinsi ini. Beliau sangat yakin, dengan kreasi dan inovasi terus-menerus, perkembangan Jawa Tengah akan luar biasa.

Geografi dan Politik

Semua disiplin ilmu sosial pada dasarnya terkait dengan masalah “organisasi manusia”—cara di mana manusia dalam masyarakat mengorganisir diri dan lingkungannya untuk tujuan tertentu. Namun, konsep organisasi manusia merupakan sesuatu yang kompleks. Setidaknya memiliki empat dimensi: ekonomi, sosial, politik, dan spasial. Dimensi ekonomi mendefinisikan lingkup umum dari studi ekonomi; dimensi sosial adalah fokus khusus dari ilmu perilaku seperti sosiologi, antropologi, dan psikologi sosial; dan dimensi politik adalah domain khusus ilmu politik. Dimensi keempat, spasial adalah concern khusus dari geografi.

Sebelum tahun 1940-an, para ahli terfokus pada pandangan terdahulu bahwa geografi berpengaruh pada politik. Kita mengenal geografi politik sebagai subdisiplin ilmu geografi manusia kontemporer. Geopolitik sendiri merupakan cabang eksis geografi politik, yang menganalisis cara di mana negara berhubungan satu sama lain untuk membentuk kelompok-kelompok kepentingan yang koheren dalam dunia yang semakin global. Menurut sejarah, istilah geopolitik diciptakan oleh ilmuwan Swedia, Rudolf  Kjellen (1864-1933).

Pengetahuan geografi sangat penting untuk analisis geopolitik. Geografi merupakan faktor yang paling mendasar dalam politik internasional karena menjadi sesuatu yang permanen. Geografi suatu negara—posisinya dalam suatu wilayah geografis dan dunia secara keseluruhan—memberikan peluang untuk dan memberlakukan pembatasan kepada negara tersebut. Untuk alasan itulah, geografi juga merupakan kondisi perspektif para pemimpin negara atau penguasa, dan dengan demikian mempengaruhi pengambilan keputusan dalam hal kebijakan luar negeri mereka.

Sepanjang sejarah, geografi telah mempengaruhi orientasi geopolitik negara-negara dalam mengarahkan kekuatannya, baik darat maupun laut. Lokasi berupa pulau (insular) kemungkinan besar akan mengarahkan kekuatan negaranya ke laut, sementara lokasi benua (continental) kemungkinan akan berorientasi daratan. Orientasi lautan atau daratan suatu negara tidak selalu absolut. Sebuah negara yang berorientasi daratan mungkin saja memproyeksikan kekuatan di lautan, dan sebaliknya. Sebagaimana Ratu Wilhelmina dari Jerman berusaha untuk menantang kekuatan laut Inggris di awal 1900-an sehingga terjadi konflik.

Ukuran suatu negara merupakan faktor penting agar bisa bermain dalam politik internasional. Tetapi ukuran saja tidak cukup untuk menjamin signifikansi geopolitik. Brasil, Argentina, dan Australia adalah negara-negara besar yang tidak memainkan peran penting dalam politik dunia. Sementara negara-negara yang lebih kecil seperti Inggris dan Jepang telah mengendalikan kekuatan dunia.

Posisi geografis—di mana suatu negara terletak relatif terhadap negara lain—lebih penting daripada ukuran. Menurut Francis Sempa (2002) dalam Geopolitics: from the Cold War to the 21st Century, studi tentang sejarah dunia menunjukkan bahwa negara-negara yang terletak seluruhnya atau sebagian besar di belahan bumi utara memiliki dampak besar terhadap politik dunia. Hingga abad ke-20, politik dunia didominasi oleh negara-negara yang terletak di Eurasia, pulau-pulau lepas pantai, dan Afrika—khususnya sebelah utara gurun Sahara. Selama berabad-abad, belahan bumi Barat dan Selatan tidak lebih dari obyek kekuatan kolonial Eurasia. Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara di belahan Barat yang mampu berperan dalam politik global.

Faktor lain yang mempengaruhi kemampuan suatu negara untuk memainkan peran penting di panggung dunia yaitu jumlah penduduk, ekonomi, teknologi, kekuatan militer, dan ciri pemerintahan. Namun, faktor-faktor tersebut merupakan subjek yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Sementara, geografi adalah konstan, meskipun dampaknya bisa berubah. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan dapat mengubah pengaruh jarak, topografi, dan iklim.

Geoekonomi

Dalam tata dunia baru masa kini, spesifikasi hubungan pasca-Perang Dingin antara geografi, kekuatan, dan tatanan dunia bervariasi sebagai khayalan geopolitik bersaing satu sama lain untuk membatasi “geopolitik baru”. Gearóid Ó Tuathail (1998) menuliskan dalam Thinking Critically About Geopolitics bahwa bagi sebagian orang, berakhirnya Perang Dingin telah memungkinkan munculnya tatanan geopolitik baru yang didominasi oleh pertanyaan dan isu-isu geoekonomi. Sebuah dunia di mana globalisasi kegiatan ekonomi dan arus perdagangan global, investasi, uang, dan imaji memperbaharui negara, kedaulatan, dan struktur geografis planet ini.

Klaus Solberg Søilen (2012) mendefinisikan geoekonomi sebagai studi tentang aspek keruangan, budaya, dan strategis sumber daya; dengan tujuan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Geoekonomi merupakan kelanjutan dari logika pikir geopolitik yang diterapkan pada era globalisasi. Studi ini sangat relevan dalam konteks entitas strategis yang lebih besar, seperti negara dan perusahaan multinasional, yang terus-menerus menghadapi persoalan persaingan global.

Disiplin geoekonomi berbeda dengan geopolitik dalam dua hal mendasar. Pertama, berkenaan dengan topik, terutama tidak berkaitan dengan kegiatan politik dan militer, tetapi dengan kegiatan ekonomi. Kedua, berkenaan dengan pelaku. Kegiatan terutama tidak dilakukan oleh individu yang mewakili negara-bangsa, tetapi oleh pekerja organisasi sektor swasta, yang terutama sekali loyal kepada pemilik organisasi tersebut. Geoekonomi, seperti geopolitik, dipelajari pertama-tama dengan pemikiran kepentingan negara-bangsa, atau dari perspektif makro. Hal ini membuatnya lebih kompleks daripada studi geopolitik, di mana negara itu sendiri adalah pelaku utamanya.

Teringat ide brilian Gubernur Sulawesi Utara, Sinyo Harry Sarundajang (SHS), yang dituangkan dalam buku—bersumber dari disertasinya—Geostrategi Sulawesi Utara Menuju Pintu Gerbang Indonesia di Asia Pasifik. Dalam pemikirannya, upaya membangun Sulawesi Utara sebagai salah satu Pintu Gerbang Indonesia di kawasan Asia Pasifik melalui keunggulan geostrateginya tidak dapat dilepaskan dari pembangunan NKRI secara keseluruhan. Menjadikan Sulawesi Utara sebagai Pintu Gerbang Indonesia di kawasan Asia Pasifik, tidak semata-mata hanya untuk kepentingan dan kemajuan Sulawesi Utara. Akan tetapi secara sinergis-interkoneksis sekaligus menarik dan mendorong kemajuan KTI yang cenderung mengalami ketertinggalan, serta dalam rangka memperkuat daya saing nasional dan keutuhan NKRI sebagai suatu negara kepulauan.

Berdasarkan perspektif tersebut, SHS menyusun rencana dan program strategis pembangunan ekonomi yang saling terkoneksi dan terintegrasi. Jika menelusuri konsepsi strategi, kluster, daya saing, ketahanan lokal (local resilience), pola angsa terbang (flying geese), rantai nilai global (global value chain), dan road-map yang dituliskan; strategi pembangunan Provinsi Sulawesi Utara yang diwacanakan SHS merupakan contoh penerapan geoekonomi.

Menilik cara pandangnya, Pak Ganjar Pranowo sudah pasti memiliki data/informasi potensi sumber daya alam unggulan, potensi perdagangan, daya dukung infrastruktur, kemampuan SDM, dan tata kelola pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Kemudian apa keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitifnya. Saatnya memancangkan strategi membangun ketahanan lokal, mengembangkan sektor unggulan, dan meningkatkan daya saing daerah berbasis geoekonomi (bukan geopolitik). Inilah yang akan mempengaruhi kemampuan Jawa Tengah untuk memainkan peran penting di panggung nasional, kawasan, dan dunia.

Proteksi Kebakaran Bangunan Gedung December 28, 2013

Posted by Juniawan Priyono in Bencana.
add a comment

Pada tanggal 8 Oktober kemarin, terjadi kebakaran di lantai 5 Gedung Pertamina Tower, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Kebakaran dipicu oleh korsleting listrik di ruang komputer. Empat hari kemudian, terjadi peristiwa yang sama. Kali ini menghanguskan lantai 11 Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Jakarta.

Bekerja pada lingkungan kelistrikan memang sangat rawan terhadap bahaya kebakaran, baik karena listrik statis maupun listrik dinamis. Kebakaran listrik sebenarnya tidak perlu terjadi jika persyaratan pemasangan dan keamanannya terpenuhi. Pada sistem jaringan lama, untuk sampai pada pemakai dipergunakan sistem pengaman bertingkat. Kemungkinan kebakaran sebagai akibat timbulnya panas yang berlebih sangat kecil. Kebakaran terjadi karena tindakan para pemakai daya listrik yang tidak paham tentang bahaya listrik. Sebagai contoh, diameter kawat listrik yang dipakai tidak sesuai dengan besaran arus yang melewatinya, menyebabkan panas yang berlebih pada penghantar hingga meleleh. Timbullah hubungan singkat disertai bunga api yang mengakibatkan kebakaran.

Berbeda dengan pentahapan penanggulangan bencana secara umum yaitu pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi; proteksi kebakaran hanya mengenal pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Pencegahan ditujukan untuk mengantisipasi sebelum terjadi kebakaran, sedangkan penanggulangan untuk mengantisipasi sesaat kebakaran dan bencana terjadi. Sistem proteksi kebakaran juga memiliki aturan tersendiri. Andai terjadi peristiwa kebakaran hingga menyebabkan korban jiwa dan kerugian harta benda, (boleh jadi) UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana tidak berlaku. Bencana kebakaran tidak disebutkan sebagai salah satu jenis bencana. Dalam Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2010-2012 pun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengindentifikasi 15 jenis ancaman/bahaya, tanpa kebakaran (bangunan gedung). Kejadian kebakaran disebutkan dalam dokumen Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2010-2014 sebagai dampak kegagalan teknologi akibat kesalahan desain, pengoperasian atau kelalaian manusia dalam menggunakan teknologi. Artinya terdapat ketidakjelasan dan ketidakkonsistenan dalam penyebutan jenis bencana dalam UU PB maupun dokumen terbitan BNPB.

Berpijak dari masalah tersebut, membincangkan proteksi kebakaran bangunan gedung, kita kembalikan kepada aturan yang lebih spesifik, yaitu UU 28/2002 tentang Bangunan Gedung. Ditambah aturan pelaksana dan teknisnya: PP 36/2005, Permen PU 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis IMB Gedung, Permen PU 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, Permen PU 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran, dan Permen PU 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Kemudian untuk Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana Kebakaran mengacu ke Permendagri 62/2008.

Proteksi Pasif dan Aktif

Berdasarkan PP 36/2005, fungsi bangunan gedung diklasifikasikan berdasarkan tingkat kompleksitas, permanensi, risiko kebakaran, zonasi gempa, lokasi, ketinggian, dan/atau kepemilikan. Klasifikasi bangunan gedung berdasarkan tingkat risiko kebakaran dibedakan menjadi berisiko tinggi, sedang, dan rendah. Dalam ranah proteksi kebakaran, risiko terbagi menjadi dua: yang dapat dikendalikan (controlable risk) dan yang tidak dapat dikendalikan (uncontrolable risk). Risiko kebakaran sendiri merupakan risiko murni yang dapat dikendalikan.

Proteksi kebakaran terkait erat dengan persyaratan teknis bangunan gedung yakni persyaratan keandalan bangunan gedung. Khususnya persyaratan keselamatan berupa kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan bahaya petir.

Setiap bangunan gedung—kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana—harus dilindungi terhadap bahaya kebakaran dengan sistem proteksi pasif dan aktif. Sistem proteksi kebakaran pasif dibentuk melalui pengaturan penggunaan bahan dan komponen struktur bangunan, kompartemenisasi atau pemisahan bangunan berdasarkan tingkat ketahanan terhadap api, serta perlindungan terhadap bukaan. Sementara sistem proteksi kebakaran aktif terdiri dari sistem pendeteksian kebakaran manual/otomatis, sistem pemadam kebakaran berbasis air (springkler, pipa tegak, slang kebakaran), serta sistem pemadam kebakaran berbasis bahan kimia (APAR).

Setiap bangunan gedung dengan ketinggian di atas lima lantai harus menyediakan sarana hubungan vertikal berupa lift dan lift kebakaran. Lift kebakaran dapat berupa lift khusus kebakaran atau lift penumpang biasa atau lift barang yang dapat diatur pengoperasiannya sehingga dalam keadaan darurat dapat digunakan secara  khusus oleh petugas pemadam kebakaran.

Setiap bangunan gedung juga harus menyediakan sarana evakuasi berupa sistem peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat, dan jalur evakuasi yang dapat menjamin kemudahan pengguna apabila terjadi bencana atau keadaan darurat. Penyediaan sarana evakuasi disesuaikan dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung, jumlah dan kondisi pengguna bangunan gedung, serta jarak pencapaian ke tempat yang aman. Sarana pintu keluar darurat dan jalur evakuasi harus dilengkapi dengan tanda arah yang mudah dibaca dan jelas. Setiap bangunan gedung harus memiliki manajemen penanggulangan bencana.

Pemilik, pengelola, dan/atau penghuni bangunan gedung bertanggung jawab untuk memenuhi Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Apabila bangunan dianggap tidak aman oleh Otoritas Berwenang Setempat (OBS), maka pemilik/pengelola/penghuni harus memperbaikinya dengan melakukan rehabilitasi, pembongkaran, atau tindakan lainnya yang disetujui OBS. Pemilik/pengelola/penghuni bangunan harus menyimpan catatan pemeliharaan/ pemeriksaan/pengujian sistem proteksi kebakaran, sistem alarm kebakaran, sistem pengendalian asap, evakuasi darurat dan latihan relokasi, perencanaan darurat, sumber daya darurat, lift, serta peralatan lain. Pemilik juga harus menyediakan denah lantai untuk Instansi Pemadam Kebakaran (IPK).

Pemilik, pengelola, dan/atau pengguna yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi. Mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara/tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, penghentian pemanfaatan bangunan gedung, pembekuan/pencabutan IMB dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung, atau perintah pembongkaran bangunan gedung.

Peran Pemda

Pemerintah daerah memiliki peran krusial. Pertama; menyusun Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) yang merupakan segala hal berkaitan dengan perencanaan sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan, dan bangunan. RISPK disusun oleh bupati/walikota atas dasar rekomendasi teknis dari IPK dan ditetapkan dalam bentuk peraturan kepala daerah. Memiliki RISPK juga menjadi penambah nilai ekonomis suatu daerah. Kedua; menetapkan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung. Ketiga; membuat aturan pelaksana persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan dalam bentuk perda berpedoman pada Permen PU 26/PRT/M/2008. Keempat; melakukan pemeriksaan keandalan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan. Pemeriksaan menjadi bagian dari proses penerbitan SLF bangunan gedung. Kelima; merencanakan program pencegahan kebakaran di lingkungan bangunan dalam wujud Manajemen Penanggulangan Kebakaran (MPK) lingkungan bangunan. Kegiatannya antara lain: audit keselamatan kebakaran lingkungan, penyusunan dan penetapan organisasi, penyiapan SDM, penyiapan SOP koordinasi antarinstansi, dan pelatihan penanggulangan kebakaran (fire drill). Keenam; melakukan pengawasan dan pengendalian semenjak perencanaan pembangunan hingga pascakebakaran pada suatu bangunan gedung dan lingkungannya. Mencegah kebakaran lebih baik daripada menanggulangi.

Indonesia in den Pacific November 5, 2013

Posted by Juniawan Priyono in Geopolitik.
add a comment

Hari ini, tanggal 5 November, tepat 123 tahun kelahiran Gerungan Saul Samuel Jacob Ratu Langie (1890-1949). Pahlawan nasional asal Minahasa, yang di dunia pergerakan dikenal dengan Sam Ratulangi. Pribumi pertama peraih gelar Doktor dari Universitas Zürich, Swiss pada tahun 1919. Sam seorang aktivis, pernah menjadi ketua Indische Vereniging. Meskipun namanya sangat familier, namun tidak demikian dengan pemikiran besarnya. Sangat disayangkan!

Dalam buku Democratic Ideals and Reality yang ditulis tidak lama setelah Perang Dunia I dan masih dipengaruhi suasana perundingan damai Versailles, Halford Mackinder membuat rekomendasi stratejik secara eksplisit bagi para pemimpin politik yang menang perang. Siapa yang menguasai Eropa Timur memimpin daerah jantung (Heartland). Siapa yang menguasai daerah jantung memimpin pulau dunia (World-Island). Siapa yang menguasai pulau dunia memimpin dunia.

Alfred Mahan (1840–1914) menuliskan tentang pentingnya geografi fisik—wilayah luas dan kenampakan fisikal terkait dengan lautan—bagi pengembangan kekuatan laut untuk perluasan negara dalam kajiannya The Influence of Seapower Upon History (1890). Dalam bukunya yang lain The Problem of Asia (1900), Mahan membagi Asia ke dalam tiga wilayah berdasarkan letak lintang, ciri iklim, dan dominasi kekuatan laut/daratan.

Masih ada beberapa tokoh geopolitik lain dengan pemikiran besarnya. Nicholas Spykman, geograf dari Amerika dengan Rimland Theory; Henry Kissinger dengan Polarity of the International System; Zbigniew Brzezinski dalam bukunya yang terkenal The Grand Chessboard mengangkat Eurasia as four Regions. Kita memiliki Sam Ratulangi dengan pemikirannya Indonesia in den Pacific. Kernproblemen van den Aziatischen Pacific.

Buku yang diterbitkan pada Juni 1937—dialihbahasakan oleh Prof. Poeradisastra dan diterbitkan kembali dengan judul Indonesia di Pasifik. Analisa Masalah-Masalah Pokok Asia Pasifik (1982)—dibuka dengan paragraf berikut.

“Pada saat ini diketahui oleh hampir setiap orang, bahwa di Pasifik telah terbentuk sebuah kawasan politik tersendiri. Kawasan itu mengesampingkan, malah melebihi arti dunia lama Samudra Atlantik. …”

Menurut Sam, semua itu didahului oleh suatu proses pertumbuhan kekuasaan yang kuat pengaruhnya yakni perubahan nisbah modal internasional akibat PD I. Perubahan inilah yang telah menggeser kawasan Pasifik pada rencana pertama. Sebelum PD I, Samudra Atlantik dianggap lautan dunia yang dipersengketakan bagi hegemoni ketatanegaraan dan ekonomi.

PD I telah mengakibatkan perpindahan modal secara hebat. Amerika dan Jepang bukan lagi negara yang untuk keperluan uang di bidang pemerintahan maupun swasta harus mendatangi pasar uang Eropa. Selama dan karena PD I, keduanya telah menjadi negara kreditur berkat perkembangan industrinya. Inilah (sekarang) Kawasan Pasifik. Landasan kawasan ini adalah New York – Tokyo yang dihubungkan ke Nanking dan Kanton, dan meliputi seluruh Lautan Teduh yang sama sekali tak teduh-tenang lagi. Tetapi lautan ini senantiasa membuncah gemuruh karena datang dan perginya kapal-kapal niaga semua bangsa (negara) maritim, dan latihan perang armada AL Amerika, Inggris, Jepang, dan Perancis yang simpang-siur mengitari sudut barat-daya Pasifik.

Sam Ratulangi membagi kekuasaan di Asia Pasifik ke dalam empat perserangkaian: barat, timur, utara, dan selatan yang memiliki kepentingan-kepentingan di dunia. Dari selatan berdesakan tiga kepentingan masuk ke Pasifik: kepentingan Inggris, Perancis, dan Belanda. Gerbang masuk secara geografis adalah Indonesia, secara nonfisik adalah sistem kolonial. Perserangkaian Timur terbentuk oleh kepentingan Amerika. Kepentingan modal Amerika ditanam di Asia Timur. Di pihak lain, penetrasi Asia—oleh orang-orang Jepang dan Tiongkok—menjadi masalah yang penting bagi Amerika Utara dan Selatan. Perserangkaian Barat mencakup Jepang, Tiongkok, Siam, Mancukuo, dan kelak Filipina; di mana Jepang menjadi pemegang peranan. Perserangkaian ini sekaligus merupakan obyek dan subyek, terlibat secara aktif dan pasif dalam masalah Pasifik. Berpaling ke perserangkaian sebelah utara, Tsar Rusia menghendaki sebuah pelabuhan yang bebas es di Lautan Teduh dan mendesak ke selatan.

Pasifik telah menciptakan sebuah kawasan ekonomi-politik tersendiri, dengan masalahnya sendiri, yang basis dasarnya adalah Amerika dan Jepang. Bagi Asia Pasifik secara keseluruhan dapatlah disusun bagan bahwa utara bersifat industri dan secara internasional aktif, selatan bersifat pertanian dan secara internasional pasif.

Menurut Sam, arti Indonesia bagi Pasifik dan bagi ekonomi dunia pada umumnya mengandung tiga hal yang bersifat pasif. Pertama, sebagai negeri konsumen. Kedua, negeri sumber bahan mentah. Ketiga, sebagai negeri tempat penanaman modal. Negeri ini mempunyai ciri yang khas: (a) secara geografis ekonomi karena letaknya di tengah-tengah kawasan konsumsi dan produksi yang berarti bagi ekonomi dunia, Indonesia menduduki suatu posisi penentu di dalam lalu lintas ekonomi dunia; (b) secara geo-ekonomi karena tanahnya yang mengandung kekayaan bahan-bahan mentah mineral serta permukaan tanahnya yang dapat menghasilkan bahan-bahan mentah pertanian untuk ekonomi dunia; (c) secara ekonomi sosial oleh karena penduduknya yang giat bekerja sekalipun dengan suatu tingkat hidup yang rendah; massa yang enam puluh juta jiwa merupakan kelompok konsumen hasil industri yang setiap tahunnya beratus-ratus juta gulden; (d) secara iklim yakni suatu iklim tropis yang lunak dengan musim yang teratur; (e) secara keuangan dengan tiadanya modal nasional dalam negeri serta suatu kehampaan industri. Semua itu menarik perhatian dan kegiatan modal luar negeri. Akan tetapi di atas segala-galanya, negeri dan rakyatnya merupakan unsur pasif di dalam perhatian dan kegiatan internasional.

Sinyo Harry Sarundajang (2011) dalam bukunya Geostrategi Sulawesi Utara Menuju Pintu Gerbang Indonesia di Asia Pasifik menyatakan bahwa sesungguhnya apa yang dituliskan Sam Ratulangi—mengenai akan datang saatnya era kebangkitan Pasifik, yang ditandai munculnya negara-negara di kawasan Asia Pasifik sebagai kekuatan ekonomi-politik global—sudah tampak. Kawasan Asia pun kini tampak semakin menonjol. Negara-negara Asia anggota G-20 memiliki peran yang lebih besar dalam menyelamatkan dan membentuk kembali sistem perekonomian global, menggeser dominasi AS dan Eropa Barat. Khusus ASEAN, wilayah ini dipandang sebagai salah satu kawasan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Asia. Meskipun secara umum perekonomian dan pertumbuhan ekonomi kawasan Pasifik terus meningkat, pertumbuhan ekonomi Indonesia belum setara dengan rerata pertumbuhan negara lain di kawasan ini. Indonesia belum mampu memanfaatkan dinamika kemajuan ekonomi kawasan Pasifik sebagaimana prediksi Sam Ratulangi.

Pandangan Mackinder tentang interaksi kekuatan besar merupakan realita abad ke-19; dan jika tatanan politik dunia statis maka akan tetap berlaku hingga hari ini. Namun demikian, seperti halnya usaha keras manusia, hubungan internasional mengalami perkembangan. Seratus tahun kemudian, pandangan dunia sudah meloncat jauh, seusang pengutamaan perang. Berbeda dengan pandangan Sam Ratulangi yang terasa masih tetap aktual hingga saat ini. Menunjukkan dirinya sebagai seorang pasifis dengan kemampuan menatap masa depan (futuristis). Bangsa Indonesia akan selalu mengenangmu, Om Sam.

Dari Sam Ratulangi ke Sinyo Sarundajang November 5, 2013

Posted by Juniawan Priyono in Geopolitik.
add a comment

Keduanya memiliki banyak kesamaan. Sama-sama berasal dari Sulawesi Utara. Sam menjabat gubernur Sulawesi setelah negara Indonesia terbentuk. Sinyo empat kali menduduki posisi tertinggi di tingkat provinsi, dua kali menjabat (PJ) gubernur di Maluku Utara dan Maluku, serta dua periode gubernur Sulawesi Utara. Sam seorang guru, memiliki ijazah Middelbare Onderwijs Akte dari Vrije Universiteit Amsterdam yang memberikannya wewenang mengajar di sekolah menengah bidang ilmu pasti dan alam. Sinyo seorang dosen, selain berpengalaman sebagai birokrat di Kementerian Dalam Negeri. Sam pribumi pertama yang berhak menyandang gelar Doktor der Natur-Philosophie dari Universitas Zürich, Swiss pada tahun 1919. Sementara Sinyo meraih gelar Doktor di bidang Ilmu Politik dari Universitas Gadjah Mada. Keduanya haus akan ilmu pengetahuan.

Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk membandingkan keduanya, tetapi menarik benang merah pemikiran besar keduanya dan relevansinya kini. Ini semua dalam rangka mengenang Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi (1890-1949), yang lahir di Tondano tanggal 5 November, seratus dua puluh tiga tahun yang lalu. Sam Ratulangi, pahlawan nasional dan guru bangsa dengan segala perjuangan, pengabdian, dan pemikiran besarnya. Bukan hanya cerdas, Sam juga dikenal dengan falsafahnya yang luar biasa. Sitou Timou Tumou Tou artinya manusia hidup untuk memanusiakan manusia yang lain.

Seperti dikisahkan Daniel Dakhidae (2000) dalam Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi, Pijar-Pijar Bintang Kejora dari Timur yang diterbitkan Kompas dalam buku Seribu Tahun Nusantara, sekembali ke tanah air, Sam tidak memilih berpolitik radikal. Ia memilih politik “ko” dengan menjadi anggota Volksraad pada tahun 1927, bersama Husni Thamrin dan Soetardjo Kartohadikoesoemo. Di dalam dewan ini pula kesadaran tentang dan terutama keterlibatannya dengan masalah-masalah internasional terpupuk.

Posisinya di dalam nationale fractie Dewan Rakjat mendapat tentangan keras dari kaum Belanda. Lidah kerasnya membuat Belanda tidak tahan. Sam dijebak, diadili, dan divonis empat bulan penjara. Selama menjalani hukuman penjara di Sukamiskin, Bandung; waktunya digunakan untuk merenung dan menulis buku keduanya Indonesia in den Pacific. Kernproblemen van den Aziatischen Pacific (1937). Buku ini telah dialihbahasakan oleh S. I. Poeradisastra dan diterbitkan kembali dengan judul Indonesia di Pasifik. Analisa Masalah-Masalah Pokok Asia Pasifik pada tahun 1982. Sayang beribu sayang, tidak dijadikan bacaan wajib bagi mereka yang sedang belajar ekonomi politik, geopolitik, geografi ekonomi, maupun ilmu sebidang.

Teori Perserangkaian

Pada tahun 1930-an telah terbentuk sebuah kawasan ekonomi-politik tersendiri di lingkungan Pasifik (de Pacific-sfeer). Kawasan ini mengesampingkan, malah melebihi arti dunia lama Samudra Atlantik, lautan dunia yang dipersengketakan bagi hegemoni ketatanegaraan dan ekonomi. Didahului oleh suatu proses pertumbuhan kekuasaan yang kuat pengaruhnya yakni perubahan nisbah modal internasional disebabkan oleh Perang Dunia I. PD I telah mengakibatkan perpindahan modal secara hebat. Amerika dan Jepang tidak lagi harus berpaling ke Eropa untuk permodalan. Mereka telah menjadi negara kreditur sebagai dampak positif perkembangan industrinya. Timbullah suasana baru dengan kemampuan sendiri untuk mengatur ekonomi-politik dunia yakni Kawasan Pasifik. Landasan kawasan ini adalah New York-Tokyo yang dihubungkan ke Nanking dan Kanton, dan meliputi seluruh Lautan Teduh yang sama sekali tak teduh-tenang lagi. Lautan ini senantiasa membuncah gemuruh karena datang dan perginya kapal-kapal niaga semua bangsa maritim; dan latihan perang armada AL Amerika, Inggris, Jepang, dan Perancis.

Sam membagi kekuasaan di Asia Pasifik ke dalam empat perserangkaian: barat, timur, utara, dan selatan yang memiliki kepentingan-kepentingan di dunia. Dari selatan berdesakan tiga kepentingan masuk ke Pasifik: kepentingan Inggris, Perancis, dan Belanda. Gerbang masuk secara geografis adalah Indonesia, sedangkan secara nonfisik (geestelijke) adalah sistem kolonial. Perserangkaian Timur terbentuk oleh kepentingan Amerika, meskipun sebenarnya seluruh benua Amerika terlibat di dalamnya. Kepentingan modal Amerika ditanam di Asia Timur. Di sisi lain, penetrasi orang-orang Jepang dan Tiongkok menjadi masalah serius bagi Amerika Utara dan Selatan. Perserangkaian Barat mencakup Jepang, Tiongkok, Siam, dan Mancukuo dan kelak Filipina; di mana Jepang menjadi pemegang peranan. Berpaling ke perserangkaian utara, Tsar Rusia menghendaki sebuah pelabuhan yang bebas es di Lautan Teduh dan mendesak ke selatan. Namun, kekalahan Rusia dari Jepang merupakan keambrukan martabat Barat di Asia Timur.

Indonesia di Pasifik

Menurut Sam, arti Indonesia bagi Pasifik dan bagi ekonomi dunia pada umumnya mengandung tiga hal yang bersifat pasif. Pertama, sebagai negeri konsumen. Kedua, negeri sumber bahan mentah. Ketiga, sebagai negeri tempat penanaman modal. Negeri ini mempunyai ciri-ciri yang khas: (a) secara geografis ekonomi (geografo-economisch) letaknya di tengah kawasan konsumsi dan produksi yang berarti bagi ekonomi dunia, sehingga Indonesia menduduki suatu posisi penentu di dalam lalu lintas ekonomi dunia; (b) secara geo-ekonomi (geo-economisch) tanahnya mengandung kekayaan bahan-bahan mentah mineral, permukaan tanahnya menghasilkan bahan mentah pertanian untuk ekonomi dunia; (c) secara ekonomi sosial (socio-economisch) yakni penduduknya giat bekerja sekalipun dengan tingkat hidup rendah; massa yang enam puluh juta jiwa merupakan kelompok konsumen hasil industri yang setiap tahunnya beratus-ratus juta gulden; (d) secara iklim (klimatologisch) beriklim tropis yang lunak dengan musim teratur; (e) secara keuangan dengan tiadanya modal nasional dalam negeri serta suatu kehampaan industri. Semua faktor tersebut menarik perhatian dan kegiatan modal luar negeri. Akan tetapi di atas segala-galanya, negeri dan rakyatnya sendiri merupakan unsur pasif di dalam perhatian dan kegiatan internasional.

Hampir tiga perempat abad kemudian, pemikiran Sam diangkat kembali oleh Sinyo dalam buku Geostrategi Sulawesi Utara Menuju Pintu Gerbang Indonesia di Asia Pasifik—bersumber dari disertasinya. Dengan mencermati dinamika perkembangan kekuatan politik ekonomi global saat ini, Sinyo menyatakan bahwa sesungguhnya apa yang dituliskan Sam mengenai akan datang saatnya era kebangkitan Pasifik yang ditandai munculnya negara-negara di kawasan Asia Pasifik sebagai kekuatan politik ekonomi global sudah tampak. Meskipun secara umum perekonomian dan pertumbuhan ekonomi kawasan Pasifik terus meningkat, namun pertumbuhan ekonomi Indonesia belum setara dengan rerata pertumbuhan negara-negara di kawasan ini. Indonesia belum berhasil memanfaatkan dinamika kemajuan ekonomi kawasan Pasifik. Belum berhasil menggali dan mengoptimalkan potensi internal kawasan terutama potensi keunggulan letak geografik dan geopolitik—khususnya Sulawesi Utara yang berada di bibir Pasifik—sebagaimana prediksi Sam.

Sinyo berusaha mengeksplorasi, mengetahui, dan merumuskan kembali konsepsi dasar pemikiran Sam mengenai kondisi dan posisi geografis Indonesia yang sangat prospektif di Kawasan Asia Pasifik, khususnya Sulawesi Utara dalam konteks geopolitik yang melingkupinya. Selanjutnya konsepsi dasar Sam Ratulangi tersebut dijadikan dasar dalam merumuskan strategi sebagai road-map bagi pembangunan Sulawesi Utara dalam rencana aksi yang harus dilakukan, serta untuk mengetahui tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikannya.

Dalam pemikiran Sinyo, upaya membangun Sulawesi Utara sebagai salah satu Pintu Gerbang Indonesia di kawasan Asia Pasifik melalui keunggulan geostrateginya tidak dapat dilepaskan dari pembangunan NKRI secara keseluruhan. Termasuk di dalamnya membangun daerah-daerah di Kawasan Timur Indonesia (KTI) sebagai daerah yang merupakan satu kawasan pembangunan dengan Sulawesi Utara, dilihat dari kedekatan geografisnya. Menjadikan Sulawesi Utara sebagai Pintu Gerbang Indonesia di kawasan Asia Pasifik tidak semata-mata demi kepentingan dan kemajuan Sulawesi Utara, akan tetapi secara sinergis-interkoneksis menarik dan mendorong kemajuan KTI yang cenderung mengalami ketertinggalan. Selain itu dalam rangka memperkuat daya saing nasional dan keutuhan NKRI sebagai suatu negara kepulauan.

Geostrategi

Tidak ada yang perlu diragukan dengan karya seminal pertama. Menurut Dakhidae (2000), buku ini semata-mata dimaksudkan sebagai suatu studi untuk membuat perhitungan tentang posisi Indonesia di Pasifik. Menurut Harry Kawilarang (1999), penyajian analitis faktual dan kontekstual yang dilakukan dilengkapi referensi narasumber untuk memahami latar belakang permasalahan. Pembaca digiringnya menatap ke arah masa depan (futurologi). Penyajian cukup singkat, namun bila diuraikan lebih mendalam, maka tulisannya akan menjadi buku tebal hingga terungkap posisi letak geostrategis Indonesia dalam percaturan politik, ekonomi dan keamanan dunia.

Menjadi menarik ketika butir-butir pemikiran ekonomi-politik kawasan Pasifik dari Sam direvitalisasi menjadi geostrategi “Sam Ratulangi-an” dan diterjemahkan dalam strategi pembangunan Provinsi Sulawesi Utara oleh Sinyo. Berbekal fakta geografi dan geopolitik, meskipun Indonesia terletak di lokasi yang sangat strategis di kawasan Pasifik, namun dalam realita pembangunan nasional belum didayagunakan secara optimal. Menurut Sinyo, pembangunan sebagai geostrategi merupakan konsep kebijakan dan strategi pembangunan yang tidak hanya bermotif keuntungan secara ekonomis semata, tetapi juga yang mempunyai tujuan atau motif yang bersifat “politik-stratejik”, yaitu pembangunan yang mampu membawa kejayaan suatu negara di berbagai bidang. Artinya, dalam melakukan hubungan perdagangan internasional tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi tetapi juga membangun kekuatan, pengaruh, dan kejayaan negara.

Dari Om Sam ke Bung Sinyo lanjut ke generasi berikutnya. Semoga pemikiran besar tentang Indonesia di Pasifik terealisasi.

Paradigma Penanggulangan Bencana October 30, 2013

Posted by Juniawan Priyono in Bencana.
add a comment

Dalam kolom Wacana di Harian Suara Merdeka (Selasa, 22/10/2013) berjudul Kebijakan Berisiko Bencana, Sri Mulyadi menuliskan bahwa banyak kebijakan yang diterapkan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menyimpang dari tiga filosofi penanggulangan bencana: menjauhkan masyarakat dari (ancaman) bencana, menjauhkan (ancaman) bencana dari masyarakat, atau hidup berdampingan secara harmonis dengan (ancaman) bencana. Dampaknya, kebijakan pembangunan tersebut malah mengundang atau mendatangkan bencana.

Tiga filosofi penanggulangan bencana yang dikutip dari Kepala BNPB tersebut bener tapi kurang pener. Maksudnya, filosofi pertama secara logika bisa dilakukan alias bener. Seperti halnya yang dicontohkan Sri Mulyadi yakni relokasi permukiman. Menjadi kurang pener karena pada kenyataannya sulit dilakukan. Jika mengingat konsep manajemen risiko, filosofi kedua meskipun terdengar puitis juga kurang pener. Ancaman bencana hanya bisa diminimalkan, bukan dijauhkan. Sementara filosofi ketiga memang bener dan sudah seharusnya dijalankan oleh masyarakat. Hal penting lainnya, penggunaan terminologi “ancaman bencana”—kata ancaman dalam tanda kurung sengaja ditambahkan—lebih tepat dibandingkan tanpanya karena memiliki pengertian yang sangat berbeda.

Bencana atau Ancaman Bencana 

Dalam “Terminologi Pengurangan Risiko Bencana” yang dilansir oleh UN/ISDR¾badan resmi PBB yang menangani pengurangan risiko bencana, bencana (disaster) diartikan sebagai gangguan serius pada berfungsinya komunitas atau masyarakat disertai kehilangan dan dampak yang luas terhadap manusia, materi, ekonomi, atau lingkungan; yang melampaui kemampuan komunitas atau masyarakat terdampak untuk mengatasinya menggunakan sumber daya yang dimiliki. Pembahasan tentang bencana biasanya diawali dengan adanya suatu fenomena yang mempunyai potensi ancaman terhadap kehidupan dan penghidupan. Dalam Disaster Management: A Disaster Manager’s Handbook, Nick Carter (1991) mengistilahkannya sebagai ancaman bencana (disaster threat). Mengutip Frederick Cuny (1983) dalam Disasters and Development, sesungguhnya alam semesta dan isinya ini bersifat netral. Hanya pada saat tertentu, ketika ancaman itu menjadi suatu peristiwa yang berdampak merugikan manusia, maka peristiwa itu disebut sebagai suatu bencana.

Berdasarkan penjelasan tersebut, jelaslah bahwa terminologi yang semestinya digunakan dalam filosofi penanggulangan bencana adalah ancaman bencana, bukannya bencana. Bencana toh sudah terjadi dan mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis—lihat definisi bencana dalam UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana. Menjauhkan masyarakat dari bencana, sama artinya dengan evakuasi pada masa tanggap darurat. Siapa yang bisa memindahkan bencana banjir, tsunami, erupsi gunungapi? Mungkinkah hidup nyaman harmonis dalam suasana kesusahan akibat tertimpa bencana?

Ada satu istilah lain yang semakna dengan ancaman yakni bahaya (hazard). Nick Carter mendeskripsikannya sebagai kejadian atau peristiwa yang mungkin mengancam (possible threatening event). Istilah bahaya biasa digunakan oleh UN/ISDR dan para pelaku penanggulangan bencana yang berafiliasi dengannya. Sebagaimana untuk menentukan risiko digunakan pendekatan: R = H x V/C, di mana R adalah risiko (risk), H adalah bahaya (hazard), V merupakan kerentanan (vulnerability), dan C adalah kapasitas (capacity). Jika kerentanan meningkat dan/atau dibarengi peningkatan kemampuan merusak dari suatu bahaya, maka risiko juga meningkat. Apabila bahaya dianggap given—meskipun pada beberapa jenis bisa dikelola, risiko dapat dikurangi dengan menurunkan kerentanan dan meningkatkan kapasitas. Hal inilah yang mendasari paradigma pengurangan risiko bencana dalam penanggulangan bencana terkini. Mahfum diketahui bahwa penanggulangan bencana telah mengalami perkembangan paradigma dari responsif (ada yang menggunakan istilah “represif” yang biasa digunakan dalam militer; artinya pun berbeda yakni bersifat menyembuhkan, padahal bencana tidak bisa disembuhkan) ke preventif, dari penanggulangan bencana secara konvensional menjadi holistik, dari menangani dampak menjadi mengelola risiko, dari sentralistis ke desentralistis, dari urusan pemerintah semata menjadi urusan bersama pemerintah dan masyarakat, dan dari sektoral menjadi multisektor.

Ketiga filosofi penanggulangan bencana, pada dasarnya merupakan perwujudan paradigma responsif ke preventif dan menangani dampak menjadi mengelola risiko. Menjauhkan masyarakat dari ancaman bencana merupakan bentuk usaha menurunkan kerentanan. Menjauhkan ancaman bencana dari masyarakat merupakan bentuk upaya meminimalkan ancaman/bahaya. Sedangkan hidup berdampingan secara harmonis dengan ancaman bencana merupakan bentuk usaha meningkatkan kapasitas masyarakat yang berisiko.

Memaknai filosofi pertama secara sempit dengan merelokasi masyarakat yang terpapar ancaman sangatlah sulit. Sekian juta penduduk Indonesia dan ratusan juta penduduk dunia tinggal di kawasan rawan bencana. Mau dipindahkan ke mana? Rasanya tak ada sejengkalpun wilayah di permukaan bumi yang tanpa ada ancaman bencananya. Kalaupun ada, hanyalah sementara waktu. Bumi tempat kita tinggal ini mengalami perubahan secara dinamis-alamiah untuk mencapai suatu keseimbangan. Akibat proses-proses dari dalam dan dari luar, bumi membangun dirinya ditunjukkan dengan pergerakan kulit bumi, pembentukan gunungapi, pengangkatan daerah dataran menjadi pegunungan yang merupakan bagian dari proses internal. Sedangkan proses eksternal berupa hujan, angin, dan fenomena iklim lainnya cenderung melakukan perusakan morfologi melalui proses degradasi, misalnya: pelapukan batuan, erosi, dan abrasi. Proses alam tersebut berjalan terus-menerus. Proses perubahan secara dinamis dari bumi ini dipandang sebagai potensi ancaman/bahaya bagi manusia yang tinggal di atasnya.

Relokasi berarti mencabut masyarakat dari akar kehidupannya. Nenek moyang kita memilih tinggal bermukim di suatu tempat dengan berbagai pertimbangan. Gunungapi menciptakan kesuburan, menghasilkan bahan mineral, dan menyediakan bahan galian untuk membangun. Sungai menyediakan kebutuhan air, urat nadi transportasi, dan wilayah pertanian yang subur. Laut dengan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya menyuplai bahan makanan. Yang salah adalah kita. Rakus mengeksploitasi sumber daya alam demi memenuhi kesenangan, tidak lagi mendasarkan pada kebutuhan. Jadi, filosofi pertama kurang pener sehingga tidak relevan untuk diajarkan.

Meminimalkan Ancaman

Tindakan menjauhkan ancaman bencana dari masyarakat (secara logika) tidak bisa dilakukan. Apa yang dicontohkan Sri Mulyadi, misalnya penyudetan sungai, normalisasi sungai, penghijauan kawasan pantai, dan reboisasi pascapenebangan hutan, bukanlah menjauhkan ancaman, tetapi menghindarkan ancaman atau lebih tepatnya meminimalkan ancaman dalam koteks manajemen risiko bencana. Bahaya erupsi gunungapi seperti leleran lava, awan panas, dan lahar hujan hanya dapat diminimalkan. Pertanyaan retorik “Siapa yang bisa memindah Gunungapi Merapi?” tak bakal muncul jika kita memahami konsep ini. Selain itu, menganggap Merapi sebagai sumber bencana adalah kesalahan besar. Silakan tanyakan kepada masyarakat yang tinggal di sana. Merapi adalah sumber kehidupan dan kemakmuran. Kesimpulannya, filosofi kedua juga kurang pener sehingga tidak relevan untuk disampaikan.

Nyaman Bersama Ancaman

Pelaku penanggulangan bencana sangat setuju dengan filosofi ketiga, hidup berdampingan secara harmonis dengan ancaman bencana. Makanya ada slogan ”hidup nyaman bersama ancaman”. Yang penting adalah masyarakat memahami risiko yang dihadapinya dan mampu mengelola risiko bencana tersebut. Kearifan lokal (indigenous knowledge) yang dimiliki harus terus disesuaikan dengan perubahan karakteristik ancaman/bahaya.

Sejalan dengan paradigma penanggulangan bencana terkini dan nafas otonomi daerah, desentralisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan solusinya. Prinsipnya, harus ada kejelasan dalam pembagian kewenangan penanggulangan bencana antararas pemerintahan, sumber pembiayaan yang memadai untuk melaksanakan kewenangan, dan upaya untuk memberdayakan masyarakat dan dunia usaha. Pemerintah berperan dalam, pertama, menyusun peraturan/hukum untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang mengancam dan dampak bencana. Kedua, mengatur kewenangan dan tanggung jawab penanggulangan bencana. Ketiga, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana yang sesuai dengan prinsip-prinsip penanggulangan bencana: cepat dan tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparan dan akuntabel, serta kemitraan. Keempat, menjamin upaya pengurangan risiko bencana terintegrasi dalam program pembangunan. Kelima, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penanggulangan bencana. Bencana?! Jika Siap Kita Selamat.

Karu dan Karom August 31, 2013

Posted by Juniawan Priyono in Makna Haji.
add a comment

Bagi yang sudah dan/atau akan berangkat ke tanah suci melaksanakan ibadah haji, istilah Karu dan Karom tidaklah asing. Apalagi bagi jemaah/calon jemaah haji yang ditunjuk menjadi Karu dan Karom. Karu (ketua regu) dan Karom (ketua rombongan) merupakan jemaah haji yang bertugas membantu pelaksanaan ibadah haji—dalam kapasitas sebagai petugas kloter—dalam bidang pelayanan umum, ibadah, dan kesehatan. Peran Karu dan Karom sangatlah vital karena merekalah ujung tombak pelaksanaan ibadah haji, berhadapan langsung untuk melayani tamu-tamu Allah di masing-masing regu dan rombongannya. Sebagai petugas kloter, Karu dan Karom diberikan SK dan honor untuk membantu kelancaran tugasnya. Jadi, berbanggalah bagi jemaah/calon jemaah yang ditunjuk menjadi Karu/Karom. Semoga pengabdiannya menjadi dasar kemabruran yang pantas diganjar dengan surga. Amin.

Salah satu komitmen Karu dan Karom adalah melayani jemaah haji sepenuh hati secara profesional dalam regu dan rombongan. Oleh karena itu, sejak awal harus dipilih orang-orang yang memang memiliki jiwa dan nafas melayani. Tidak mesti harus seorang yang pandai berdoa, tetapi pilihlah pribadi yang benar-benar mau melayani, luwes dalam melakukan koordinasi, dan (tentu saja) memahami ilmu manasik haji. Kalaupun tidak bisa berkomunikasi dalam Bahasa Arab, bisa diatasi dengan membawa buku saku percakapan Bahasa Arab yang dapat dibeli di toko buku.

Pilih Karu yang masih muda, kalau sudah tua kasihan jika harus mengambil jatah konsumsi turun-naik tangga karena lift-nya overload dan sering rusak atau bahkan mati secara otomatis karena jemaah nekat merokok sehingga terdeteksi sebagai asap kebakaran. Padahal seluruh jemaah sudah saatnya makan dan segera beristirahat, sehabis pulang beribadah dari masjid, terutama selama delapan hari di Madinah. Semua ingin dilayani! Banyak yang menjadi egois ingin mencapai kesempurnaan ibadahnya sendiri, tak peduli meskipun itu teman satu kamar beradu kepala saat tidur. Naudzubillah summa naudzubillah.

Banyak tahu tentang pengetahuan medis akan sangat menunjang tugas. Harap maklum bahwa 80% calon jemaah haji Jawa Tengah berusia lanjut (> 65 tahun) dengan segala riwayat penyakitnya. Semua calon tamu Allah, jika Al-Muqtadir (yang memiliki kekuasaan) menghendaki seseorang untuk memenuhi panggilan-Nya, maka pemeriksaan medis-pun lewat. Pernahkah terpikir harus membantu seorang kakek ‘disorientasi’ untuk memakai pampers, menyuapi, memandikan, dan mengajari ibadah dari nol? Tidak semua jemaah haji sepuh disertai anggota keluarganya sebagai pendamping, tentu saja dengan berbagai alasan. Kalau pun pasutri, keduanya sama-sama memerlukan bantuan alias bukan ‘jemaah haji mandiri’. Pada kasus seperti ini, bisa jadi Karu/Karom bertugas ganda menjadi ‘pramurukti’ 24 jam sebagai konsekuensi menandatangani surat pernyataan sebagai pendamping.

Syarat terakhir, pribadi yang sabar karena jemaah haji memiliki karakter yang berbeda-beda. Sabar menjelaskan kepada istrinya (jika berangkat disertai istri), bila perlu jauh hari sebelum berangkat ke tanah suci, bahwa sebagai Karu/Karom mempunyai tanggung jawab untuk melayani jemaah yang lain. Berdasarkan pengalaman, banyak terjadi istri ngambek karena ‘diduain’ tugas, sementara itu anggota regu/rombong jadi tak terurus. Yang ada, suasana menjadi tidak nyaman, padahal kebersamaan harus dijalani lebih dari sebulan.

Menyimak tulisan ini dari awal, pastilah muncul kebimbangan para Karu dan Karom yang akan berangkat haji tahun 2435 H. Koq tugasnya begitu berat, sanggupkah saya menjalankannya? Tidak perlu khawatir, Allah SWT pasti akan menolong dan memudahkan hamba-Nya yang memiliki keikhlasan hati untuk membantu sesamanya. Jangan menjadikan tugas/peran sebagai Karu/Karom sebagai beban, apalagi ujian. Namun jadikan itu sebagai sarana untuk memperoleh rida-Nya. Berangkat dengan wajah berseri karena akan mengunjungi Baitullah dan Rasulullah, selalu siap melayani membuat tubuh sehat dan pikiran positif, pulangnya pun wangi bercahaya untuk menebar kebaikan melanjutkan apa yang sudah dilakukan di tanah suci. Pengalaman sosial berhaji akan sangat membekas, membuat kita . Sehingga semakin banyak warga negara Indonesia yang sudah menunaikan rukun Islam yang kelima, maka semakin cepat tercapai kemakmuran umat. Nikmatilah pengalaman spiritual ganjaran ‘kontan’ dari Allah bagi yang benar-benar ikhlas melayani jemaah anggota regu/rombongannya.

Trust Fund untuk Otonomi Pendanaan Penanggulangan Bencana August 28, 2013

Posted by Juniawan Priyono in Bencana, Disaster Reduction.
add a comment

Kebijakan otonomi daerah di Indonesia dimaksudkan untuk lebih memberdayakan pemerintah daerah dan mengoptimalkan pelayanan dasar kepada masyarakat. Sayangnya penggeseran wewenang dari pusat ke daerah seringkali tidak diiringi dengan pengalihan tanggung jawab pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat, contohnya dalam penanggulangan bencana. Pada saat kejadian bencana, pemerintah daerah cenderung lambat memberikan tanggapan dan acapkali mengharapkan penanganan langsung dari pusat. Alasan klasik adalah ketiadaan dana untuk penanggulangan bencana.

Konsekuensi otonomi daerah dan pembentukan kelembagaan yang otonom adalah kejelasan pengaturan pembiayaan pembangunan. Sesuai dengan peraturan bahwa sumber-sumber anggaran penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri dari dana darurat APBN untuk pemerintah daerah, bantuan Pemerintah, dana siap pakai untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan APBD. Padahal kebutuhan pendanaan untuk penanggulangan bencana sedemikian besar dibandingkan dengan kemampuan keuangan daerah yang sangat terbatas. Perlu kebijakan dalam mendayagunakan semua potensi sumber pendanaan yang tersedia. Contohnya sumbangan secara langsung dari masyarakat, lembaga donor, dan dunia usaha perlu difasilitasi dan diadministrasikan.

UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Salah satu kewenangan tersebut adalah pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang dalam level provinsi dan/atau kabupaten/kota. Berkaitan dengan penggalangan dana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau lembaga sefungsi diberikan hak untuk menggalang dana bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana sendiri, baik dari perusahaan, masyarakat, maupun lembaga internasional.

UU Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain. Pada saat prabencana, keterlibatan lembaga usaha berhubungan dengan upaya pencegahan bencana yang dilakukan pada saat lembaga usaha tersebut menjalankan usahanya. Berkaitan dengan pencegahan bencana saat menjalankan usahanya tersebut, peraturan perundang-undangan sektoral belumlah mengatur secara jelas. Keterlibatan lembaga usaha saat prabencana juga diatur dalam Pasal 74 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2008[1], peran serta lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dalam penanggulangan bencana bertujuan untuk mendukung penguatan upaya penanggulangan bencana, pengurangan risiko bencana, pengurangan penderitaan korban bencana, dan mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat. Lembaga non-pemerintah seperti LSM pada dasarnya memiliki fleksibilitas dan kemampuan yang memadai dalam upaya penanggulangan bencana. Kemampuan lembaga nonpemerintah dari sudut pendanaan dan kapasitas sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana telah berkembang dengan pesat dan seringkali lebih cepat dari Pemerintah dalam merespon kejadian bencana.

Pada tingkatan kabupaten/kota, peranserta lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dalam penanggulangan bencana perlu diatur secara khusus dalam peraturan daerah. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk: (1) menjamin penghormatan terhadap peran dan tindakan pemerintah daerah berdasarkan kepentingan masyarakat sebagai penanggung jawab utama dalam mengatur dan mengkoordinir kegiatan penanggulangan bencana; (2) memungkinkan masyarakat internasional memberikan dukungan dan kontribusi secara efektif dalam kegiatan penanggulangan bencana; (3) memperjelas proses, peran, dan tanggung jawab pemerintah daerah dan komunitas internasional dalam kegiatan penanggulangan bencana; (4) meminimalisasi hambatan-hambatan administrasi dan hukum yang dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pemberian bantuan internasional dalam situasi darurat; dan (5) menjamin kerjasama dan bantuan internasional yang diberikan sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan kualitas standar baik secara nasional maupun internasional.

Meskipun dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah, namun pemerintah daerah perlu mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat. Hal ini sesuai dengan PP No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Berdasarkan PP tersebut, dana yang bersumber dari masyarakat yang diterima oleh pemerintah daerah dicatat dalam APBD. Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan dana tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, yang sayangnya hingga saat ini belum ada.

Belajar dari Aceh

Pascatsunami Aceh dan gempabumi Nias, Pemerintah RI membentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk Aceh dan Nias (BRR) dengan mandat sebagai koordinator tunggal seluruh upaya rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk meningkatkan koordinasi dalam pembangunan kembali yang lebih baik (build back better), Pemerintah dan para donor sepakat membentuk Multi-Donor Fund (MDF), sesuai dengan pendekatan praktik terbaik yang disusun dalam Deklarasi Paris bagi Efektivitas Dana. Bank Dunia bertindak sebagai pengurus (trustee). Mengingat keragaman donor, Pemerintah RI membuat tiga pilihan tipe pembiayaan yaitu on-budget/on-treasury, on-budget/off-treasury, dan off-budget/off-treasury. Skema on-budget/on-treasury berarti donor tradisional, bilateral, dan multilateral menyalurkan dananya melalui anggaran Pemerintah dengan menandatangani perjanjian bantuan atau pinjaman dan mendukung kemitraan silang antarpemerintah. Skema on-budget/off-treasury bagi pendonor yang biasa bekerja dengan Pemerintah dan lebih suka bila pencairan dana bantuan dilakukan di luar KPPN khusus. Skema off-budget/off-treasury diperuntukkan bagi NGOs termasuk badan-badan PBB yang memiliki mekanisme pelaksanaan sendiri di lapangan.

Pada masa tanggap darurat, biasanya banyak sekali bantuan dari masyarakat, perusahaan, lembaga/organisasi nasional maupun internasional, dan negara tetangga yang mengalir tak terkontrol jika Pemerintah tidak siap menerimanya. Para donor pun memiliki keinginan bermacam dalam menyumbang. Sebagian donatur tidak mau menyalurkan dana hibah mereka melalui APBN, MDTF, atau badan-badan multilateral seperti PBB, World Bank, dan Asian Development Bank, serta NGO. Banyak donatur yang tidak mempunyai waktu dan fasilitas untuk mengelola dana dan program mereka sendiri. Recovery Aceh Nias Trust Fund (RANTF) dibentuk oleh BRR sebagai wadah penyaluran dana hibah tersebut. Dana yang masuk ke dalam RANTF dikelola secara profesional, bertanggung jawab, dan transparan oleh BRR

Pada tahap pemulihan pascabencana seperti di Aceh dan Nias, terdapat sejumlah aktivitas yang sangat diperlukan sebagai proyek penghubung, proyek lintas sektor untuk mengantisipasi kesenjangan, dan aktivitas yang sifatnya darurat. Diperlukan dana yang harus segera dapat diproses pencairannya tanpa melalui prosedur birokrasi yang panjang atau revisi anggaran yang memakan waktu lama, namun tetap memperhatikan akuntabilitas. RANTF mampu menjembatani dan mengelola dana hibah yang penyalurannya tanpa melalui kran APBN atau sering disebut sebagai off-budget.

Demi menyakinkan pencapaian tujuan dan sasaran, dalam melaksanakan pekerjaannya Tim RANTF menjalankan prinsip fleksibilitas, transparansi, dan akuntabilitas.[2] Dinamika pemulihan yang tinggi membutuhkan keluwesan dalam pengelolaan dana dan program, namun keterbukaan dan pertanggungjawaban harus terpenuhi. Keikutsertaan semua pemangku kepentingan perlu diperhitungkan dan dikoordinasikan untuk menjamin keberlangsungan. Metode Fund Project Matching diterapkan untuk menyelaraskan karakteristik dan tujuan para donor, penerima manfaat, dan pemangku kepentingan lainnya. Parameter dan indikator kesinambungan dimasukkan ke dalam proposal, struktur, biaya, hasil, dan pemeliharaan setiap kegiatan proyek. Indikator tersebut dimaksudkan untuk melihat sejauh mana keterlibatan masyarakat setempat (penerima manfaat, tokoh masyarakat, aparat pemda), keterlibatan perempuan, serta sadar-lingkungan.

Berkaitan dengan strategi pendanaan, perlu dilakukan pendekatan dan pendampingan kepada para donor serta pemangku kepentingan lain yang melaksanakan programnya. Diupayakan adanya peningkatan komitmen pendonor agar setidaknya mencapai 50 persen dari jumlah bantuan yang telah dijanjikan. Para pendonor mencatatkan kegiatannya ke pangkalan data (database) dalam bentuk registrasi atau pemutakhiran dalam PCN (Project Concept Note). Dengan cara ini, faktor tumpang-tindih dapat direduksi dan sekaligus mendukung proses transparansi kegiatan donor kepada masyarakat.

RANTF mengeluarkan laporan keuangan pra-audit setiap enam bulan dan audit oleh akuntan publik pada akhir tahun. Sebagai salah satu divisi BRR, semua kegiatan dikonsolidasikan ke dalam laporan tahunan BRR yang diaudit oleh negara. Hal ini memberikan keyakinan penuh bahwa seluruh proyek rehabilitasi dan rekonstruksi yang didanai RANTF akan sepenuhnya terkontrol, termonitor, transparan, efisien, dan efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Laporan Auditor Publik¾yang disampaikan oleh Johanna Gani mewakili Grant Thornton Hendrawinata (anggota dari Grant Thornton International) selaku akuntan publik¾tentang keuangan RANTF BRR NAD-Nias bertanggal 28 Mei 2008, hasilnya adalah wajar tanpa pengecualian.[3] Keberhasilan RANTF sebagai sebuah mekanisme yang bisa dijadikan bahan pembelajaran (lesson learned), sudah tampak ketika tahun 2006, Ketua BPK menuliskan di dalam makalahnya tentang Audit of Tsunami Relief Funds pada kesempatan simposium internasional yang diselenggarakan oleh sebuah lembaga audit internasional INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions) di Wina, Austria. Anwar Nasution mencontohkan keberhasilan RANTF yang mampu meniadakan biaya adminstrasi (zero% cost administrative) pada pengelolaan dananya. Sangat berbeda jika dibandingkan dengan berbagai organisasi lainnya di NAD-Nias yang juga mengumpulkan dana dari pihak lain, namun harus memotongnya dengan biaya administrasi antara 3-6%.

Trust Fund untuk penanganan bencana seperti di Aceh dan Nias bukanlah satu-satunya. Pemerintah RI sudah melakukan hal yang sama untuk penanganan pascagempa bumi di Yogyakarta dan Jawa Tengah. RANTF juga menginisiasi pembentukan Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) dengan dukungan pendanaan dari DFID, Netherlands, dan EU bekerjasama dengan Bappenas, Departemen Kehutanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup.

Mengingat saat ini berlaku desentralisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana, maka pendanaan penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah. Hal yang mesti dilakukan adalah pemerintah daerah perlu mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat, dunia usaha, dan lembaga internasional. Sayangnya, Pasal 7 ayat (4) PP No. 22 Tahun 2008 menyatakan bahwa pemerintah daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri. Aturan ini sangat membatasi daerah untuk mengumpulkan dana penanggulangan bencana dan tidak sesuai dengan semangat otonomi daerah, khususnya desentralisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana. Sudah seharusnya BPBD atau lembaga sefungsi diberikan hak untuk menggalang dana penanggulangan bencana sendiri, baik dari perusahaan, masyarakat, maupun lembaga internasional. Oleh karena itu, pasal ini harus ditinjau kembali.

Kedua; sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2008, lembaga internasional atau lembaga asing nonpemerintah yang memberikan bantuan berupa dana harus menyampaikan atau mengirimkan secara langsung kepada BNPB. Tidak ada ketentuan yang mengatur apakah dana tersebut harus masuk APBN terlebih dahulu. Kemudian apakah BPBD atau lembaga sefungsi dapat langsung mengakses dana tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya penjabaran lebih lanjut dalam bentuk peraturan pelaksanaannya.

Ketiga; pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, biasanya ditemui kesenjangan antarsektor dan antardaerah. Dibutuhkan kegiatan yang tidak hanya mengantisipasi kesenjangan (gap) saja, melainkan juga kegiatan yang bersifat menjembatani (intermediary). Dalam upaya mereduksi kesenjangan, solusinya adalah proyek lintas-sektor, sedangkan kegiatan penjembatan merupakan prasyarat agar kegiatan lainnya tidak berhenti. Untuk itu dibutuhkan dana yang pencairannya harus cepat tanpa melewati prosedur birokrasi atau revisi anggaran yang berbelit-belit namun tetap menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan transparansi. Salah satu alternatif untuk mengantisipasi masalah tersebut adalah dengan membentuk saluran pendanaan berskema trust fund (dana perwalian). Skema pendanaan ini mampu menjembatani dan mengelola dana hibah yang penyalurannya tanpa melalui kran APBN. Bencana?! Jika Siap Kita Selamat.


[1] Peraturan Pemerintah tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana.

[2] Dikenal sebagai segitiga elemen efektivitas RANTF: speed (kecepatan), flexibility (fleksibilitas), dan transparency (transparansi). Dalam proses rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana, yang dibutuhkan adalah tindakan yang segera (rapid response) untuk menolong korban, namun dengan tetap mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara transparan.

[3] Agus. 2008. Keuangan RANTF BRR Wajar Tanpa Pengecualian. Harian Waspada, Minggu, 7 September.

Proteksi Kebakaran Bangunan Gedung March 28, 2013

Posted by Juniawan Priyono in Bencana.
add a comment

Tanggapan atas tulisan berjudul ‘Proteksi terhadap Kebakaran’ oleh Sukawi di SM 16 Maret 2013. Ada beberapa hal yang menarik untuk dicermati terkait sistem proteksi kebakaran, tanggung jawab, dan peran pemerintah daerah.

Berbeda dengan pentahapan penanggulangan bencana secara umum yaitu pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi; proteksi kebakaran hanya mengenal pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Pencegahan ditujukan untuk mengantisipasi sebelum terjadi kebakaran, sedangkan penanggulangan untuk mengantisipasi sesaat kebakaran dan bencana terjadi. Sistem proteksi kebakaran juga memiliki aturan tersendiri. Andai terjadi peristiwa kebakaran hingga menyebabkan korban jiwa dan kerugian harta benda, (boleh jadi) UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana tidak berlaku. Bencana kebakaran tidak disebutkan sebagai salah satu jenis bencana. Dalam Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2010-2012 pun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengindentifikasi 15 jenis ancaman/bahaya, tanpa kebakaran (bangunan gedung).

Berpijak dari masalah tersebut, membincangkan proteksi kebakaran bangunan gedung, kita kembalikan kepada aturan yang lebih spesifik, yaitu UU 28/2002 tentang Bangunan Gedung. Ditambah aturan pelaksana dan teknisnya: PP 36/2005, Permen PU 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis IMB Gedung, Permen PU 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, Permen PU 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran, dan Permen PU 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Kemudian untuk Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana Kebakaran mengacu ke Permendagri 62/2008.

Proteksi Pasif dan Aktif

Berdasarkan PP 36/2005, fungsi bangunan gedung diklasifikasikan berdasarkan tingkat kompleksitas, permanensi, risiko kebakaran, zonasi gempa, lokasi, ketinggian, dan/atau kepemilikan. Klasifikasi bangunan gedung berdasarkan tingkat risiko kebakaran dibedakan menjadi berisiko tinggi, sedang, dan rendah.

Proteksi kebakaran terkait erat dengan persyaratan teknis bangunan gedung yakni persyaratan keandalan bangunan gedung. Khususnya persyaratan keselamatan berupa kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan bahaya petir.

Setiap bangunan gedung—kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana—harus dilindungi terhadap bahaya kebakaran dengan sistem proteksi pasif dan aktif. Sistem proteksi kebakaran pasif dibentuk melalui pengaturan penggunaan bahan dan komponen struktur bangunan, kompartemenisasi atau pemisahan bangunan berdasarkan tingkat ketahanan terhadap api, serta perlindungan terhadap bukaan. Sementara sistem proteksi kebakaran aktif terdiri dari sistem pendeteksian kebakaran manual/otomatis, sistem pemadam kebakaran berbasis air (springkler, pipa tegak, slang kebakaran), serta sistem pemadam kebakaran berbasis bahan kimia (APAR).

Setiap bangunan gedung dengan ketinggian di atas lima lantai harus menyediakan sarana hubungan vertikal berupa lift dan lift kebakaran. Lift kebakaran dapat berupa lift khusus kebakaran atau lift penumpang biasa atau lift barang yang dapat diatur pengoperasiannya sehingga dalam keadaan darurat dapat digunakan secara  khusus oleh petugas pemadam kebakaran.

Setiap bangunan gedung juga harus menyediakan sarana evakuasi berupa sistem peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat, dan jalur evakuasi yang dapat menjamin kemudahan pengguna apabila terjadi bencana atau keadaan darurat. Penyediaan sarana evakuasi disesuaikan dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung, jumlah dan kondisi pengguna bangunan gedung, serta jarak pencapaian ke tempat yang aman. Sarana pintu keluar darurat dan jalur evakuasi harus dilengkapi dengan tanda arah yang mudah dibaca dan jelas. Setiap bangunan gedung harus memiliki manajemen penanggulangan bencana.

Pemilik, pengelola, dan/atau penghuni bangunan gedung bertanggung jawab untuk memenuhi Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Apabila bangunan dianggap tidak aman oleh Otoritas Berwenang Setempat (OBS), maka pemilik/pengelola/penghuni harus memperbaikinya dengan melakukan rehabilitasi, pembongkaran, atau tindakan lainnya yang disetujui oleh OBS. Pemilik/pengelola/penghuni bangunan harus menyimpan catatan pemeliharaan/ pemeriksaan/pengujian sistem proteksi kebakaran, sistem alarm kebakaran, sistem pengendalian asap, evakuasi darurat dan latihan relokasi, perencanaan darurat, sumber daya darurat, lift, serta peralatan lain. Pemilik juga harus menyediakan denah lantai untuk Instansi Pemadam Kebakaran (IPK).

Pemilik, pengelola, dan/atau pengguna yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi. Mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara/tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, penghentian pemanfaatan bangunan gedung, pembekuan/pencabutan IMB dan SLF bangunan gedung, atau perintah pembongkaran bangunan gedung.

Pemerintah daerah memiliki peran krusial. Pertama; menyusun Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK). Memiliki RISPK juga menjadi penambah nilai ekonomis suatu daerah. Kedua; menetapkan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung. Ketiga; membuat aturan pelaksana persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan dalam bentuk perda berpedoman pada Permen PU 26/PRT/M/2008. Keempat; melakukan pemeriksaan keandalan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan. Kelima; merencanakan program pencegahan kebakaran di lingkungan bangunan, misalnya audit keselamatan kebakaran lingkungan, penyiapan SDM, dan pelatihan penanggulangan kebakaran. Keenam; melakukan pengawasan dan pengendalian semenjak perencanaan pembangunan hingga pascakebakaran pada suatu bangunan gedung dan lingkungannya. Bencana?! Jika Siap Kita Selamat.

Pasang Surut Dunia Pendidikan di Serambi Mekah November 12, 2012

Posted by Juniawan Priyono in Pendidikan.
add a comment

Siapa yang tak kenal Abdur Rauf As-Singkili, Hamzah Fansuri, Samsudin As-Sumatrani, dan Nuruddin Ar-Raniry. Para cendekiawan besar yang mengharumkan nama Aceh hingga ke luar negeri. Kelahiran tokoh-tokoh itu terjadi pada masa kejayaan pengembangan tradisi keilmuan dan institusi pendidikan di tanah rencong Aceh. Tepatnya pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Kerajaan Aceh telah menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang terkenal. Para mahasiswa dan staf pengajarnya berasal dari berbagai penjuru dunia, seperti Kesultanan Turki, Iran, dan India. Pun jauh sebelum Belanda berusaha menjamah tanah rencong, telah berdiri Universitas Baitur Rahman.

Beranjak ke tahun 1957, awal masa pembentukan Provinsi Aceh. Para tokoh setempat antara lain Gubernur Ali Hasjmy, Penguasa Perang Letkol H. Syamaun Ghaharu, dan Mayor T. Hamzah Bendahara serta didukung para penguasa, cendikiawan, ulama, dan para politisi lainnya sepakat untuk meletakkan dasar pembangunan pendidikan di Aceh. Setahun kemudian, tepatnya 17 Agustus 1958 dilangsungkan upacara peletakan batu pertama kota pelajar/mahasiswa (KOPELMA) Darussalam oleh Menteri Agama K.H. Mohd. Ilyas atas nama pemerintah pusat. Setahun kemudian keinginan dan cita-cita rakyat Aceh untuk memiliki sebuah perguruan tinggi menjadi kenyataan. Presiden Soekarno meresmikan Kota Pelajar Mahasiswa Darussalam diiringi pembukaan selubung Tugu Darussalam, pada tanggal 2 September 1959. Selanjutnya tanggal tersebut ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Daerah Nanggroe Aceh Darussalam. Hari yang mengandung makna kebangkitan kembali pendidikan di aceh dan diperingati setiap tahun.

Pada kesempatan pembukaan dan peresmian Kopelma Darussalam, Presiden Soekarno menyatakan bahwa Darussalam sebagai pusat pendidikan di Aceh adalah lambang iklim damai dan suasana persatuan, hasil kerjasama antara rakyat dan para pemimpin Aceh, serta sebagai modal pembangunan dan kemajuan daerah Aceh khususnya, dan Indonesia pada umumnya. Sejak saat itu, seluruh komponen rakyat Aceh ikut mencurahkan pikiran dan tenaga untuk membangun Darussalam sebagai ‘Jantung Hati Rakyat Aceh’. Para pedagang yang tinggal di Aceh maupun di luar Aceh memberi dukungan untuk mengembangkan pendidikan di Aceh. Demikian juga orang-orang kaya Aceh yang tinggal di luar Aceh, bahkan yang tinggal di luar negeri, mengirimkan uangnya untuk mendirikan Universitas Syiah Kuala—Syiah Kuala adalah nama asli Tengku Abdur Rauf As-Singkili—dan sekolah-sekolah (kebanyakan SMA) di daerah-daerah strategis.

Pada awal tahun 70-an, wakil Ford Foundation di Jakarta, John J. Bresnan, menyatakan bahwa Indonesia membutuhkan lebih banyak ilmuwan sosial. Sejalan dengan pandangan para kritikus yang menilai faktor ekonomi saja tidak cukup untuk pembangunan nasional di Indonesia. Faktor non-ekonomi juga harus diperhatikan, hingga lahirlah ide perlunya lembaga pelatihan ilmu-ilmu sosial. Antropolog dari PrincetonUniversity, Clifford Geertz diminta Bresnan untuk menyusun proposal setebal 30 halaman. Geertz menuliskan kurangnya dana dan pelatihan di bidang ilmu sosial di Indonesia, serta menyarankan Ford Foundation untuk mendirikan pusat penelitian bagi ilmuwan sosial di Indonesia, terutama di luar Pulau Jawa. Salah satunya adalah didirikannya Pusat Penelitian Ilmu Sosial dan Budaya Universitas Syiah Kuala. Banyak peneliti sosial jempolan yang lahir dari institusi ini.

Menjadi Korban

Bayangkan apa yang terjadi dengan pendidikan di Aceh, ketika 514 guru meninggalkan Aceh dengan alasan keamanan? Tiga puluh tahun lebih konflik sosial-politik, antara sipil-militer, GAM-TNI, dan pusat-lokal; telah memorakporandakan tatanan sosial dan berlangsungnya pemerintahan. Sejarah menunjukkan bahwa perang dan konflik bersenjata lebih banyak menghancurkan institusi sosial daripada memberikan dampak konstruktif. Hal ini juga berlaku di Aceh, yang begitu jelas terpapar dalam kehidupan sosial, tak terkecuali kehancuran institusi pendidikan. Selain kerusakan secara fisik, dampak lain adalah perasaan traumatis dan ketakutan para pendidik di daerah yang eskalasi konfliknya tinggi.

Selama konflik 1945–1961, banyak orang berpunya di Aceh, yang memandang pendidikan sebagai kunci keberhasilan, mengirim anaknya ke Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Malang, atau Surabaya agar mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Bagi yang kurang mampu akan mengirimkan anaknya ke Medan dan Padang. Beberapa di antaranya memang pulang dan membangun kembali Aceh yang hancur. Banyak juga yang menetap dan mapan secara ekonomi, politik, dan sosial. Sedikit di antaranya pergi ke Australia, USA, Inggris, dan Belanda; dan tidak pernah kembali.

Kekhawatiran akan hilangnya generasi di Aceh cukup beralasan. Selama lima tahun konflik (1998-2003), sedikitnya 546 sekolah dibakar. Dinas Pendidikan Aceh melaporkan nilai ujian akhir pelajar SD hingga SMA menurun drastis dan menempati posisi ke-22 dari 27 provinsi. Kondisi yang tidak kondusif juga mengganggu konsentrasi belajar. Laiknya daerah perang, tidak sedikit pelajar yang ‘dipaksa’ menjadi bagian pelaku konflik. Sebuah ironi, masa belajar mereka dirampas untuk menjadi child soldier. Banyak terjadi kasus penembakkan terhadap guru dan mahasiswa. Tragedi penembakan Rektor IAIN Ar Raniry Prof. Dr. Safwan Idris, MA pada September 2000 dan Rektor Unsyiah Prof. Dr. Dayan Dawood setahun berikutnya mewarnai potret buram pendidikan di Aceh.

Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menandakan kilas baru sejarah perjalanan Provinsi Aceh dan kehidupan masyarakatnya menuju keadaan yang damai, adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Nota Kesepahaman yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 adalah suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, pendidikan, dan politik di Aceh secara berkelanjutan. Disahkannya UU Pemerintahan Aceh No. 11 Tahun 2006 sebagai salah satu perwujudan MoU menghembuskan nafas kesegaran bagi dunia pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh.

Otonomi Pendidikan

Pada era desentraliasi dan otonomi daerah, pelaksanaan Sisdiknas seharusnya disesuaikan dengan kondisi, nilai-nilai sosial budaya daerah masing-masing, kendatipun hanya ada satu Sisdiknas yang berlaku untuk semua provinsi. Permasalahan lainnya adalah rendahnya kualitas pendidikan yang disebabkan oleh belum meratanya pendidik baik kualitas maupun kuantitas, serta rendahnya tingkat kesejahteraan pendidik, mulai dari TK sampai ke Perguruan Tinggi. Prasarana dan sarana pendidikan yang ada juga masih belum memadai, yang mengakibatkan kurang lancarnya proses belajar mengajar. Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi pendidikan juga masih belum tertangani dengan sungguh-sungguh. Persoalan tentang Desentralisasi dan Otonomi Pendidikan masih belum terakomodasi secara optimal.

Undang–Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam membuka peluang bagi masyarakat Aceh untuk mengatur kehidupannya secara khas termasuk dalam membangun pendidikan. Landasan hukum ini tidak saja mengakui tetapi sekaligus mendorong rakyat Aceh untuk menghidupkan kembali kekhasannya yang tercermin pada ketahanan dan daya juang tinggi yang bersumber pada pandangan hidup, karakteristik sosial dan kemasyarakatan yang berlandaskan ajaran Islam. Semboyan kehidupan bermasyarakat “Adat bak Po Teumeureuhom, Hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Laksamana” (adat bersumber dari Hulubalang, hukum dari Ulama, perintah dari Raja, dan kebiasaan dari Laksamana), merupakan semangat hidup yang dapat diartikulasikan ke dalam perspektif modern sebagai pendorong kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berpemerintahan yang demokratis serta bertanggung jawab. Semboyan ini memberi arahan bagi pengembangan sumberdaya manusia yang berkarakter menuju era persaingan global.

Pembangunan pendidikan di Aceh ternyata belum sepenuhnya mengacu kepada kepentingan dan kebutuhan pembangunan daerah, serta belum mengadopsi landasan filosofis dan sosio kultural pendidikan. Landasan yuridis formal Qanun No. 23 Tahun 2002 juga belum sepenuhnya terlaksana. Semangat yang terkandung dalam Qanun tersebut adalah keinginan masyarakat agar sistim pendidikan di Aceh haruslah sistim yang berlandaskan pada ajaran Islam dan nilai-nilai sosio kultural masyarakat Aceh.

Pengesahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh merupakan tonggak baru yang dapat memberi harapan besar bagi reformasi pendidikan yang komprehensif di Aceh. Meskipun pada prinsipnya pendidikan merupakan urusan strategis yang masih menjadi kewenangan negara, namun karena keistimewaan dan kekhususan daerah, Pemerintah Aceh memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan masyarakat Aceh, yaitu pendidikan yang Islami sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Qanun No. 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Dalam hubungannya dengan keistimewaan Aceh di bidang pendidikan, maka sejak tahun 1990 melalui Surat Keputusan Gubernur No. 420/435/1990 tanggal 31 Agustus 1990 telah dibentuk Majelis Pendidikan Daerah (MPD), sebuah badan normatif berbasis masyarakat yang berfungsi memberikan pendapat, saran dan pertimbangan kepada pemerintah daerah mengenai kebijakan dan pelaksanaan pendidikan di Aceh, dan pada tahun 2006 telah disusun Qanun Nomor 03 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja  Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Provinsi Aceh.

Reformasi pendidikan sebenarnya telah dimulai pada saat PemerintahRI melakukan reformasi  tata pemerintahan dari sistem sentralistik ke sistem desentralistik. Pendidikan yang pada awalnya merupakan kewenangan penuh pemerintah pusat selanjutnya  menjadi urusan daerah masing-masing. Pengalihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas manajemen pendidikan guna meningkatkan kinerja pendidikan secara menyeluruh. Janji Pemerintah Aceh untuk memberikan pendidikan gratis bagi siswa yang berusia 7 hingga 18 tahun akhirnya terwujud dengan disahkannya Qanun No. 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Dampak Tsunami

Gempabumi dan tsunami 26 Desember 2004 membuat dunia pendidikan di Aceh mengalami goncangan. Jumlah lembaga pendidikan formal yang rusak mencapai 1.755 buah, meliputi: sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi termasuk perguruan tinggi agama. Sementara itu, jumlah lembaga pendidikan non formal yang rusak mencapai 2.206 lembaga, terdiri dari lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD), pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), lembaga kursus, madrasah diniyah, dan taman pendidikan Al Qur’an (TPA). Disamping kerusakan pada satuan-satuan pendidikan, bencana juga merusak sarana dan prasarana pendukung hingga level kabupaten/kota, seperti: Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), dan rumah dinas guru/kepala sekolah/penjaga sekolah. Kerusakan tidak hanya terjadi pada bangunan saja, tetapi juga pada peralatan dan perabotnya. Selain itu, buku-buku yang dimiliki termasuk buku-buku koleksi perpustakaan juga rusak/hancur.

Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang meninggal mencapai 2.500 orang. Siswa sekolah dan mahasiswa yang meninggal sekitar 40.900 orang. Sekitar 3.000 orang guru dan pegawai pendidikan kehilangan tempat tinggal dan harta benda. Sebanyak 46.000 siswa mengungsi dan hampir 150.000 siswa dari berbagai tingkatan terganggu kegiatan belajarnya. Dari angka guru meninggal atau hilang, terdapat 450 orang yang sudah pernah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan pusat pelatihan lokal yang didanai oleh Depertemen Pendidikan. Sebanyak 325 guru menjalani pelatihan atau melanjutkan sekolah ke luar negeri dengan pendanaan pemerintah provinsi, di mana 31 mendapatkan pelatihan Bahasa arab di Mesir, 65 mengikuti pelatihan Bahasa Inggris di australia, 4 orang training di Singapura, 5 orang menjalani tugas belajar ke Jepang dengan sponsor JICa, 2 orang di Jerman dengan besiswa NED, sedangkan sisanya menjalani pelatihan di Penang, Malaysia pada institusi RECSAM—Regional Education Centre for Science and Mathematics, sebuah pusat pelatihan untuk kajian matematika dan ilmu pengetahuan di bawah SEAMEO. Hal ini merupakan kehilangan besar bagi Dinas Pendidikan Aceh. Dibutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk mengembalikan guru yang terlatih dengan baik dan berpengalaman, dalam rangka mencapai Sekolah Berstandar Nasional seperti halnya target Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas).

Dua tahun sebelumnya, tepatnya tanggal 2 November 2002, Simeulue diguncang gempabumi berskala 8,2 SR. Kerusakan terjadi di seluruh (lima) kecamatan yang ada di kabupaten pulau yang memiliki luas 198.021 hektar tersebut. Tidak hanya menyebabkan kerusakan pada bangunan rumah penduduk di Desa Luan Balu, Simeulue Timur, Kampung Aie di Simeulue Tengah, dan Sibigo di Simeulue Barat; namun juga terhadap 70 persen bangunan sekolah di seluruh wilayah. Hanya dalam waktu dua tahun sesudahnya, seluruh sekolah yang rusak sudah berhasil dibangun kembali.

Sekolah Darurat

Setiap kali terjadi bencana, spontan muncul ide untuk mendirikan sekolah darurat. Berangkat dari kesepakatan universal bahwa meskipun keadaan darurat berlangsung, layanan pendidikan terhadap anak-anak tidak boleh terhenti. Masyarakat Aceh akrab dengan istilah sekolah darurat alias sekolah tenda karena wujudnya berupa bangunan tenda dari bahan terpal sebagai pengganti ruang kelas. Maklum, sebelum dilanda bencana Desember 2004, dua tahun sebelumnya konflik sosial politik telah meluluhlantakkan sendi-sendi pendidikan. Banyak sekolah dibakar dan guru terbunuh. Salah satu langkah penanganannya adalah mendirikan sekolah tenda di samping menggandakan fungsi meunasah sebagai tempat shalat dan ruang belajar. Belum lagi situasi sempat pulih, kini aktivitas pendidikan di daerah itu kembali terancam mati suri akibat gempabumi dan tsunami. Hancurnya sarana fisik pendidikan diikuti dengan hilangnya jiwa tenaga pengajar dan staf kependidikan..

Spontanitas berbagai kalangan yang peduli terhadap keberlangsungan pendidikan di Aceh patut dihargai. Saat itu tidak kurang dari sepuluh badan dunia dan organisasi nonpemerintah dalam negeri yang berkoordinasi dengan Depdiknas untuk mendirikan berbagai sekolah darurat. Tawaran sumbangan yang mengalir tidak hanya berupa tenda seperti yang disiapkan oleh Unicef dan Yayasan Sekolah Rakyat. Ada juga tawaran berupa bantuan tenaga relawan untuk pemetaan lokasi pengungsi dan pembersihan lingkungan sekolah dari mahasiswa Universitas Indonesia. Sejumlah universitas bahkan bersedia mengirim tenaga guru relawan untuk menutupi kekurangan guru yang hilang.

Dalam berbagai rapat koordinasi antara wakil Depdiknas dan badan dunia serta relawan LSM, lahir-lah sebuah konsep sekolah darurat. Intinya, pendirian sekolah tenda harus memperhatikan keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan; termasuk sanitasi dan air bersih, agar pemulihan kegiatan belajar tidak terganggu. Di samping itu, sekolah tenda harus dekat dengan lokasi pengungsian agar orangtua yang masih dihantui trauma kehilangan anggota keluarga tidak merasa dipisahkan dari anak-anaknya.

Pengungsi yang telanjur menghuni gedung sekolah harus dipindahkan ke tenda pengungsi agar gedung sekolah bersangkutan bisa berfungsi kembali sebagai ruang belajar. Lantas, anak-anak para pengungsi disekolahkan secara bergantian dengan anak warga asli setempat, polanya kelas pagi-sore. Sayang, konsep di atas kertas itu kurang sinkron dengan kenyataan di lapangan. Persyaratan pendirian sekolah darurat tidak selaras dengan pola hidup pengungsi yang jauh dari kaidah hidup sehat.

Dari sisi tahapan kegiatan, sudah ada pola yang jelas. Rapat koordinasi yang digelar di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi NAD setiap hari Jum’at telah melahirkan langkah-langkah penanganan pemulihan pendidikan. Untuk jangka pendek 1-6 bulan, diadakan ruang belajar dan ruang pendukung guna melayani 60.000-70.000 anak usia sekolah di 95 titik pengungsian. Untuk itu didirikan sekolah tenda dengan kapasitas 40 orang per kelas tenda. Polanya dikonsepkan secara terpadu, mencakup tenda untuk ruang kelas, tenda ruang pendukung, tenda untuk tempat tinggal sementara guru, serta unit sanitasi dan air bersih. Barangkali pendirian sekolah darurat perlu melibatkan pengungsi agar di kalangan mereka tumbuh kesadaran berpola hidup sehat. Jika tidak, maka konsepnya tetap saja sulit membumi.[1]

Dari 756 unit sekolah dan madrasah yang rusak diterjang gelombang tsunami di Aceh, sebanyak 130 unit di antaranya telah dapat difungsikan untuk pelaksanaan proses belajar-mengajar. Sekolah-sekolah tersebut telah dibersihkan dari lumpur dan selesai diperbaiki, sehingga dapat segera digunakan karena kerusakannya tidak terlalu parah. Sebanyak 177 ribu dari total 520 ribu pelajar SD di Aceh diperkirakan kehilangan tempat bersekolah akibat bencana gempabumi dan tsunami (Kompas, 25 Januari 2005).

Pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah yang rusak di Provinsi Aceh dilaksanakan mulai April 2005 karena harus menyesuaikan dengan sistem anggaran negara. Anggaran untuk masing-masing sektor baru dapat dicairkan dari Departemen Keuangan pada bulan April. Untuk tahap pertama, pemerintah membangun sejumlah unit sekolah baru, meliputi: 300 gedung SD, 20 gedung SMP, delapan gedung SMA, dan tujuh gedung SMK; dengan prioritas di daerah yang terkena gempabumi dan tsunami paling parah. Selain dana dari APBN dan APBD, pemerintah juga mengharapkan adanya partisipasi dari masyarakat/donatur untuk pembangunan 500 ruang kelas baru (RKB) dan 50 ruang praktik laboratorium (RPL). Tahap II dan III juga sedang disiapkan. Untuk menampung siswa sementara waktu, 4000 siswa dititipkan di pondok pesantren. Sejumlah 15.000 siswa belajar dengan pola retrival atau menggunakan bangunan sekolah yang masih layak pakai untuk proses belajar mengajar secara bergantian. Sementara itu, disiapkan sebanyak 1.000 beasiswa untuk siswa SMK untuk belajar di Medan dan tempat lainnya.[2]

Pemerintah merekrut 54.775 guru untuk mengatasi kekurangan guru di NAD dan Sumut. Sebanyak 1.500 guru dari Direktorat Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda (PLSP) sudah siap bekerja selama tiga bulan, sedangkan 500 guru dari Direktorat Pendidikan Kejuruan dan 3.000 guru dari Unicef siap melaksanakan kegiatan belajar mengajar hingga enam bulan pascabencana.[3]

Pemerintah mengupayakan terlaksananya proses belajar mengajar pada semua jenjang pendidikan, baik jalur formal maupun non formal. Pemerintah bersama masyarakat telah membangun posko dan mengirimkan secara bergilir staf dan relawan untuk melakukan penilaian kerusakan dan kehilangan di bidang pendidikan sekaligus menyiapkan sekolah darurat. Pemerintah juga membantu penyediaan sarana dan prasarana serta tenaga pengajar untuk menunjang aktivitas belajar mengajar darurat. Selain itu secara bertahap menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan, baik melalui pengangkatan pegawai negeri sipil maupun tenaga yang dikontrak secara bertahap.

Untuk membantu siswa kelas III jenjang SMP/MTs dan SMA/SMK/MA mempersiapkan ujian akhir dengan mengadakan pendidikan remedial, dimana kegiatan tersebut dilakukan oleh masing-masing sekolah maupun sekolah lain. Bagi siswa kelas III SMK yang membutuhkan banyak kegiatan praktikum, dilakukan persiapan penempatan mereka ke PPPG Jakarta, Bandung, Malang, Yogyakarta, Cianjur, dan Medan. Jumlah keseluruhan sebanyak 586 peserta didik berikut 14 pendidik pendamping. Selain itu, juga dilakukan pendataan sarana dan prasarana pendidikan yang hancur atau rusak serta guru, pegawai dan siswa yang tertimpa musibah gempa dan tsunami serta kebutuhan sarana dan prasarana serta pendidik yang diperlukan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar secara darurat. Disamping itu, dilakukan pula upaya mengaktifkan kembali proses belajar mengajar di Aceh pada tanggal 26 Januari 2005 dengan menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang diperlukan termasuk penyediaan pendidik sementara dan pendidik relawan dengan mengkoordinasikan pelaksanaannya dengan yang dilakukan oleh LSM.

Berbagai upaya tersebut belum sepenuhnya berhasil, mengingat 100.000-an anak kehilangan tempat bersekolah sehingga membutuhan sekolah darurat. Pemerintah bersama Unicef dengan bantuan pembiayaan dari JICA serta Yayasan Sampoerna menyediakan fasilitas pendidikan darurat 2.400 tenda dan materi bahan ajar dalam 2.000 paket sekolah (school-in-a-box). Disiapkan pula pendidik sementara untuk mengajar di kelas-kelas darurat yang tidak dapat dipenuhi oleh pendidik-pendidik yang ada di pengungsian yang saat ini, yang diperkirakan berjumlah 4.800 orang. Selain itu, juga dilakukan penyusunan sasaran prioritas sekolah-sekolah yang perlu direhabilitasi atau direkonstruksi berdasarkan pertimbangan kebutuhan wilayah. Jika memungkinkan dilakukan penggabungan atau relokasi satuan pendidikan.

Di bidang pendidikan non formal dilakukan penanganan secara intensif. Sampai dengan tanggal 7 Februari 2005, pemerintah bersama-sama dengan LSK seperti Sekolah Rakyat, Peace Foundation, dan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) telah memberikan pelayanan non formal di 131 titik pengungsian. Kegiatan yang dilakukan antara lain pengiriman  relawan, pelatihan calon tutor dan guru, kegiatan PAUD keliling, pendirian taman bacaan, dan pendidikan kesetaraan dengan modul Paket A/B/C. Di samping itu, dilakukan pula pengiriman instruktur dan pendamping pendidikan keterampilan tata boga, menjahit, otomotif, elektronika, bangunan, pertukangan, hantaran, akupresur, dan komputer. Para instruktur tersebut memberikan pelayanan pendidikan kecakapan hidup dan kursus keterampilan di tempat-tempat pengungsian yang telah ditetapkan dan teridentifikasi peserta didiknya.

Mengingat bencana alam yang terjadi juga menimbulkan trauma yang cukup berat pada masyarakat Aceh termasuk pada peserta didik serta pendidik dan tenaga kependidikan, upaya penanganan trauma pascabencana dilakukan secara simultan. Bantuan peralatan pendidikan tidak hanya kebutuhan akademik, akan tetapi juga peralatan olahraga dan permainan untuk membantu siswa mengurangi trauma yang dialami.

Untuk membantu mahasiswa Aceh yang orang tuanya menjadi korban bencana, berbagai perguruan tinggi di Indonesia memberikan beasiswa dan pembebasan SPP untuk tahun akademik 2004-2005 dan dapat diperpanjang hingga selesainya pendidikan. Selain itu juga diberikan bantuan biaya hidup dengan prioritas bagi mahasiswa semester akhir. Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat (BKS-PTN Barat) memfokuskan bantuan untuk menampung sementara mahasiswa Universitas Syiah Kuala yang ingin melanjutkan pendidikannya pada perguruan tinggi anggota BKS-PTN Barat melalui sistem “Credit Sharing”. Turki membantu menyediakan hunian sementara bagi mahasiswa.

Membangun Kembali

Bencana gempabumi dan tsunami mengakibatkan kehancuran fisik dan non fisik yang sangat luar biasa. Tidak hanya merusak infrastruktur, namun juga mengakibatkan ribuan korban jiwa meninggal, luka-luka, dan hilang. Ratusan ribu orang terpaksa mengungsi karena kehilangan tempat tinggal. Banyak anak menjadi yatim piatu, yang selamat pun tidak bisa bersekolah karena gedung hncur sedangkan gurunya meninggal atau hilang. Secara psikologis juga menyebabkan trauma yang sangat berat bagi para korban.

Untuk menangani kerusakan akibat bencana tersebut, khususnya di bidang pendidikan, Bappenas bersama-sama dengan instansi pemerintah pusat lainnya dan pemerintah daerah Provinsi Aceh, universitas, lembaga sosial kemasyarakatan, tokoh-tokoh masyarakat, dan lembaga internasional baik bilateral maupun multilateral, menyusun rencana rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat Aceh pascabencana.

Tujuan dari rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang pendidikan adalah untuk membuka kesempatan luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan pendidikan dan belajar sepanjang hayat, dan mengembangkan sistem pendidikan Islami dalam kerangka sistem pendidikan nasional. Sasaran yang akan dicapai meliputi: (1) seluruh penduduk usia sekolah dapat kembali memperoleh pelayanan pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan; (2) seluruh sarana dan prasarana pendidikan di daerah bencana dapat berfungsi kembali; (3) terpenuhinya kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan dalam jumlah dan kualitas yang memadai; (4) tersedianya kurikulum pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang secaras khusus untuk Provinsi Aceh terkait dengan pelaksanaan syariat Islam; dan (5) berfungsinya kembali manajemen pelayanan pendidikan yang didukung oleh tersedianya anggaran pendidikan yang memadai dan berkelanjutan dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan.

Strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama, untuk masa tanggap darurat, strategi yang dilakukan adalah menyediakan layanan penyediaan fasilitas pendidikan di wilayah hunian sementara dengan prioritas: (i) untuk hunian sementara yang memiliki satuan pendidikan di sekitarnya, disediakan tambahan ruang kelas disertai dengan penyediaan buku, peralatan pendidikan dan prasarana penyediaan air bersih dan sanitasi di satuan pendidikan yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan; dan (ii) untuk hunian sementara yang tidak memiliki satuan pendidikan di sekitarnya, disediakan tenda-tenda darurat atau unit sekolah baru disertai dengan penyediaan buku, peralatan pendidikan, dan prasarana penyediaan air bersih dan sanitasi dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas sesuai dengan jumlah peserta didik yang ada.

Kedua, rehabilitasi fasilitas pendidikan diprioritaskan terlebih dahulu untuk daerah yang berpenduduk, sedangkan pembangunan kembali fasilitas pendidikan yang hancur di wilayah yang tidak berpenduduk lagi dilakukan setelah wilayah tersebut kembali dihuni dengan memperhatikan jumlah peserta didik yang ada. Ketiga, rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas pendidikan dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan aksesibilitas peserta didik, khususnya untuk penyandang cacat. Keempat, untuk menggantikan pendidik yang meninggal/hilang, selama tahun pertama diupayakan untuk dipenuhi dengan merekrut pendidik relawan atau mendatangkan pendidik dari wilayah lain. Pada saat yang sama perlu dilakukan rekrutmen pendidik tetap untuk dapat dikaryakan mulai tahun berikutnya.

Kelima, peserta didik yang tidak memiliki orangtua atau keluarga diupayakan untuk ditampung di pesantren yang ada atau di asrama yang akan dibangun dan disediakan beasiswa untuk menjamin kelangsungan pendidikan mereka. Keenam, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas pelayanan pendidikan dilakukan semaksimal mungkin dengan menggunakan pola pemberdayaan masyarakat seperti melalui Komite Sekolah/Madrasah atau nama lain yang berlaku di wilayah setempat. min efisiensi pemanfaatan fasilitas pendidikan, jumlah fasilitas yang dibangun pada satuan pendidikan tidak harus sebanyak sebelum bencana, dan upaya penggabungan (regrouping) satuan pendidikan khususnya untuk jenjang SD/MI juga perlu didorong. Ketujuh, mobilisasi sumber daya dan pemberdayaan semua potensi pemerintah, masyarakat, dan swasta. Kedelapan, memperkuat jaringan kerjasama lintas program dan lintas sektor. Kesembilan, menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance) yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

Revitalisasi Infrastruktur

Pascatsunami, sekitar 750 gedung sekolah telah dibangun kembali. Sebanyak 400 sekolah sementara yang dibangun oleh berbagai pihak selama tahun pertama, tetap  dipakai hingga tahun 2006 dengan menyediakan tambahan ruangan yang cukup untuk proses belajar mengajar sementara sambil menunggu selesainya pembangunan sekolah-sekolah permanen.[4]

Meskipun sudah banyak gedung sekolah yang telah dibangun, namun masih dijumpai beberapa masalah. Pertama, perencanaan dan koordinasi yang kurang baik. Hal ini meningkatkan risiko duplikasi dan tumpangtindih lokasi rekonsruksi gedung sekolah. Beberapa lembaga berkompetisi untuk mendapatkan tempat untuk membangun sekolah permanen. Beberapa sekolah yang dibangun tidak terisi siswa secara maksimal atau hanya melayani sejumlah kecil siswa sekolah.Selain itu, kurangnya koordinasi dengan pemerintah setempat juga menghambat kemajuan rekonstruksi, sebab kedua belah pihak kehilangan komunikasi dan koordinasi. Kedua, meskipun BRR telah mengharmonisasikan standar minimum keamanan bangunan dalam rekonstruksi sekolah pada Agustus 2005, masih dijumpai fenomena sekolah yang dibangun tidak memenuhi kriteria standar tersebut. Akibatnya, keselamatan anak pada saat bencana di masa mendatang tidak terjamin. Ketiga, munculnya permasalahan dalam penyelesaian sengketa tanah, jika sekolah tersebut akan dibangun di tempat yang baru.[5] Selain itu, belum terelokasinya para pengungsi ke tempat yang tetap, sebab tidak mungkin membangun sekolah jika hanya terdapat siswa yang jumlahnya hanya sedikit.

Kompetensi dan Distribusi Guru

Pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh tentang rendahnya kompetensi guru merupakan fenomena menyedihkan dari dunia pendidikan di Aceh. Hal ini diperparah lagi dengan tidak meratanya sebaran guru di tiap-tiap daerah. Penelitian Program Pengembangan Kecamatan (PPK) bekerjasama dengan Bank Dunia menunjukkan bahwa sebagian besar guru terkonsentrasi di kota-kota besar seperti di Lhokseumawe, Bireuen, dan Aceh Besar. Rata-rata sekolah di daerah ini memiliki 15-18 orang guru. Sementara daerah-daerah terpencil seperti Gayo Lues, Simeulue, dan Singkil hanya memiliki guru kurang dari sembilan orang. Hal ini dipertegas dengan komposisi rasio guru-murid. Singkil mencatat rasio tertinggi sebesar 21, atau satu orang guru melayani 21 orang murid. Sementara Aceh Timur dan Aceh Tamiang menududuki peringkat kedua, sebesar 17.

Kompetensi yang rendah dan sebaran yang tidak berimbang para guru di Aceh sebenarnya bukan hanya diakibatkan oleh tsunami, tetapi juga oleh konflik yang berkepanjangan. Oleh sebab itu, meningkatkan dan me-maintain kompetensi guru serta mendistribusikan dengan seimbang tenaga pengajar pada tiap-tiap daerah merupakan hal mutlak dalam membangun pendidikan Aceh ke depan.

Persentase penempatan guru untuk tingkat SMA/SMK/MA di kota lebih dominan yaitu mencapai 82,88% dibandingkan dengan sekolah yang ada di desa yang hanya 17,12%. Untuk tingkat SMP/MTs, persentase penempatan guru PNS di kota dan di desa yaitu 60,51% dan 39,49%

Penempatan guru pada tingkat SMA/SMK/MA di kota melebihi kapasitas kebutuhan guru yaitu sebanyak 79 orang yang  seharusnya ditempatkan di desa, sedangkan pada tingkat SMP/MTs penempatan guru di kota  terlihat masih kurang, sehingga dibutuhkan guru sebanyak 18 orang. Penempatan guru PNS di desa masih sangat kurang untuk kategori sekolah menengah  atas maupun  sekolah menengah pertama terlihat bahwa kekurangan guru mencapai 152 orang untuk keseluruhan. Guru bidang studi yang termasuk dalam ujian nasional baik tingkat SMA/SMK/MA dan tingkat SMP/MTs mengalami kekurangan 105 tenaga  guru.

Provinsi Aceh membutuhkan 12.000 guru untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) guna mengatasi kekurangan tenaga pengajar di semua tingkatan pendidikan pasca terjadinya bencana alam 26 Desember 2004. Tercatat sebanyak 2.370 guru di Aceh meninggal dunia dan dinyatakan hilang. Sebagian besar guru yang meninggal dan hilang adalah di Kota Banda Aceh yang mencapai 816 orang, kemudian Aceh Besar 738 orang, dan Aceh Jaya 323 orang.[6]

Hasil evaluasi kemampuan akademik guru yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan NAD menunjukkan bahwa nilai rata-rata kemampuan akademik guru adalah 40 dari skor maksimal 100 untuk mata pelajaran IPA, IPS, dan bahasa. Mayoritas guru yang menjadi responden dalam kegiatan tersebut adalah alumni FKIP Unsyiah. Masalah lainnya, terjadi kekurangan guru terutama di daerah terpencil. Hal ini disebabkan jumlah mahasiswa calon guru dari daerah terpencil tidak representatif karena mereka tidak mampu bersaing dengan mahasiswa dari daerah lain untuk masuk ke perguruan tinggi. Pengangkatan guru yang berasal dari daerah lain ke daerah terpencil juga sering menimbulkan masalah, seperti adanya permintaan guru yang minta pindah ke kota atau daerah asalnya, sehingga pendidikan di daerah terpencil tetap saja bermasalah.

Banyak faktor yang menyebabkan kualitas akademik guru rendah, salah satunya ialah rendahnya kualitas lulusan dari institusi pendidikan guru. Kualitas lulusan dipengaruhi oleh kualitas mahasiswa yang masuk lembaga pendidikan guru maupun proses belajar mengajar di institusi tersebut.

Berdasarkan data tingkat persaingan mahasiswa baru (Biro Rektor Unsyiah), ternyata tingkat persaingan mahasiswa baru yang masuk ke FKIP Unsyiah sangat rendah kecuali program studi Bahasa Inggris, Biologi, dan Matematika; dibanding tingkat persaingan memasuki Fakultas Kedokteran, Teknik Sipil, Akutansi, dan Keperawatan. Walaupun tingkat persaingan cukup ketat pada Program Studi Bahasa Inggris, Biologi dan Matematika; tetap saja jurusan tersebut bukan pilihan utama bagi mahasiswa baru. Selain itu, sangat sedikit pula mahasiswa baru yang memiliki rangking 1 sampai 5 di sekolahnya yang masuk ke institusi pendidikan guru.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas mahasiswa baru yang masuk ke institusi pendidikan guru. Selain itu, juga memberi kesempatan kepada mahasiswa dari daerah terpencil untuk dididik menjadi calon guru di daerahnya. Dengan meningkatnya mutu lulusan pendidikan guru diharapkan berkorelasi positif terhadap peningkatan kualitas guru. Prioritas program ini adalah keterwakilan dari daerah terutama daerah terpencil dengan urutan Aceh Singkil, Simeulue, Aceh Tenggara, Gayo Luwes, Aceh Tengah, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Nagan Raya, Tamiang, Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Jaya, Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, Biureun, Pidie, Aceh Besar, Banda Aceh. Apabila terdapat dua mahasiswa mempunyai kemampuan akademik yang sama dan berasal dari kabupaten/kota yang sama, maka mahasiswa yang bertempat tinggal lebih jauh dari pusat kota kabupaten menjadi prioritas untuk diundang masuk ke institusi pendidikan guru.

Sertifikasi Calon Guru SMK

Guru adalah salah satu komponen pendidikan yang berperan terhadap pembentukan sumber daya manusia yang potensial. Sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang, seorang guru tidak hanya mampu mengusai materi ajar, tetapi juga harus mampu menerapkan metodologi pembelajaran. Kenyataan di lapangan menunjukkan banyak lulusan sarjana strata satu (S1) program studi non-kependidikan yang berminat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang mereka miliki di bidang pendidikan dan pengajaran. Ada sebagian yang sudah mengabdikan diri sebagai guru, namun mereka belum mempunyai kempetensi profesional keguruan.

Untuk mengatasi kekosongan guru Sekolah Menengah Kejuruan, terutama pada daerah-daerah yang terkena musibah, perlu diupayakan program pintas sertifikasi dengan pemberian ijazah akta bagi mereka yang mampu dan memenuhi persyaratan akademis. Mereka yang selama ini lulusan non kependidikan memiliki kesempatan untuk mengajar. Tujuan program adalah: (1) membekali dan mendidik calon guru SMK agar menguasai landasan-landasan kependidikan; (2) membekali dan melatih kecakapan merancang, mengelola, dan mengevaluasi proses pembelajaran; (3) membekali dan melatih kemampuan metodologis prosedur instruksional mencakup strategi belajar mengajar, metode pengajaran, penggunaan media, dan sumber belajar dalam pembelajaran; dan (4) melatih kemampuan dasar mengajar dan penerapan secukupnya melalui Praktek Pengalaman Lapangan (PPL). Perkuliahan dilaksanakan dalam jangka waktu satu semester. Untuk angkatan pertama dibuka dua kelas atau sejumlah 50 orang peserta.

Guru Praktikum dan Laboran

Ilmu sains (matematika, fisika, kimia, dan biologi) telah menjadi ”momok” yang menakutkan bagi siswa-siswa SMA di Provinsi Aceh, baik pada tingkat SMP/MTs maupun SMA/MA/SMK. Padahal ilmu sains merupakan salah satu pelajaran dasar yang harus dikuasai para siswa untuk mempelajari ilmu pengetahuan pada tingkat lebih lanjut. Beberapa sebab yang membuat siswa tidak tertarik belajar ilmu sains antara lain: (1) fenomena yang abstrak sehingga sulit untuk dipahami; (2) banyak melibatkan rumusan matematis; (3) kualitas pembelajaran baik kualitas pengajar maupun metode pembelajaran; dan (4) lingkungan yang tidak mendukung dimana tidak optimalnya usaha-usaha pihak sekolah atau bahkan pemerintah dalam meningkatkan minat sains para siswa. Salah satu cara meningkatkan ketertarikan siswa untuk belajar ilmu sains adalah menggunakan eksperimen.

Berdasarkan hasil survei, ditinjau dari pelaksanaan praktikum di sekolah, sekolah dapat dibagi dalam tiga kelompok sekolah. Kelompok pertama adalah sekolah yang tidak mempunyai sarana dan prasarana eksperimen seperti SMA Fajar Harapan dan SMA 9. Kelompok kedua adalah sekolah yang mempunyai sarana dan prasarana tetapi belum melaksanakan eksperimen seperti MAN Montasik dan MAN-1. Kelompok ketiga adalah sekolah yang telah melaksanakan praktikum dengan baik dan dilengkapi dengan lembar kerja siswa (LKS), seperti SMA Modal Bangsa, SMA 3, dan SMA 4 Banda Aceh.

Beberapa persoalan mendasar tidak terlaksananya praktikum pada sekolah yang telah mempunyai fasilitas laboratorium adalah: (i) kurangnya kemampuan guru dalam mengoperasikan peralatan, merancang, dan melaksanakan praktikum; (ii) banyak peralatan laboratorium yang rusak; (iii) manajemen pengelolaan laboratorium belum cukup baik untuk mendukung pelaksanaan eksperimen; (iv) kurangnya komitmen pihak pengelola sekolah; (v) biaya operasional sekolah belum mencukupi untuk pelaksanaan eksperimen; dan (vi) tidak adanya monitoring dan evaluasi yang jelas dan terukur terhadap pemberdayaan laboratorium sekolah.

Dari semua persoalan tersebut, kemampuan guru praktik menjadi kendala utama terhambatnya pelaksanaan praktikum. Jika guru mempunyai komitmen yang tinggi dan kemampuan yang baik dalam praktikum, maka praktikum dapat dijalankan dengan baik. Oleh karena itu, perlu peningkatan kemampuan guru dalam melaksanakan praktikum ilmu sains pada tingkat SMA/MA dan SMP/ MTs. Kegiatan ini dilaksanaan pada tahun anggaran 2006 dengan melatih 40 orang pada masing-masing bidang studi untuk seluruh kabupaten/kota. Kegiatan ini berlanjut pada tahun anggaran 2007.

Panitia pelaksana kegiatan ini adalah tim pembina sains bidang fisika, kimia, dan biologi dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Syiah Kuala. Kegiatan pelatihan diikuti oleh 21 guru praktikum/laboran per bidang studi wakil dari 21 kabupaten/kota. Seusai pelatihan diharapkan akan menghasilkan: (i) SOP peralatan laboratorium; (ii) petunjuk keselamatan laboratorium; (iii) peningkatan kualitas penguasaan materi ajar dan kemampuan melaksanakan eksperimen para guru/laboran; (iv) kegiatan eksperimen/praktimum yang lebih baik di setiap sekolah; (v) peningkatan kepuasaan siswa terhadap proses pembelajaran berbasis eksperimen; (vi) peningkatan kualitas hasil pembelajaran yang dapat diukur dari kenaikan rerata nilai bidang studi IPA. Dengan pelaksanaan pelatihan manajemen laboratorium, pengelolaan praktikum serta peningkatan kemampuan guru/tenaga  laboratorium tentang  materi praktikum, maka guru/tenaga laboratorium dapat melaksanakan praktikum secara berkelanjutan di sekolahnya masing-masing. Pelaksanaan praktikum dapat berlangsung secara berkelanjutan mengingat setiap sekolah yang ada wakilnya dalam pelatihan ini akan disediakan fasilitas laboratorium yang memadai. Pada tahun anggaran 2008 dilakukan pelatihan serupa di level kabupaten dengan menggunakan laboratorium yang sudah ada pada masing-masing sekolah (hasil implementasi tahun anggaran 2007) dengan narasumber dari F-MIPa Unsyiah.

Magang Kepala Sekolah

Salah satu komponen dari program besar pengembangan sekolah unggulan bertaraf internasional adalah magang kepala sekolah ke sekolah-sekolah terbaik di luar Aceh selama sebulan. Diharapkan kepala sekolah dapat belajar langsung dan menerapakannya di sekolah asalnya. Peserta magang diharapkan dapat mengikuti proses manajemen sekolah. Pada akhir kegiatan kepala sekolah harus membuat laporan presentasi terhadap hasil magang dan rekomendasi pengembangan sekolah di Aceh.

Program ini bertujuan agar kepala sekolah dapat belajar secara langsung metoda pengelolaan sekolah dari sekolah-sekolah terbaik di Indonesia. Pengalaman ini diharapkan dapat dipraktekkan di sekolah-sekolah di Aceh. Program ini terdiri dari beberapa komponen yaitu tenaga ahli yang bertugas menseleksi dan menentukan tempat magang, kepala sekolah sebagai sebagai peserta magang, tenaga pendamping/pembimbing, pamong sekolah tempat magang serta pembimbing di sekolah tempat magang.

Menyemai Dosen Bergelar

Program rehabilitasi dan rekonstruksi bidang pendidikan BRR NAD-Nias pada tahun 2006 menganggarkan bantuan beasiswa program S2/S3 untuk 50 orang dosen Universitas Syiah Kuala,10 orang dosen Universitas Malikussaleh Lhoksemawe, 10 orang dosen Politeknik Negeri Lhoksemawe, 10 orang dosen IAIN Ar-Raniry, 7 dosen Universitas Iskandar Muda, 5 orang dosen Stain Malikussaleh dan 65 orang dosen Kopertis. Bantuan Beasiswa ini dimaksudkan untuk membantu Universitas/Institut/Politeknik/Kopertis dalam rangka pengembangan sumber daya manusia. Tujuan lain dari program ini adalah untuk membantu Universitas/Institut/Politeknik/Kopertis untuk dapat dengan segera memenuhi jumlah dosen dengan pendidikan minimal S2 atau bahkan S3. Dosen yang menjadi sasaran dari program ini adalah dosen dari Universitas/Institut/Politeknik/Kopertis berdasarkan data resmi yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas/Institut/Politeknik/Kopertis yang bersangkutan. Diharapkan dengan adanya bantuan beasiswa ini, dosen yang menjadi sasaran program tersebut akan dapat melanjutkan pendidikan kejenjang S2/S3 dengan segera sesuai kebutuhan Universitas/Institut/Politeknik saat ini. Untuk menjamin keberhasilan implementasi dari program ini, pihak Universitas/Institut/Politeknik agar melakukan seleksi sesuai kebutuhan yang diinginkan.

Beasiswa ini bertujuan untuk mempercepat upaya peningkatan mutu pendidikan dosen Universitas/Institut/Politeknik/Kopertis dalam rangka rehabilitasi sumber daya manusia (SDM) tenaga edukatif yang berkurang akibat gempabumi berrtsunami. Sasaran  beasiswa ini adalah dosen Universitas/Institut/Politeknik/Kopertis yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dan sesuai dengan rapid need assessment (kebutuhan mendesak) Universitas/Institut/Politeknik saat ini. Bantuan beasiswa ini merupakan lanjutan untuk dosen yang melaksanakan tugas belajar untuk tahun masuk 2006 (Unsyiah, Unimal, IAIN, Politeknik, dan Unida). Bantuan beasiswa ini juga dialokasikan untuk dosen Universitas/Institut/Kopertis yang akan melanjutkan studi S2/S3 melalui seleksi yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi masing-masing. Bantuan beasiswa ini diberikan dua tahun untuk Program S-2 dan tiga tahun untuk Program S-3.

Beasiswa disalurkan oleh BRR NAD-Nias melalui Satker BRR Perguruan Tinggi NAD kepada Universitas/Institut/Politeknik/Kopertis yang disepakati melalui MoU atau kontrak perjanjian. Penanggung jawab pengelolaan dana beasiswa tersebut adalah Pimpinan Universitas/Institut/Politeknik/Kopertis dan disarankan agar Universitas/Institut/Politeknik membentuk unit pengelola beasiswa sebagai pelaksana teknis penyaluran beasiswa.

Pendidikan Vokasional

Pemerintah Jerman melalui KfW Entwicklungsbank, Perkumpulan Ekonomi Indonesia-Jerman atau Econid, dan Indonesian-German Disaster Relief Committee atau Indogerm mendirikan tiga sekolah menengah kejuruan di Lampineung, Banda Aceh, dalam satu kompleks dengan fasilitas lengkap. Sekolah senilai lebih dari 12 juta euro atau sekitar Rp 155 miliar tersebut dibangun di atas lahan seluas 6,4 hektar. Sekolah tersebut merupakan SMK dengan fasilitas terbaik di Indonesia. Tiga sekolah bergabung dalam satu kompleks, yaitu: SMK Negeri 1 Banda Aceh yang bergerak dalam bisnis dan manajemen; SMK Negeri 2 Banda Aceh yang membidangi konstruksi, teknik, dan kelistrikan; dan SMK Negeri 3 Banda Aceh yang bergerak dalam bidang pariwisata. Sekolah yang mampu menampung 3.700 murid itu juga dilengkapi asrama untuk lebih dari 100 anak dan bengkel kerja yang digunakan para siswa sebagai sarana praktik.[7]

Pelatihan ICT dalam Pembelajaran

Simpati dunia dengan memberi bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam hal fisik, sumber daya manusia, dan ICT (Information and Communication Technology) perlu diberdayakan dan didayagunakan untuk pembangunan pendidikan di NAD/Nias yang berkelanjutan. Terutama pembentukan komunitas baru berbasis komunikasi dan komputerisasi.

Guru adalah aktor dan subjek utama dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Kemampuan guru perlu ditingkatkan, sehingga dapat memanfaatkan semaksimal mungkin sarana ICT dalam proses belajar mengajar. Guru perlu diberikan pelatihan agar mampu memakai komputer dan internet sebagai jawaban dari kepekaan terhadap perubahan tren media pendidikan dan pembelajaran, sekaligus menjawab tantangan perubahan teknologi saat ini dan di masa mendatang.

Pelatihan ini diharapkan akan (i) membuka wawasan guru dalam bidang ICT dan internet dalam mempersiapkan diri memasuki era e-Learning) dan multimedia courseware; (ii) memberdayakan bantuan perangkat ICT untuk kepentingan pendidikan dan pembelajaran; (iii) membentuk komunitas pendidik dan pembelajar berbasis IT; dan (iv) membentuk pelatihan yang berkelanjutan bagi stakeholder pendidikan dan pembelajaran sesuai dengan potensi di daerahnya masing-masing.

*********

Pendidikan memainkan peranan yang sangat penting dalam transisi tanggap darurat menuju pemulihan. Dalam keadaan apa pun, pendidikan merupakan hak dasar bagi semua anak. Melalui pendidikan, anak dapat berkembang dan memperoleh keterampilan, ilmu pengetahuan, dan kecakapan. Semua itu berguna untuk menghadapi keadaan-keadaan yang sulit dan memberikan sumbangan terhadap pemulihan dan pembangunan keluarga dan masyarakat. Persepsi umum di antara masyarakat, pemerintah, dan para mitra tentang pentingnya pendidikan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk sektor pendidikan selama  masa pemulihan. Masyarakat bersikap kooperatif dan seringkali lebih mendahulukan kebutuhan pendidikan anak daripada kebutuhan lainnya. Hasilnya, sebagian besar anak di aceh telah kembali ke sekolah pada tahun 2005.

Ke depan, pascarehabilitasi dan rekonstruksi bencana tsunami, Pemerintah Aceh harus terus berusaha merekonstruksi sistem pendidikan dengan paradigma baru yang sesuai dengan pandangan hidup masyarakat Aceh. Pertama, memperluas pemerataan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan bagi semua penduduk usia sekolah  (education for all) terutama penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang merata, terjangkau dan berkualitas serta kesempatan belajar bagi masyarakat dalam rangka pendidikan berkelanjutan dan pendidikan sepanjang hayat. Kedua, meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan melalui peningkatan mutu pendidikan dan meningkatkan relevansinya dengan pembangunan daerah, termasuk di dalamnya peningkatan jumlah, kualitas, dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. Ketiga, memperkuat manajemen pelayanan pendidikan melalui pengembangan sistem pendidikan dan memantapkan pelaksanaannya dalam semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan. Semoga dunia pendidikan di Aceh selalu pasang naik, tak pernah surut kembali.

oleh: Juniawan Priyono (Alumni BRR Knowledge Center; pekerja kemanusiaan)


[1]Nara, “Sekolah Darurat Tak Semudah yang Dibayangkan”, Kompas, 10 Januari 2005

[2] Pernyataan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) tanggal 26 Januari 2005

[3] Pernyataan Direktur Tenaga Kependidikan Dirjen Dikdasmen tanggal 26 Januari 2005

[4] Aceh dan Nias Dua Tahun Setelah Tsunami, Laporan Kemajuan Tahun 2006, hal. 38-39

[5] Aceh Magazine, Oktober 2007: 13

[6] Pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NAD, Teuku Alamsyah Banta, tanggal 25 April 2005

[7] “Aceh Miliki SMK Terlengkap di Indonesia” diunduh dari http://www.acehlong.com update 11 Juli 2008

[1]Nara, “Sekolah Darurat Tak Semudah yang Dibayangkan”, Kompas, 10 Januari 2005

[2] Pernyataan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) tanggal 26 Januari 2005

[3] Pernyataan Direktur Tenaga Kependidikan Dirjen Dikdasmen tanggal 26 Januari 2005

[4] Aceh dan Nias Dua Tahun Setelah Tsunami, Laporan Kemajuan Tahun 2006, hal. 38-39

[5] Aceh Magazine, Oktober 2007: 13

[6] Pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NAD, Teuku Alamsyah Banta, tanggal 25 April 2005

[7] “Aceh Miliki SMK Terlengkap di Indonesia” diunduh dari http://www.acehlong.com update 11 Juli 2008

Upaya PRB Melalui Gerakan PKK October 13, 2012

Posted by Juniawan Priyono in Bencana, Disaster Reduction, Jender.
add a comment

Hari ini, Sabtu tanggal 13 Oktober 2012, masyarakat memperingati Hari Pengurangan Risiko Bencana Sedunia. Sejak tahun 2010, peringatan yang biasanya jatuh pada hari Rabu minggu kedua bulan Oktober, diganti menjadi tanggal 13 Oktober berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB No. 64/200 tanggal 21 Desember 2009. Tema yang diangkat adalah ”Women and Girls – the [in]Visible Force of Resilience”. Jika dialihbahasakan secara bebas (agar mudah dipahami) kurang lebih berarti ”Perempuan dan Anak Perempuan – Kekuatan yang (Tidak) Nampak Menuju Ketangguhan dalam Menghadapi Bencana”. Menurut terminologinya, ketangguhan (resilience) merupakan kapasitas sistem, komunitas atau masyarakat yang potensial terpapar bahaya untuk beradaptasi dengan cara menolak atau berubah untuk mencapai dan memelihara tingkatan fungsi dan struktur yang dapat diterima. Hal ini ditentukan oleh sejauh mana sistem sosialnya dapat mengatur dirinya secara mandiri untuk meningkatkan kapasitasnya untuk belajar dari bencana-bencana yang terjadi sebelumnya demi perlindungan masa depan yang lebih baik dan memperbaiki langkah-langkah pengurangan risiko (UN/ISDR, 2009). Mengapa ini penting untuk diangkat oleh UN/ISDR—lembaga PBB yang khusus menangani strategi pengurangan risiko bencana—sebagai tema kampanye tahun ini?

Sering kita saksikan di televisi, bagaimana penderitaan kaum perempuan dan anak-anak (perempuan) setelah kejadian bencana. Ditampilkan secara dramatis, penuh cucuran airmata. Sesungguhnya, perempuan dan anak perempuan memang mengalami dampak dari kejadian bencana secara tidak seimbang dibandingkan dengan laki-laki, sebagai akibat dari status jender mereka di dalam masyarakat. Namun, media massa sering lupa bahwa perempuan juga menjadi bagian penting dalam aktivitas tanggap darurat. Perempuan ternyata sangat efektif dalam menggerakkan massa. Mereka membentuk kelompok dan jaringan laksana para aktor sosial yang bekerja untuk memenuhi tekanan kebutuhan masyarakat korban. Pengalaman kejadian gempa bumi Bantul Mei 2006 dan erupsi Gunungapi Merapi September 2010 telah menjadi buktinya.

Lebih Rentan

Mengapa perempuan lebih rentan ketika terjadi bencana? Elaine Enarson (2000) dalam tulisannya yang berjudul “Gender and Natural Disasters” menyatakan bahwa perempuan ‘dibuat’ menjadi lebih rentan terhadap bencana melalui peran sosial yang dibangun masyarakat. Perempuan memiliki lebih sedikit akses ke sumber daya, misalnya jaringan sosial dan pengaruh, transportasi, informasi, pendidikan, keterampilan, kontrol sumber daya alam dan ekonomi, mobilitas individu, jaminan tempat tinggal dan pekerjaan, bebas dari kekerasan, dan kendali atas pengambilan keputusan. Yang tak kalah penting adalah kesehatan kaum perempuan, khususnya kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual, yang sedari awal harus dikenali sebagai komponen kunci dalam upaya PRB.

Perempuan ‘dianggap’ bertanggung jawab terhadap tugas-tugas domestik seperti mengurus anak, orang tua yang berusia lanjut, dan anggota keluarga yang memiliki ketidaksempurnaan fisik/mental. Mereka tidak memiliki kebebasan berpindah tempat untuk mencari pekerjaan setelah mengalami bencana. Laki-laki sering berpindah tempat, meninggalkan rumah tangga yang harus diambil alih tanggung jawabnya oleh perempuan.

Rumah atau tempat tinggal seringkali hancur akibat bencana. Banyak keluarga yang terpaksa mengungsi ke tempat penampungan sementara. Keterbatasan fasilitas untuk hidup sehari-hari, misalnya sarana untuk memasak akan menambah beban domestik perempuan. Di saat yang bersamaan, beban ekonominya juga bertambah karena (terpaksa) harus memfungsikan sedikit kebebasan dan mobilitas yang dimiliki untuk mencari alternatif sumber pendapatan keluarga. Ketika sumber daya ekonomi perempuan berkurang, maka posisi tawar mereka di dalam rumah tangga juga terpengaruh secara berlawanan.

Beberapa kajian juga menunjukkan adanya peningkatan kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan/pelecehan seksual setelah kejadian bencana alam di tempat pengungsian. Temuan Tim Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Aceh (2006) yang dipublikasikan dalam ”Laporan Kondisi Hak Asasi Manusia Perempuan Pengungsi di Aceh: Sebagai Korban juga Survivors” menunjukkan bahwa 74% atau 108 dari 146 kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan penyintas adalah kekerasan seksual. Tindak kekerasan seksual ini terjadi di ranah domestik sejumlah 44 dari 80 kasus (55%) dan mayoritas terjadi di ranah publik sejumlah 64 dari 66 kasus (97%). Secara sepintas, tindak kekerasan ini tidak jauh berbeda dari sejumlah temuan kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan bukan penyintas. Penelusuran lebih mendalam terhadap 108 kasus tersebut menunjukan adanya kekhususan pengalaman yang terkait dengan kondisi pengungsian dan sejarah panjang konflik bersenjata di Aceh.

Peran

Dengan mengusung tema ”Women and Girls – the [in]Visible Force of Resilience”, perempuan dan anak perempuan diberdayakan untuk berkontribusi sepenuhnya dalam pembangunan berkelanjutan melalui upaya PRB. Khususnya di bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, kepemerintahan, serta perencanaan penggunaan lahan dan perencanaan sosial ekonomi yang merupakan pendorong utama risiko bencana.

PRB merupakan rencana terpadu yang bersifat lintas sektor dan lintas wilayah, serta meliputi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam implementasinya, masyarakat merupakan subyek, obyek, sekaligus sasaran utama upaya PRB dan berupaya mengadopsi dan memperhatikan kearifan lokal (local wisdom) dan pengetahuan tradisional (traditional knowledge) yang ada dan berkembang dalam masyarakat. Sebagai subyek, masyarakat diharapkan dapat aktif mengakses saluran informasi formal dan non-formal, sehingga upaya PRB secara langsung dapat melibatkan masyarakat. Pemerintah bertugas mempersiapkan sarana, prasarana, dan sumber daya yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan PRB. Dalam rangka menunjang dan memperkuat daya dukung tersebut, sejauh memungkinkan, upaya-upaya PRB harus menggunakan dan memberdayakan sumber daya setempat. Dalam hal ini termasuk—tetapi tidak terbatas pada—sumber dana, sumber daya alam, keterampilan, proses-proses ekonomi dan sosial masyarakat.

Selain sumber daya lembaga pemerintah dan nonpemerintah, swasta, perguruan tinggi, dan media massa; kita juga memiliki sumber daya lain yang dapat berperan serta dalam PRB yakni organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Sesuai dengan tema kampanye PRB tahun ini, maka PKK sangat layak untuk diangkat. Tim Penggerak PKK yang anggotanya kebanyakan perempuan—meskipun  unsur keanggotaan laki-laki juga ada—merupakan para relawan, yang menyediakan sebagian waktunya untuk PKK. Sasaran PKK adalah keluarga, khususnya ibu rumah tangga sosok sentral dalam keluarga. Tim Penggerak PKK berperan sebagai motivator, fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak. Pembinaan teknis kepada keluarga dan masyarakat dilaksanakan dalam kerjasama dengan unsur dinas instansi pemerintah terkait.

Bukti nyata terkait upaya PRB melalui Gerakan PKK sudah ada. Dua tahun berturut-turut (2008-2009), Ketua Tim Penggerak PKK Kota Yogyakarta Ibu Dyah Suminar memperoleh penghargaan Ksatria Bakti Husada Kartika dari Departemen Kesehatan RI atas keberhasilannya dalam penanggulangan bencana dan situasi krisis daerah, peningkatan peran posyandu oleh PKK, strategi pengembangan dan pengenalan produk dalam kewirausahaan, melaksanakan sosialisasi untuk memotivasi perilaku hidup bersih dan sehat dalam keluarga, dan sebagai motivator pembentukan tim pembangunan desa binaan. Selain itu, juga dinilai berhasil dalam menggerakkan pelaksanaan gerakan sayang ibu, serta aktif dalam perbaikan gizi masyarakat.

Kapasitas

Mengurangi risiko bencana berarti menurunkan kerentanan dan meningkatkan kapasitas. Sepuluh Program Pokok PKK merupakan cerminan upaya meningkatkan kapasitas. Sebagai contoh, kepedulian terhadap lanjut usia dengan membentuk Poksila dan program pengembangan kehidupan berkoperasi. Program pangan di Pokja III dengan peningkatan kualitas pangan keluarga melalui penyuluhan pengolahan makanan, penganekaragaman makanan, ’13 pesan’ gizi seimbang, dan usaha ekonomi produktif. Tim Penggerak PKKjuga aktif membentuk kelompok wanita tani dan memanfaatkan halaman/tanah pekarangan melalui HATINYA PKK (Halaman Asri Indah dan Nyaman). Program perumahan dan tata laksana rumah tangga berusaha meningkatkan pemasyarakatan perumahan yang sehat dan layak huni. Program kesehatan di Pokja IV memantapkan kualitas dan kuantitas posyandu dan pengorganisasian Tabulin (tabungan ibu bersalin). Terkait program kelestarian lingkungan hidup dengan penyuluhan ’16 poin’ perilaku hidup bersih dan sehat.

Pengurangan risiko bencana yang efektif memerlukan partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan penerapan kegiatan PRB dapat memastikan kegiatan tersebut sesuai dengan tingkat risiko dan kebutuhan masyarakat yang terpapar ancaman/bahaya. Partisipasi komunitas dalam PRB harus digalakkan melalui penegakan kebijakan-kebijakan khusus, penggalakan jejaring, pengelolaan strategis sumber daya sukarela, pengakuan peran dan tanggung jawab, dan delegasi serta pembagian kewenangan dan sumber daya yang diperlukan. Bencana?! Jika Siap Kita Selamat.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.